lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kritik terhadap buruknya komunikasi publik Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat setelah muncul sorotan dari berbagai kalangan. Sebelumnya, tokoh masyarakat H. Nanang Nurjamil menyebut kondisi komunikasi pemerintah saat ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Komunitas SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Asep Ishak, menilai munculnya tokoh masyarakat terkait macetnya komunikasi publik Pemkot Tasikmalaya merupakan masalah yang sangat serius.
Menurut Asep, kondisi tersebut bisa dipahami jika melihat bagaimana pola komunikasi di lingkaran birokrasi tertinggi pemerintah daerah.
“Kalau hari ini banyak yang merasa komunikasi publik Pemkot Tasikmalaya macet, menurut saya itu wajar saja. Karena di level sekretaris daerahnya juga begitu,” kata Asep, Kamis (12/03/2026).
Asep mengaku memiliki pengalaman pribadi ketika mencoba berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya melalui pesan WhatsApp. Pesan yang ia kirim memang terbaca, namun tidak mendapatkan respons sama sekali.
Padahal, kata dia, komunikasi tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai warga terhadap pejabat publik.
“Saya menghubungi beliau bukan dalam konteks pribadi, tapi sebagai pejabat publik yang memang memiliki tanggung jawab komunikasi dengan masyarakat. Tapi pesan hanya dibaca, tidak ada respons. Apa dia lupa fasilitas dia dari publik?” ujarnya.
Bagi Asep, pengalaman itu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, seorang sekretaris daerah merupakan pejabat karier tertinggi di birokrasi pemerintah daerah yang secara pengalaman dan kematangan dianggap sangat memahami pentingnya komunikasi publik yang efektif.
“Kalau sekelas sekretaris daerah komunikasinya tidak efektif, ini perlu dipertanyakan. Karena secara kematangan, pengalaman, dan pengetahuan, beliau pasti sangat paham bagaimana komunikasi pemerintahan itu harus berjalan,” katanya.
Justru karena tingkat kematangan tersebut, Asep menilai wajar jika publik kemudian mempertanyakan apakah kondisi komunikasi yang tidak efektif itu terjadi secara tidak sengaja atau justru disengaja.
“Sekda itu pejabat yang matang. Ilmu dan pengalamannya tentu tidak akan mengizinkan komunikasi yang tidak efektif terjadi begitu saja. Maka tak salah jika kemudian publik bertanya, jangan-jangan ini disengaja,” ujar Asep.
Ia menilai dugaan tersebut layak dipertimbangkan karena dampaknya bisa sangat serius terhadap citra pemerintahan daerah secara keseluruhan, terlebih jika dikaitkan dengan profil Wali Kota Tasikmalaya.
Menurut Asep, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, masih berada dalam fase awal kepemimpinan. Jika wali kota saat ini masih menghadapi kendala dalam membangun komunikasi publik yang efektif, hal itu masih bisa dimaklumi.
“Wali kota masih baru, usianya juga sangat muda, pengalaman memimpin pemerintahan masih butuh waktu untuk bertambah. Jam terbangnya juga tentu masih terus berkembang. Rasanya wajar kalau wali kota masih canggung dalam komunikasi publik,” katanya.
Namun, kata Asep, kondisi berbeda seharusnya terjadi pada level sekretaris daerah yang memiliki pengalaman birokrasi panjang dan pemahaman mendalam terhadap tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia menilai publik tidak bisa begitu saja disalahkan jika kemudian muncul berbagai penilaian negatif terhadap pola komunikasi di internal pemerintah daerah.
“Kalau sekda komunikasinya tidak efektif, jangan salahkan publik kalau kemudian muncul penilaian bahwa ini seolah-olah disengaja untuk memperburuk citra pemerintahan,” ujarnya.
Asep pun mempertanyakan apakah ada motif tertentu di balik pola komunikasi yang dinilai tidak berjalan dengan baik tersebut.
“Pertanyaannya sekarang, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan jika komunikasi publik para pejabat Kota Tasikmalaya buruk? yang jelas wali kota tidak diuntungkan,” kata dia.
Menurut Asep, komunikasi publik yang sehat merupakan fondasi penting dalam pemerintahan daerah, terutama di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Jika komunikasi antara pemerintah dan publik tidak berjalan baik, kata dia, maka ruang kesalahpahaman akan semakin besar dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa semakin menurun.
“Komunikasi itu jantungnya pemerintahan. Kalau jantungnya macet, wajar kalau seluruh tubuh pemerintahan terasa lemah di mata publik,” pungkasnya. (AS)
