lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Penutupan Jalan Dadaha sudah berjalan lebih dari sebulan. Namun, alih-alih membuat arah penataan dadaha Tasikmalaya semakin terang, kebijakan tersebut justru mulai memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Setelah 30 hari penutupan jalan dan penertiban aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di area jogging track, Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya memanggil tim penataan Kompleks Dadaha pada Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut menjadi penting karena sejumlah perubahan di lapangan ternyata belum berjalan seutuhnya.
Sebelumnya, Lintas Priangan mencatat bahwa setelah 30 hari penutupan Jalan Dadaha, sepeda motor masih ditemukan menerobos ruas yang ditutup. Aktivitas PKL juga masih terlihat di sejumlah titik.
Berita sebelumnya: Genap 30 Hari Penutupan Jalan Dadaha, Apa yang Berubah?
Kini DPRD ikut mempertanyakan progres penataan secara keseluruhan.
Masalahnya bukan lagi sekadar jalan ditutup atau tidak.
Pertanyaannya: setelah jalan ditutup, sebenarnya Dadaha mau dibawa ke mana?
Jalan Sudah Ditutup, Penataan Belum Utuh
Penutupan Jalan Dadaha mulai diberlakukan pada 20 Agustus 2026.
Ruas dari Simpang Gedung GGM hingga Simpang GOR Susi Susanti ditutup untuk kendaraan. Dishub kemudian menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan melalui jalur lain.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda penataan kawasan Dadaha yang lebih besar.
Pemerintah Kota Tasikmalaya sebelumnya menyampaikan bahwa Dadaha diarahkan kembali sebagai ruang publik untuk olahraga, rekreasi, seni dan aktivitas masyarakat.
Namun setelah berjalan sekitar satu bulan, sejumlah pekerjaan rumah masih terlihat.
Dalam rapat dengan DPRD, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat mengakui progres penataan belum terlihat secara utuh.
Menurutnya, masterplan penataan memang sudah ada, tetapi pelaksanaan di lapangan masih dilakukan secara bertahap karena belum ditunjang anggaran khusus.
“Masterplan sudah jalan, meski yang dijalankan belum ditunjang anggaran. Prosesnya ditempuh perlahan,” ujar Anang.
Di sinilah persoalan mulai terlihat.
Masterplan boleh saja sudah tersedia. Tetapi tanpa dukungan anggaran dan koordinasi yang jelas, rencana besar akan sulit terlihat hasilnya di lapangan.
DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi
Selain progres, DPRD juga menyoroti persoalan sosialisasi.
Anang mengatakan masyarakat belum mendapatkan gambaran yang utuh mengenai arah penataan Dadaha.
Perubahan memang sudah terlihat, terutama setelah kawasan jogging track disterilkan dari aktivitas lain.
Namun sejumlah bagian lain masih dalam tahap proses.
Penataan parkir, PKL, pedestrian hingga kawasan GGM belum sepenuhnya berjalan.
Akibatnya, masyarakat melihat perubahan yang parsial.
Jalan ditutup.
PKL ditertibkan dari jogging track.
Tetapi ruang pengganti untuk aktivitas ekonomi belum sepenuhnya berjalan.
Sementara pola lalu lintas baru juga masih dalam tahap evaluasi.
Kondisi tersebut sebelumnya juga terlihat dari pantauan Lintas Priangan. Setelah 30 hari penutupan, masih ditemukan kendaraan roda dua yang menerobos ruas jalan yang ditutup dan aktivitas PKL yang belum sepenuhnya tertata.
Artinya, persoalan Dadaha tidak selesai hanya dengan memasang penghalang di jalan.
PKL Ditertibkan, Tempat Pengganti Belum Sepenuhnya Siap
Persoalan PKL menjadi salah satu bagian yang paling sensitif dalam penataan Dadaha.
Di satu sisi, pemerintah ingin mengembalikan jogging track sebagai ruang olahraga.
Di sisi lain, sebagian pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan tersebut tetap membutuhkan ruang untuk mencari nafkah.
Pemkot sebelumnya menyatakan aktivitas PKL akan diarahkan ke lokasi yang disiapkan.
Salah satunya adalah shelter pedagang.
Namun sampai beberapa hari lalu, shelter tersebut belum sepenuhnya ditempati karena mekanisme pengelolaan dan kerja sama masih belum jelas.
Kondisi ini membuat janji penataan dan realitas di lapangan berjalan dengan kecepatan yang berbeda.
Pedagang sudah ditertibkan dari satu lokasi.
Tetapi kepastian mengenai lokasi baru belum sepenuhnya selesai.
Bagi pemerintah, ini merupakan pekerjaan administratif.
Bagi pedagang, ini menyangkut tempat mereka mencari penghasilan setiap hari.
Tim Penataan Sempat Berjalan Tanpa Ketua
Persoalan lainnya muncul dari struktur tim penataan itu sendiri.
Ketua tim sebelumnya, Asep Maman Permana, memasuki masa pensiun sebagai ASN.
Setelah itu, posisi ketua tim penataan disebut masih kosong.
Bahkan pada 23 September, muncul informasi bahwa tim penataan Dadaha berjalan tanpa pimpinan definitif. Sejumlah pejabat teknis juga memilih tidak memberikan keterangan karena sejak awal komunikasi mengenai penataan diarahkan melalui ketua tim.
Kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali koordinasi menjadi relevan.
Dalam perkembangan berikutnya, DPRD memanggil tim penataan untuk membahas progres dan arah kebijakan kawasan.
Ini menunjukkan bahwa persoalan Dadaha mulai masuk ke tahap evaluasi politik dan administratif, bukan sekadar urusan teknis di lapangan.
Penutupan Jalan Belum Menjawab Semua Masalah
Dishub sendiri sebelumnya menyatakan rekayasa lalu lintas di kawasan Dadaha masih berjalan dengan pola awal.
Evaluasi khusus belum dilakukan karena menunggu evaluasi menyeluruh dari Satgas Penataan Dadaha.
Petugas Dishub tetap melakukan pemantauan harian terhadap arus kendaraan dan dampak rekayasa lalu lintas.
Artinya, penutupan jalan yang sudah berjalan lebih dari 30 hari belum otomatis menjadi keputusan final mengenai masa depan ruas tersebut.
Apakah jalan akan ditutup permanen?
Apakah pola lalu lintas akan diubah?
Atau akan ada rekayasa baru?
Jawabannya masih menunggu evaluasi.
Hal yang sama terjadi pada PKL.
Apakah seluruh pedagang akan ditempatkan di shelter?
Bagaimana mekanisme pengelolaannya?
Siapa yang bertanggung jawab?
Dan kapan lokasi tersebut benar-benar siap digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan ini belum seluruhnya memiliki jawaban yang terang.
DPRD Minta Penataan Jangan Jalan Setengah-Setengah
Anang menyebut penataan Dadaha memang diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan kawasan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu konsepnya adalah menyebarkan pusat keramaian agar aktivitas ekonomi tidak hanya menumpuk di satu titik.
Kawasan GGM juga direncanakan ditata untuk mengakomodasi aktivitas pedagang dan parkir dengan pembagian ruang yang lebih teratur.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa penataan Dadaha sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan sekadar penutupan jalan.
Justru karena itulah, DPRD menilai masyarakat perlu mengetahui arah penataan secara jelas.
Sebab ketika sebuah jalan ditutup, dampaknya langsung dirasakan pengguna jalan.
Ketika PKL ditertibkan, dampaknya langsung dirasakan pedagang.
Maka pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa manfaat yang akan diperoleh setelah seluruh rangkaian penataan selesai.
Dadaha Jangan Berhenti di Penutupan Jalan
Penataan Dadaha kini berada pada titik yang menentukan.
Langkah awal sudah dilakukan: jalan ditutup, jogging track disterilkan dan rekayasa lalu lintas diterapkan.
Tetapi pekerjaan berikutnya justru lebih berat.
Pemerintah harus memastikan kawasan pedestrian, parkir, PKL, GGM, jalur kendaraan dan ruang publik benar-benar terintegrasi dalam satu konsep.
Kalau tidak, penutupan jalan hanya akan menjadi perubahan lalu lintas tanpa perubahan kawasan yang berarti.
Karena itu, pertanyaan DPRD tentang progres penataan Dadaha menjadi relevan.
Bukan untuk mempertanyakan kebijakan penataan semata, tetapi untuk memastikan bahwa perubahan yang sudah membuat masyarakat beradaptasi selama lebih dari 30 hari benar-benar memiliki tujuan yang jelas.
Sebab warga sudah merasakan dampak penutupan jalan.
Pedagang sudah merasakan dampak penertiban.
Pengendara sudah beradaptasi dengan jalur baru.
Kini publik menunggu satu hal yang lebih konkret:
seperti apa wajah Dadaha setelah semua penataan itu benar-benar selesai? (HS)
