Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (MOLINAS) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut penggunaan motor listrik dapat memberikan penghematan yang cukup signifikan dibandingkan motor berbahan bakar bensin.
“Penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak, minimal 50 persen bahkan bisa sampai 70 persen,” kata Prabowo.
Pemerintah kini juga tengah menyiapkan sejumlah skema agar masyarakat lebih mudah memiliki kendaraan listrik.
Motor Listrik Disebut Lebih Hemat
Presiden Prabowo Subianto mengatakan peralihan ke kendaraan listrik bukan hanya berkaitan dengan perubahan teknologi transportasi, tetapi juga menyangkut efisiensi pengeluaran masyarakat.
Motor listrik tidak membutuhkan BBM seperti sepeda motor konvensional sehingga biaya energi untuk mobilitas harian dinilai dapat ditekan.
Dalam pernyataannya, Prabowo meminta masyarakat yang masih menggunakan motor bensin untuk nantinya membandingkan sendiri biaya operasional kedua jenis kendaraan tersebut.
“Jadi nanti ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri, kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan motor bensin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan peluncuran MOLINAS yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.
Pemerintah Siapkan Motor Listrik Tanpa DP
Untuk mendorong masyarakat beralih ke motor listrik, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif.
Salah satunya berupa rencana pembebasan uang muka atau down payment (DP) serta penurunan bunga cicilan.
Prabowo mengatakan skema tersebut disiapkan agar kepemilikan motor listrik semakin terjangkau bagi masyarakat.
“Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP,” kata Prabowo.
Namun, skema pembiayaan tersebut masih merupakan bagian dari kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tetap perlu menunggu ketentuan teknis mengenai mekanisme, persyaratan serta penerapannya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang masih memiliki sepeda motor berbahan bakar bensin.
Produksi Motor Listrik Nasional Didorong hingga 2 Juta Unit
Peluncuran MOLINAS juga menjadi bagian dari ambisi pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik dalam negeri.
Presiden Prabowo mengapresiasi perkembangan produksi motor listrik nasional yang telah mencapai sekitar 20 ribu unit.
Ia kemudian mendorong industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya secara bertahap hingga mencapai 200 ribu unit bahkan 2 juta unit.
“Hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang kalau kalian nanti mencapai 200 ribu saya datang lagi, 2 juta saya datang lagi,” ujar Prabowo.
Pemerintah menilai pengembangan industri motor listrik nasional penting untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik dari sisi produksi hingga penggunaan oleh masyarakat.
MOLINAS Jadi Bagian dari Transisi Kendaraan Listrik
Peluncuran MOLINAS di Cikarang menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.
Selain menawarkan efisiensi biaya operasional, pengembangan kendaraan listrik juga diarahkan untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil.
Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem pendukung.
Bagi masyarakat, peralihan tersebut tentu bukan hanya soal membeli kendaraan baru. Harga, jarak tempuh, fasilitas pengisian daya, biaya baterai, layanan purnajual serta ketersediaan infrastruktur juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan sebelum memutuskan beralih.
Dengan berbagai insentif yang tengah disiapkan, pemerintah berharap motor listrik dapat semakin mudah dijangkau masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada seberapa kompetitif kendaraan listrik dari sisi harga, biaya penggunaan, kemudahan pengisian daya dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. (HS)