lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Seleksi pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya periode 2027–2032 memasuki tahap penentuan setelah pendaftaran ditutup pada 10 November 2026. Sebanyak 23 orang tercatat mendaftar. Namun, jumlah peserta bukan satu-satunya hal yang patut menjadi perhatian publik. Ada kewajiban keterbukaan hasil seleksi yang secara tegas diatur pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025, tim seleksi wajib mengumumkan 10 nama calon pimpinan hasil seleksi secara terbuka. Nama-nama tersebut kemudian disampaikan kepada wali kota dengan dilengkapi nilai hasil seleksi dan daftar riwayat hidup.
Seleksi Pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya Diatur hingga Pengumuman Hasil
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 40 PMA Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 10 Juli 2025 dan menjadi landasan proses penjaringan pimpinan Baznas di tingkat kabupaten dan kota.
Artinya, proses seleksi tidak berhenti pada pemeriksaan persyaratan administrasi ataupun pelaksanaan tes. Panitia juga memiliki kewajiban mengumumkan hasil akhir penjaringan kepada masyarakat.
Menariknya, aturan membedakan dua kewajiban. Pertama, mengumumkan 10 nama calon hasil seleksi secara terbuka. Kedua, menyerahkan nilai seleksi dan riwayat hidup kesepuluh calon kepada wali kota.
Pembedaan ini penting. Regulasi secara eksplisit mewajibkan pengumuman nama, tetapi tidak menyebut kewajiban memublikasikan seluruh nilai individual kepada masyarakat.
Meski demikian, keterbukaan metode penilaian, tahapan seleksi, dan persyaratan peserta tetap penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana kandidat dinyatakan memenuhi kelayakan.
Sebelum menghasilkan 10 nama, panitia harus menjalankan pemeriksaan administrasi dan seleksi kompetensi.
Pasal 17 dan 18 mengatur tiga instrumen seleksi kompetensi, yakni tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, serta wawancara. Penilaian mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Materinya meliputi fikih zakat, kebijakan pengelolaan zakat, wawasan kebangsaan, serta moderasi beragama.
Seleksi Pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya dan Tanggung Jawab Tim Seleksi
PMA yang sama juga mengatur komposisi tim seleksi. Pasal 36 menetapkan tiga anggota yang masing-masing berasal dari pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur lain berupa tenaga profesional, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.
Ketentuan ini memberikan dasar yang jelas untuk menilai kesesuaian komposisi tim. Namun, kesesuaian unsur saja belum membuktikan objektivitas pelaksanaan seleksi.
Dalam konteks Kota Tasikmalaya, panitia telah menyampaikan jumlah pendaftar sebanyak 23 orang. Akan tetapi, jumlah tersebut belum menunjukkan berapa peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Salah satu persyaratan penting terdapat dalam Pasal 5 yang berlaku bagi calon pimpinan Baznas kabupaten/kota melalui Pasal 34, yakni tidak menjadi anggota partai politik.
Aturan juga mensyaratkan kompetensi pengelolaan zakat, usia minimal 40 tahun, serta kesediaan bekerja penuh waktu.
Karena itu, pemeriksaan status peserta tidak cukup hanya melihat kelengkapan berkas. Keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan substantif juga harus menjadi perhatian.
Masyarakat berkepentingan mengetahui apakah setiap tahapan berlangsung sesuai ketentuan, bagaimana hasilnya diumumkan, serta apakah seluruh peserta memperoleh perlakuan yang setara.
Pada akhirnya, 10 nama yang diumumkan bukan otomatis merupakan pimpinan terpilih. Mereka adalah calon hasil penjaringan yang disampaikan kepada wali kota untuk proses berikutnya sesuai ketentuan pengangkatan yang berlaku.
Inilah titik penting seleksi Baznas Kota Tasikmalaya. Kredibilitas kepemimpinan lembaga pengelola dana umat tidak hanya bergantung pada siapa yang akhirnya menjabat, tetapi juga pada proses yang mengantarkan mereka ke jabatan tersebut.
(ALP)