lintaspriangan.com, BERITA GARUT. BTT Garut 2026 dilaporkan tersisa Rp3,5 miliar untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun. Namun, penelusuran terhadap dokumen anggaran menemukan persoalan yang perlu diperjelas. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD awal ternyata berbeda dengan angka yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut.
Perbedaan tersebut membuka ruang evaluasi mengenai perubahan anggaran, realisasi belanja, dan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan darurat. Apalagi, Garut masih menghadapi ancaman tanah longsor, pergerakan tanah, banjir, dan cuaca ekstrem.
BTT Garut 2026: Perbedaan Angka dalam Dokumen Anggaran
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, menyampaikan pada 6 November 2026 bahwa sisa BTT mencapai Rp3,5 miliar.
Menurut keterangannya, pemerintah daerah mengalokasikan BTT tahun 2026 sebesar Rp22,5 miliar.
Sebagian anggaran telah digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat pada semester pertama.
Sementara itu, sekitar Rp2,5 miliar digunakan selama masa penanganan bencana kemarau. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Pasirbajing, distribusi air bersih, serta kebakaran pasar.
Anggaran penanganan kemarau melibatkan lima perangkat daerah, yakni BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Namun, dokumen APBD awal memberikan informasi berbeda mengenai besaran BTT.
Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026, Pasal 11 menetapkan belanja tidak terduga sebesar Rp26.967.621.459.
Angka tersebut lebih tinggi sekitar Rp4,47 miliar dibandingkan alokasi Rp22,5 miliar yang disampaikan Kepala BPBD.
Perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan dalam penggunaan anggaran.
Pagu awal APBD dapat mengalami perubahan atau pergeseran sepanjang tahun anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 dan Nomor 8 Tahun 2026 yang mengubah penjabaran APBD sebelumnya.
Namun, rincian perubahan BTT yang menjelaskan hubungan antara angka Rp26,97 miliar dan Rp22,5 miliar belum dapat dipastikan dari dokumen yang diperiksa.
Karena itu, diperlukan rekonsiliasi antara pagu awal, anggaran setelah perubahan, realisasi pengeluaran, dan saldo yang masih tersedia.
Perlu diingat, BTT tidak semata-mata diperuntukkan bagi penanganan bencana alam.
Berdasarkan aturan pengelolaan keuangan daerah, pos tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan darurat dan mendesak lainnya yang memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, pengurangan anggaran tidak otomatis berarti seluruh dana telah digunakan untuk penanganan bencana.
BTT Garut 2026 dan Kemampuan Menghadapi Bencana
Tantangan berikutnya adalah memastikan sisa anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Garut memiliki karakteristik risiko kebencanaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun cadangan pembiayaan.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan BNPB, Kabupaten Garut memperoleh skor 133,79 dan masuk kategori risiko sedang.
Penilaian tersebut bukan berarti wilayah Garut terbebas dari ancaman bencana besar.
Indeks risiko menunjukkan gambaran umum risiko wilayah berdasarkan metodologi BNPB. Angkanya tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan dana tanggap darurat.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bencana tetap dapat terjadi di tengah perubahan musim.
Pada 30 Oktober 2026, misalnya, pergerakan tanah mengakibatkan kerusakan rumah warga di Kampung Pasirwaja, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, yang meninjau lokasi pada 1 November.
Dalam publikasi Pemerintah Kabupaten Garut, Yudha mendorong optimalisasi sisa BTT untuk membantu masyarakat terdampak sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Sementara itu, prediksi musim hujan 2026/2027 dari BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026.
BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan di banyak wilayah berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Prediksi nasional tersebut tidak dapat digunakan sebagai kepastian kondisi cuaca harian Garut. Namun, informasi itu menunjukkan perlunya kesiapsiagaan selama masa peralihan musim.
Jika terjadi bencana yang membutuhkan penanganan besar, sisa anggaran Rp3,5 miliar berpotensi menghadapi tekanan pembiayaan.
Meski demikian, kecukupan dana tidak dapat dinilai hanya dari jumlah saldo. Penilaian memerlukan perkiraan kebutuhan, ketersediaan logistik, kesiapan personel, dan kemungkinan dukungan pembiayaan lainnya.
Pemerintah daerah sebenarnya memiliki mekanisme ketika BTT tidak mencukupi.
Peraturan Bupati Garut Nomor 53 Tahun 2024 mengatur tata cara penganggaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan BTT.
Pasal 14 memberikan ruang untuk melakukan penjadwalan ulang anggaran kegiatan lain atau memanfaatkan kas yang tersedia apabila dana BTT tidak mencukupi kebutuhan keadaan darurat.
Mekanisme tersebut harus dilaksanakan melalui prosedur perubahan anggaran yang ditentukan.
Sementara itu, Pasal 24 memberikan kewenangan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan BTT.
Artinya, ketersediaan cadangan dana dan keterbukaan pertanggungjawabannya merupakan dua hal yang harus berjalan bersamaan.
Bagi masyarakat Garut, informasi yang dibutuhkan bukan sekadar berapa dana darurat yang masih tersisa.
Publik juga berkepentingan mengetahui penggunaan anggaran sebelumnya, kesiapan pendanaan alternatif, serta jaminan bahwa kebutuhan korban dapat ditangani tanpa keterlambatan administratif.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Garut perlu memberikan penjelasan yang dapat diperiksa mengenai perubahan pagu BTT, realisasi penggunaan, dan skenario pembiayaan apabila terjadi bencana besar menjelang pergantian tahun.
Pada akhirnya, ukuran kesiapsiagaan bukan hanya jumlah uang yang tersedia di kas daerah, melainkan kemampuan pemerintah mengubah sumber daya tersebut menjadi pertolongan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(ALP)