lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Relokasi PKL Pasar Manis Ciamis memasuki tahap baru setelah pemerintah daerah dilaporkan menyelesaikan pembangunan kanopi bagi 157 pedagang. Namun, penelusuran terhadap riwayat proyek menunjukkan penataan kawasan tersebut telah melibatkan dua tahap pekerjaan sejak 2025, dengan nilai gabungan yang dilaporkan mencapai Rp778,59 juta.
Persoalannya kini bukan sekadar memastikan seluruh pedagang berpindah pada Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menghadapi kewajiban menjamin kelayakan lokasi, ketertiban ruang publik, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Ketiga aspek tersebut telah diatur dalam regulasi daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Relokasi PKL Pasar Manis Ciamis Melibatkan Dua Tahun Anggaran
Rencana penataan PKL Pasar Manis bukan kebijakan yang baru muncul pada penghujung 2026.
Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyiapkan lahan khusus relokasi melalui pekerjaan yang dikenal sebagai pemeliharaan bangunan gedung tidak bertingkat atau emplacement Pasar Manis.
Pekerjaan tersebut mencakup penyiapan permukaan lahan, pengaspalan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Nilai pekerjaan yang dipublikasikan saat itu mencapai Rp393.297.000, bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
Lahan relokasi dilaporkan telah selesai disiapkan pada September 2025. Namun, proses pemindahan pedagang belum terlaksana karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai penataan lokasi usaha.
Memasuki 2026, pemerintah melanjutkan penyediaan fasilitas melalui pembangunan kanopi berbahan baja ringan.
Nilai pekerjaan tahap berikutnya dilaporkan sebesar Rp385.294.489, juga menggunakan anggaran daerah.
Dengan menjumlahkan kedua nilai pekerjaan tersebut, diperoleh angka Rp778.591.489.
Namun, penjumlahan ini merupakan rekapitulasi nilai pekerjaan yang dipublikasikan, bukan hasil audit realisasi pembayaran.
Dokumen kontrak, perubahan pekerjaan, berita acara serah terima, dan bukti pembayaran perlu diperiksa untuk memastikan nilai akhir yang benar-benar dikeluarkan pemerintah daerah.
Pembangunan kanopi yang dimulai Oktober 2026 dilaporkan telah selesai pada 10 November.
Sebanyak 157 petak berukuran masing-masing dua kali dua meter dipersiapkan untuk pedagang yang masuk daftar prioritas relokasi.
Jika dihitung, seluruh petak tersebut menyediakan ruang berdagang sekitar 628 meter persegi, belum termasuk lorong dan fasilitas bersama.
Luas petak tersebut belum dengan sendirinya menggambarkan kelayakan setiap tempat usaha.
Kebutuhan pedagang pakaian, makanan, sayuran, dan buah-buahan dapat berbeda, terutama menyangkut penyimpanan barang, pengelolaan limbah, serta akses pembeli.
Karena itu, kelayakan relokasi perlu dinilai berdasarkan pemanfaatan ruang yang sebenarnya, bukan hanya jumlah petak yang tersedia.
Relokasi PKL Pasar Manis Ciamis dan Hak Berdagang
Dari sisi regulasi, Kabupaten Ciamis telah memiliki landasan hukum yang secara khusus mengatur penataan sekaligus pemberdayaan pedagang.
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 mengatur penentuan lokasi, pemindahan pedagang, hak dan kewajiban PKL, hingga program pemberdayaan usaha.
Pasal 21 mengharuskan penetapan lokasi binaan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan sejumlah aspek, termasuk tata ruang, kepentingan umum, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
Sementara itu, Pasal 23 mengatur bahwa PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya dapat direlokasi ke tempat baru. Pemindahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Ketentuan ini membuka kebutuhan verifikasi administratif terhadap pelaksanaan relokasi Pasar Manis.
Apakah lokasi baru telah ditetapkan sesuai ketentuan? Bagaimana keputusan pemindahan diterbitkan? Bagaimana pula mekanisme pendataan dan penempatan 157 pedagang dijalankan?
Keberadaan keputusan terkait belum dapat dipastikan melalui dokumen terbuka yang diperiksa.
Namun, ketentuan hukum tersebut tidak berhenti pada kewenangan pemerintah memindahkan pedagang.
Pasal 27 memberikan hak kepada PKL untuk memperoleh informasi, pengaturan, pembinaan pengembangan usaha, serta pendampingan permodalan.
Selanjutnya, Pasal 34 mengatur pemberdayaan yang mencakup peningkatan kemampuan usaha, akses permodalan, bantuan sarana berdagang, penguatan kelembagaan, dan promosi.
Dengan demikian, penataan ruang publik dan keberlanjutan kegiatan ekonomi seharusnya menjadi dua tujuan yang berjalan bersama.
Pemerintah daerah memang berkepentingan mengembalikan fungsi trotoar, area parkir, dan akses kendaraan bongkar muat.
Namun, keberhasilan penertiban fisik belum tentu mencerminkan keberhasilan pemberdayaan pedagang.
Pemindahan lokasi dapat mengubah pola kunjungan pembeli, kemudahan menemukan pedagang, serta biaya operasional usaha.
Perubahan tersebut tidak selalu merugikan. Lokasi yang lebih tertata juga berpotensi meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pembeli.
Namun, dampaknya perlu dibuktikan melalui evaluasi setelah relokasi berlangsung.
Persoalan tata kelola PKL Pasar Manis sebenarnya telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun sebelumnya.
Sebuah kajian Fakultas Hukum Universitas Galuh yang diterbitkan pada 2023 mengidentifikasi kendala pelaksanaan Perda PKL di kawasan tersebut.
Kendala yang dibahas mencakup pembagian kewenangan pengelolaan lokasi, pendataan pedagang, dan kepemilikan Tanda Daftar Usaha.
Temuan tahun 2023 tersebut tidak otomatis membuktikan persoalan yang sama masih berlangsung pada 2026.
Namun, catatan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan administrasi dan pembinaan pedagang tidak tertinggal dari pembangunan fasilitas.
Pada 5 Februari 2026, Pemkab Ciamis juga telah menggelar kegiatan koordinasi penataan Pasar Manis yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi.
Komitmen itu kini menghadapi ukuran yang lebih konkret.
Selain memastikan 157 pedagang memperoleh tempat usaha, pemerintah perlu mengevaluasi tingkat keterisian lapak, kemudahan akses pembeli, perubahan omzet pedagang, serta pemulihan fungsi parkir dan trotoar.
Informasi mengenai dasar penghitungan retribusi di lokasi baru juga penting agar pedagang dapat memperkirakan biaya usaha setelah berpindah.
Hingga 11 November 2026, data dampak ekonomi setelah relokasi tentu belum tersedia karena pemindahan baru direncanakan berlangsung pada Desember.
Karena itu, keberhasilan program belum dapat dinyatakan hanya berdasarkan selesainya pekerjaan fisik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, tantangannya adalah memastikan anggaran yang telah dialokasikan menghasilkan kawasan pasar yang lebih tertib sekaligus mempertahankan kegiatan ekonomi masyarakat kecil.
Relokasi bukan sekadar memindahkan tempat berdagang. Keberhasilannya harus terlihat pada ruang publik yang kembali berfungsi dan usaha pedagang yang tetap memiliki kesempatan berkembang.
(ALP)