Dari Perlindungan 1947 hingga Harmony Award 2025

lintaspriangan.com, JEJAK HEROIK JABAR. Bensin telah diletakkan di dekat rumah-rumah warga Tionghoa di Ciamis pada 3 Agustus 1947. Tentara Belanda sedang bergerak mendekati kota, sementara politik bumi hangus dijalankan agar bangunan dan perbekalan tidak jatuh ke tangan penjajah. Di tengah perang yang membakar kecemasan, rumah warga sipil nyaris ikut dilalap api.

Namun, Ciamis tidak hanya memiliki kisah tentang bangunan yang hendak dibumihanguskan. Daerah ini juga menyimpan jejak orang-orang yang berani berdiri di antara api dan rumah tetangganya. Mereka memahami satu hal penting: kemerdekaan akan kehilangan kehormatannya apabila diperjuangkan dengan mengorbankan rakyat yang seharusnya dilindungi.

Ketika Rumah Warga Tionghoa Nyaris Dibakar

Agustus 1947 menjadi salah satu masa paling genting dalam sejarah Ciamis. Agresi Militer Belanda I sedang berlangsung. Kota-kota diduduki, jalur perhubungan dikuasai, dan pasukan Republik terpaksa meninggalkan sejumlah kawasan untuk melanjutkan perlawanan dari pedalaman.

Dalam keadaan seperti itu, strategi bumi hangus dipandang sebagai pilihan militer. Gudang, toko, dan bangunan yang berpotensi digunakan tentara Belanda harus dihancurkan sebelum ditinggalkan.

Masalah muncul ketika rumah-rumah pribadi milik warga Tionghoa ikut direncanakan untuk dibakar.

Kajian peneliti arkeologi BRIN mengenai dinamika permukiman etnis Tionghoa di Ciamis mencatat, bensin telah disiapkan di dekat rumah-rumah mereka pada 3 Agustus 1947. Bayangkan kecemasan keluarga-keluarga yang berada di dalamnya. Di luar rumah, perang sedang mendekat. Di halaman mereka sendiri, api tinggal menunggu percikan.

Pada saat itulah Rd. Otosoebrata, Ketua Masyumi Ciamis, dan Joesoep, yang dalam catatan tersebut disebut sebagai Kepala Polisi Jawa Barat, mengambil sikap penting.

Keduanya membantu organisasi Chung Hoa Chung Hwee atau C.H.C.H. mengevakuasi warga Tionghoa dari Kawali menuju kamp pengamanan yang didirikan tidak jauh dari kota. Mereka juga menentang penerapan bumi hangus terhadap rumah-rumah pribadi warga Tionghoa.

Bensin yang telah diletakkan di dekat rumah-rumah itu akhirnya disingkirkan.

Tindakan tersebut mungkin hanya berlangsung dalam hitungan waktu yang singkat. Namun, bagi keluarga yang nyaris kehilangan tempat tinggal, keputusan itu menjadi batas antara keselamatan dan malapetaka.

Rd. Otosoebrata dan Joesoep tentu memahami risiko sikap mereka. Pada masa perang, ketakutan mudah berubah menjadi kecurigaan. Membela kelompok yang sedang berada dalam posisi rentan dapat disalahartikan. Namun, mereka tidak membiarkan suasana genting menghapus kejernihan nurani.

Mereka tidak sedang membela kolonialisme. Mereka sedang menjaga agar perjuangan melawan penjajah tidak kehilangan martabatnya.

Republik yang sedang dipertahankan bukan milik satu golongan. Kemerdekaan diperjuangkan agar setiap orang yang hidup di dalamnya memperoleh perlindungan—apa pun suku, agama, dan latar belakangnya.

Memang, tidak seluruh harta benda dapat diselamatkan. Ketika tentara Belanda memasuki Ciamis pada 5 Agustus 1947, sejumlah toko dan gudang milik warga Tionghoa tetap dibumihanguskan.

Fakta itu tidak boleh ditutupi. Ciamis pada masa revolusi bukan daerah tanpa ketegangan dan pertentangan. Namun, justru dalam keadaan serba kacau itulah pilihan untuk melindungi menjadi begitu berharga.

Keberanian tidak selalu hadir melalui tangan yang menggenggam senjata. Kadang-kadang, keberanian menjelma dalam sosok yang menyingkirkan bensin dari halaman rumah orang lain.

Itulah wajah nasionalisme yang matang: keras terhadap penjajahan, tetapi lembut kepada sesama anak bangsa.

Delapan Dekade Kemudian, Ciamis Diakui

Tujuh puluh delapan tahun setelah peristiwa tersebut, nama Ciamis kembali hadir dalam kisah tentang kerukunan.

Pada 28 November 2025, Kementerian Agama memberikan Harmony Award kepada pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dinilai berhasil merawat keharmonisan masyarakat.

Untuk kategori pemerintah daerah tingkat kabupaten, Mimika menempati peringkat pertama. Ciamis berada di peringkat kedua, disusul Malang pada peringkat ketiga.

Penghargaan itu bukan hasil satu kegiatan seremonial atau slogan yang dipasang di ruang publik. Penilaiannya mencakup pemeriksaan dokumen, indeks kerukunan, rekam jejak penyelesaian konflik, instrumen skoring, serta kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang masuk nominasi.

Sebanyak 328 dari 514 pemerintah kabupaten dan kota mengikuti proses penilaian. Dari jumlah tersebut, 18 daerah dipilih untuk menjalani verifikasi lapangan.

Tim penilai datang langsung ke Ciamis. Mereka mengunjungi Kampung Kerukunan, mengamati hubungan sosial masyarakat, dan berdialog secara independen dengan kelompok minoritas.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis, R. Yadi Tisyadi, menyebut warga non-Muslim di daerah itu berjumlah sekitar 0,98 persen. Meski jumlahnya kurang dari satu persen, mereka mengaku dapat menjalani kehidupan dengan nyaman.

Kerukunan tersebut dirawat melalui Sekolah Duta Kerukunan, Duta Harmoni, dialog lintas agama, kegiatan seni, serta aktivitas sosial yang mempertemukan pelajar dan masyarakat dari berbagai keyakinan.

Ketua FKUB Kabupaten Ciamis, Sumadi, menyebut Indeks Harmoni Ciamis berada dalam kategori baik. Pada indikator keberagaman, Ciamis memperoleh nilai 7,24—tertinggi dibandingkan indikator lainnya.

Ia juga memperkenalkan filosofi sederhana: “99 plus 1 sama dengan kita.”

Di balik kalimat itu tersimpan pandangan yang dalam. Kelompok yang jumlahnya satu orang tidak kehilangan haknya hanya karena berada di tengah 99 orang lainnya. Mereka tetap menjadi bagian dari “kita”.

Harmony Award 2025 tentu tidak lahir sebagai akibat langsung dari perlindungan warga Tionghoa pada 1947. Sejarah tidak bergerak melalui hubungan sebab-akibat sesederhana itu. Penghargaan tersebut merupakan buah kebijakan pemerintah daerah, kerja FKUB, peran tokoh agama, dan kedewasaan masyarakat dalam menjaga kehidupan bersama.

Namun, kedua peristiwa itu dapat dibaca sebagai dua titik dalam satu bentang sejarah sosial Ciamis.

Pada 1947, ketika kebencian dapat berubah menjadi api, terdapat orang-orang yang memilih menyelamatkan rumah tetangganya. Pada 2025, Ciamis mendapat pengakuan nasional karena dinilai mampu menyediakan ruang hidup yang aman bagi kelompok berbeda keyakinan.

Zamannya berubah. Orang-orangnya berganti. Tantangannya pun tidak sama. Namun, nilai yang diperjuangkan tetap berdekatan: tidak seorang pun boleh kehilangan rasa aman hanya karena berbeda.

Di situlah kehormatan Tanah Galuh menemukan bentuknya yang utuh.

Ciamis dikenang sebagai tanah para pejuang yang membuat pasukan Belanda gentar. Jalan-jalannya pernah menjadi medan gerilya. Gunung, bukit, dan perkampungannya pernah menjadi benteng Republik.

Akan tetapi, kebesaran Ciamis tidak hanya tampak ketika para pejuangnya menghadang penjajah. Kebesaran itu juga hadir ketika tokoh-tokohnya mencegah api menyambar rumah warga sipil.

Satu keberanian mempertahankan tanah air. Keberanian lainnya menjaga agar tanah air tetap menjadi rumah bagi semua orang.

Harmony Award 2025 patut dirayakan, tetapi penghargaan itu bukan garis akhir. Kerukunan tidak dapat disimpan di dalam lemari bersama piagam. Ia harus hidup dalam kebijakan pemerintah, perkataan tokoh masyarakat, pendidikan anak-anak, penghormatan terhadap rumah ibadah, serta percakapan sehari-hari.

Sebab, bahan bakar perpecahan hari ini tidak selalu berupa bensin yang diletakkan di dekat rumah. Ia dapat hadir sebagai kabar bohong, ujaran kebencian, prasangka, dan kalimat yang terus membelah masyarakat menjadi “kami” dan “mereka”.

Ciamis pernah memperlihatkan cara menghadapinya: singkirkan bahan bakarnya, lindungi manusianya.

Dari perlindungan terhadap warga Tionghoa pada 1947 hingga Harmony Award 2025, terbentang pesan yang layak diwariskan kepada setiap generasi: mencintai Indonesia berarti menjaga tanahnya dari penjajahan sekaligus menjaga rakyatnya dari perpecahan.

Tanah Galuh bukan hanya tanah yang keras terhadap penjajah. Ia juga tanah yang menyediakan tempat aman bagi siapa pun yang menyebutnya rumah.