lintaspriangan.com, BERITA MAJALENGKA. Penyerapan tenaga kerja Majalengka sepanjang 2026 dilaporkan mencapai sekitar 9.600 orang hingga November. Namun, penilaian terhadap capaian tersebut menghadapi satu persoalan mendasar: angka penempatan tenaga kerja sepanjang 2025 muncul dalam dua versi berbeda, yakni 14.996 dan 19.996 orang.
Perbedaan 5.000 orang itu memerlukan penjelasan sebelum pemerintah maupun publik membandingkan kinerja ketenagakerjaan antartahun. Terlebih, data penempatan kerja tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan perubahan jumlah pengangguran.
Penyerapan Tenaga Kerja Majalengka dan Perbedaan Data 2025
Angka penyerapan sekitar 9.600 orang disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Majalengka, Solehudin, dalam rangkaian kegiatan bursa kerja Poliran di Mapolres Majalengka, Rabu (11/11/2026).
Pada kegiatan tersebut, sepuluh perusahaan dilaporkan menawarkan 1.810 lowongan pekerjaan. Sebanyak 654 pencari kerja tercatat mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, jumlah lowongan yang ditawarkan tidak identik dengan jumlah pekerja yang akhirnya diterima. Penempatan baru dapat dipastikan setelah pelamar melewati seleksi dan memperoleh pekerjaan.
Persoalan lainnya menyangkut angka pembanding tahun sebelumnya.
Dalam keterangan yang dipublikasikan pada Januari 2026, capaian penempatan tenaga kerja sepanjang 2025 disebut mencapai 14.996 orang. Angka itu mencakup penempatan pada 24 perusahaan.
Sementara itu, keterangan yang muncul pada 11 November 2026 menyebut jumlah penempatan sepanjang tahun yang sama mencapai 19.996 orang.
Belum tersedia rekapitulasi resmi terperinci yang dapat digunakan untuk memastikan apakah perbedaan tersebut berasal dari pembaruan data, perubahan cakupan pencatatan, atau ketidaktepatan penyampaian angka.
Karena itu, membandingkan 9.600 penempatan pada 2026 dengan salah satu angka tahun sebelumnya secara langsung berpotensi menghasilkan kesimpulan keliru.
Selain perbedaan cakupan data, periode penghitungan juga harus setara. Angka tahun 2026 masih merupakan capaian berjalan, sedangkan angka 2025 mencakup satu tahun penuh.
Rekapitulasi penempatan per bulan, jumlah perusahaan penerima, dan asal pekerja diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat.
Penyerapan Tenaga Kerja Majalengka Tak Cukup Diukur dari Lowongan
Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
Menurut Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Majalengka, TPT pada Agustus 2025 tercatat 3,62 persen, turun dari 4,01 persen pada Agustus 2024.
Pada Agustus 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 777.708 orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 749.551 orang.
Jumlah penduduk bekerja tersebut meningkat 40.051 orang dibandingkan Agustus 2024. Sektor industri menjadi salah satu penyumbang peningkatan penyerapan, diikuti jasa dan pertanian.
Data BPS ini memiliki cakupan berbeda dari angka penempatan yang dihimpun dinas ketenagakerjaan.
BPS mengukur kondisi penduduk bekerja dan pengangguran melalui survei. Sementara data penempatan administratif menunjukkan pekerja yang tercatat memperoleh pekerjaan melalui mekanisme pelaporan atau fasilitasi tertentu.
Oleh karena itu, tambahan penempatan kerja tidak otomatis sama dengan pertambahan bersih seluruh penduduk bekerja.
Pemerintah Kabupaten Majalengka sebenarnya telah mengembangkan program Matahati atau Masyarakat Cepat Kerja.
Melalui publikasi resmi Pemkab Majalengka pada 18 April 2026, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa sistem rekrutmen dirancang lebih transparan dan bebas dari pungutan liar serta praktik percaloan.
Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan perusahaan agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan lebih luas dalam proses perekrutan.
Namun, keberhasilan program seperti Matahati maupun Poliran tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya lowongan, jumlah peserta bursa kerja, atau nota kesepahaman dengan perusahaan.
Indikator yang lebih relevan mencakup jumlah pelamar yang benar-benar diterima, proporsi pekerja lokal, keberlanjutan pekerjaan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
Pemerintah daerah juga perlu membedakan peserta pelatihan, pelamar yang mengikuti seleksi, dan pekerja yang sudah memperoleh penempatan. Ketiga kelompok tersebut tidak selalu menunjukkan orang maupun capaian yang sama.
Bagi pencari kerja, keterbukaan data memberikan manfaat praktis. Masyarakat dapat mengetahui sektor yang membutuhkan tenaga kerja, persyaratan kompetensi, dan jalur rekrutmen resmi.
Sementara bagi pemerintah, data yang konsisten menjadi landasan untuk mengevaluasi program pelatihan dan kerja sama industri.
Dengan demikian, tindak lanjut yang diperlukan bukan sekadar menambah kegiatan bursa kerja. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga perlu memperjelas angka penempatan 2025 serta menyediakan perkembangan penempatan 2026 secara berkala.
Kejelasan tersebut penting agar capaian ketenagakerjaan dapat diukur secara objektif, sekaligus memastikan perluasan kesempatan kerja benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Majalengka.
(ALP)