lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Mata Rakyat, aplikasi pemantau belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menemukan sejumlah kejanggalan dalam perencanaan dan jejak realisasi belanja Dinsos Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Mesin analitik Mata Rakyat bekerja dengan menyilangkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SiRUP, data Tender, Non-Tender dan Pencatatan Non-Tender dalam SPSE, serta data realisasi pengadaan yang tersedia di INAPROC.
Dari ratusan paket yang dianalisis, terdapat sejumlah pola yang membutuhkan penjelasan. Editorial ini mengambil lima kejanggalan utama yang paling mudah diuji dengan dokumen.
1. Sebanyak 174 Pengadaan Langsung Rp1,68 Miliar Tidak Memiliki Jejak Realisasi SPSE
SiRUP Dinsos Kota Tasikmalaya tahun 2025 mencatat total 186 paket penyedia senilai sekitar Rp5,99 miliar.
Dari jumlah itu, sebanyak 174 paket senilai Rp1.682.207.690 direncanakan menggunakan metode Pengadaan Langsung. Namun ketika Mata Rakyat menyisir database SPSE Kota Tasikmalaya tahun 2025—mulai Non-Tender hingga Pencatatan Non-Tender—jejak realisasi 174 Kode RUP tersebut tidak ditemukan.
Yang membuatnya lebih menarik, kondisi itu bukan fenomena umum SPSE Kota Tasikmalaya tahun 2025. Data satker dan OPD lain muncul normal dalam sistem. Artinya, absennya Dinsos tidak serta-merta dapat dijelaskan dengan dalih bahwa database SPSE tahun tersebut memang kosong atau tidak berfungsi.
INAPROC memberikan sinyal yang sama: pada sisi perencanaan terbaca 174 Pengadaan Langsung senilai Rp1,68 miliar, sedangkan realisasi Pengadaan Langsung tercatat nol.
Regulasi LKPP mengatur bahwa Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung yang tidak dilakukan secara transaksional melalui SPSE tetap dicatat nilai realisasinya oleh PPK melalui fitur Pencatatan Non-Tender pada SPSE.
Maka pertanyaannya sederhana tetapi berat:
Jika 174 paket itu dilaksanakan, di mana jejak pencatatan realisasinya?
Sebaliknya, jika memang tidak dilaksanakan, bagaimana menjelaskan 174 paket yang sebelumnya telah direncanakan dengan nilai gabungan lebih dari Rp1,68 miliar?
Ketiadaan jejak sebanyak itu terlalu besar untuk dipandang sebagai persoalan satu atau dua paket yang tercecer.
2. Makan-Minum Rp419,5 Juta Dipasang sebagai Pengadaan Langsung
Kejanggalan berikutnya terdapat pada RUP 57001142, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan pagu Rp419.500.000.
SiRUP mencatat metode pengadaannya: Pengadaan Langsung.
Padahal Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mengatur Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk nilai paling banyak Rp200 juta.
Persoalannya tidak selesai hanya dengan mengatakan bahwa konsumsi rapat tentu dibeli berkali-kali sepanjang tahun.
Sebab jika sejak awal ditetapkan sebagai satu paket senilai Rp419,5 juta, pengiriman yang dilakukan 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali tidak dengan sendirinya mengubah nilai paket menjadi di bawah Rp200 juta. Begitu pula pembayaran dengan beberapa termin tidak mengubah satu paket Rp419,5 juta menjadi puluhan paket kecil.
Jika kebutuhan makan-minum tersebut memang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang secara objektif berdiri sendiri, maka pemaketannya semestinya tergambar dalam RUP atau perubahan RUP.
Regulasi juga secara tegas melarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
Karena itu dokumen pelaksanaan menjadi kunci:
Apakah RUP Rp419,5 juta tersebut kemudian diubah? Apakah dibuat RUP-RUP baru? Atau satu paket besar itu sekadar dibelanjakan dalam transaksi-transaksi kecil?
Jawabannya tidak membutuhkan pidato panjang. Cukup tunjukkan perubahan RUP, dokumen pemilihan, SPK, kuitansi, dan pencatatan SPSE-nya.
3. Sebanyak 51 RUP: Rencana Kontrak Lebih Dulu, Pengumuman RUP Belakangan
Mata Rakyat juga menemukan 51 RUP dengan nilai sekitar Rp4,31 miliar yang memiliki pola waktu janggal: bulan rencana pemilihan atau kontraknya tercantum lebih dahulu daripada tanggal pengumuman RUP.
Beberapa paket bahkan direncanakan berkontrak pada Januari 2025, sementara RUP-nya baru diumumkan pada Maret 2025.
Regulasi mengatur bahwa pemilihan dapat dilaksanakan setelah RUP diumumkan, dan untuk kontrak yang harus ditandatangani pada awal tahun pun proses pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui SiRUP.
Karena itu kronologi tersebut layak diperiksa lebih jauh.
Bisa saja jadwal dalam SiRUP hanya tidak diperbarui. Tetapi bila jadwal itu mencerminkan proses yang benar-benar berlangsung, muncul pertanyaan yang lebih mengusik:
Apakah komunikasi dengan calon penyedia telah berjalan ketika RUP belum diumumkan? Apakah sudah ada permintaan penawaran, negosiasi, bahkan kesepakatan tertentu sebelum rencana pengadaan diketahui publik melalui SiRUP?
Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan spekulasi. Mata Rakyat hanya perlu melihat tanggal pada undangan, penawaran, negosiasi, pesanan, SPK dan kontrak.
Jika semua tanggalnya berada setelah RUP diumumkan, persoalannya mungkin sebatas buruknya disiplin pembaruan data.
Tetapi jika dokumen menunjukkan sebaliknya, ceritanya tentu berbeda.
4. Dinsos Kota Tasikmalaya Rencanakan 624 Rim, Setara 312 Ribu Lembar Kertas
Kejanggalan berikutnya terlihat sederhana karena barangnya sangat biasa: kertas HVS.
Mata Rakyat mengurai seluruh komponen belanja kertas dalam RUP Dinsos Kota Tasikmalaya 2025. Dari pola harga satuan yang tercatat, volume yang teridentifikasi mencapai sekitar:
486 rim HVS F4 75 gram, 128 rim HVS F4 80 gram, dan 10 rim HVS A4 75 gram.
Totalnya:
624 rim.
Karena satu rim berisi 500 lembar, rencana tersebut setara dengan:
312.000 lembar kertas.
Pemerintah menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama 2025, termasuk tambahan cuti bersama 18 Agustus. Dengan memperhitungkan akhir pekan, libur nasional yang jatuh pada hari kerja, serta cuti bersama, jumlah hari kerja nominal sekitar 237 hari.
Artinya rencana konsumsi kertas Dinsos setara rata-rata:
sekitar 2,63 rim setiap hari kerja, atau kurang lebih 1.316 lembar per hari.
Setiap hari kerja.
Sepanjang tahun.
Angka itu tentu layak diuji terhadap jumlah pegawai, jumlah printer aktif, intensitas pencetakan dokumen serta kartu persediaan dan distribusi ATK.
Di tengah penggunaan PDF, email, aplikasi pemerintahan, penyimpanan digital dan dokumen elektronik, 312 ribu lembar kertas dalam setahun bukan angka yang cukup dijelaskan dengan dua kata: kebutuhan kantor.
5. Kertas 312 Ribu Lembar, tetapi Tinta Direncanakan 332 Unit
Cerita kertas menjadi lebih menarik ketika disandingkan dengan tinta printer.
Hasil penguraian Mata Rakyat menunjukkan rencana pengadaan sekitar:
115 unit Tinta Original Hitam dan 217 unit Tinta Original Warna.
Totalnya mencapai:
332 unit tinta printer, dengan nilai perencanaan sekitar Rp45,94 juta.
Persoalannya kemudian bukan lagi berapa rupiah tintanya, melainkan seberapa besar kemampuan cetaknya.
Sebagai pembanding resmi produsen, Epson menyebut lini EcoTank tertentu mempunyai page yield hingga sekitar 7.500 halaman hitam dan 6.000 halaman warna, dengan catatan hasil aktual dapat berbeda bergantung jenis dokumen, pengaturan cetak, frekuensi pemakaian dan kondisi lingkungan.
Jika benchmark kapasitas tinta sekelas itu digunakan sebagai pembanding, rencana 115 tinta hitam dan 217 tinta warna memiliki kapasitas cetak teoritis lebih dari satu juta halaman.
Sementara kertas HVS yang direncanakan hanya sekitar:
312 ribu lembar.
Artinya kapasitas teoritis tintanya berada beberapa kali di atas jumlah lembar HVS yang direncanakan pada tahun yang sama.
Tentu tidak semua tinta akan selalu mencapai page yield maksimum. Printer melakukan cleaning, dokumen memiliki tingkat coverage berbeda, dan tinta warna digunakan dengan komposisi yang berbeda-beda.
Namun selisih skalanya terlalu besar untuk tidak ditanyakan.
Kalau kertas yang direncanakan 312 ribu lembar, untuk kebutuhan cetak apa Dinsos Kota Tasikmalaya merencanakan tinta dengan kapasitas teoritis lebih dari satu juta halaman?
Lima kejanggalan tersebut baru sebagian dari pola yang ditemukan Mata Rakyat dalam data belanja Dinsos Kota Tasikmalaya tahun 2025.
Mata Rakyat tidak bekerja dengan rumor. Sistem bekerja dengan mempertemukan angka yang dimasukkan pemerintah sendiri ke SiRUP, SPSE dan INAPROC.
Karena itu, klarifikasi yang dibutuhkan pun seharusnya berbentuk data.
Di mana jejak 174 Pengadaan Langsung?
Mengapa satu paket makan-minum Rp419,5 juta menggunakan metode Pengadaan Langsung?
Mengapa puluhan paket memiliki jadwal kontrak yang mendahului pengumuman RUP?
Untuk kebutuhan apa direncanakan 312 ribu lembar kertas?
Dan bagaimana menjelaskan kebutuhan 332 unit tinta printer?
Pemerintah dapat memiliki ribuan kode rekening, ribuan nama kegiatan dan ribuan paket belanja.
Tetapi uang publik semestinya selalu punya jejak. (NS/AS)