20. Banjir: Drainase Baru, Genangan Tetap Baru
Pada April 2026, banjir menggenangi Cikalang, Kahuripan, Cilembang, Sukarasa, Selakaso, BKR, Pedestrian Cihideung, Padayungan, Jalan Letjen Mashudi, Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Siliwangi, Layungsari, Panyerutan, Pataruman, dan sejumlah kawasan lainnya.
Di Jalan Saptamarga, trotoar dan drainase yang baru dibangun pada 2025 dilaporkan tidak berfungsi. Jalan Mohammad Hatta juga menjadi langganan banjir selama bertahun-tahun dan baru kembali dibenahi pada Juli 2026.
Setiap hujan deras datang, air kembali menggelar evaluasi pembangunan. Bedanya, air tidak mengenal laporan kinerja. Ia langsung menunjukkan bagian mana yang gagal bekerja.
Kemerdekaan yang Menuntut Pertanggungjawaban
Sebetulnya masih banyak “karya monumental” lain yang belum dibahas. Ada persoalan integritas dan etika jabatan, temuan pengelolaan yang terus berulang, kedisiplinan aparatur, lemahnya pemeliharaan aset, belanja yang prioritasnya kabur, serta program yang orientasinya lebih mudah ditemukan dalam dokumen daripada dirasakan masyarakat. Jika semuanya dimasukkan, tulisan ini mungkin lebih panjang daripada dokumen perencanaannya. Karena itu, cukup 20 persoalan ini yang dipilih sebagai bahan renungan dan refleksi.
Dua puluh karya monumental tersebut bukanlah peristiwa yang terjadi tanpa pelaku. Di belakang setiap proyek mangkrak, aset terbengkalai, pasar sepi, dan pelayanan yang gagal, terdapat rangkaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang dikerjakan oleh birokrasi.
Para pejabat yang hari ini menduduki jabatan strategis bukan orang luar dari perjalanan itu. Langsung ataupun tidak langsung, mereka pernah terlibat dalam mata rantai pemerintahan selama RPJP berlangsung: menyusun program, membahas anggaran, melaksanakan kegiatan, mengawasi pekerjaan, menerima hasil pembangunan, atau menyusun laporan pertanggungjawaban. Mereka bukan sekadar saksi. Mereka adalah bagian dari sistem yang menghasilkan keadaan Kota Tasikmalaya hari ini.
Karena itu, mereka seharusnya malu. Mereka seharusnya menundukkan kepala, lalu meminta maaf kepada masyarakat: kepada pasien yang kesulitan memperoleh obat, pedagang yang kehilangan pembeli, perajin yang kehilangan penerus, anak-anak yang mengalami stunting, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan warga yang rumahnya kebanjiran setiap hujan datang.
Pada peringatan 81 tahun Indonesia merdeka, sangat tak pantas jika ada pejabat Kota Tasikmalaya yang membusungkan dada. Di hadapan 20 karya monumental itu dan kibaran Sang Saka Merah Putih, mereka lebih pantas menundukkan kepala, meminta maaf, lalu bekerja sungguh-sungguh—sebelum kegagalan hari ini kembali diwariskan sebagai persoalan bagi generasi berikutnya. Semoga.
