lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” tidak semestinya berhenti sebagai tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H., M.Si., memaknainya sebagai tuntutan untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam menentukan masa depannya.
Bagi Aslim, bendera yang berkibar adalah tanda kemerdekaan, sedangkan pintu sekolah yang terbuka bagi seluruh anak merupakan salah satu buktinya. Kemerdekaan akan kehilangan makna apabila keadaan ekonomi keluarga masih menentukan siapa yang dapat bersekolah dan siapa yang harus tertinggal.
Keadilan Dimulai dari Pintu Sekolah
“Kalau kita berbicara tentang Indonesia yang adil, ukurannya harus sederhana dan bisa dirasakan. Salah satunya, apakah setiap anak sudah memperoleh kesempatan bersekolah tanpa dibatasi kemampuan ekonomi orang tuanya,” kata Aslim kepada Lintas Priangan melalui sambungan telepon, Minggu (16/8/2026).
Pemikiran tersebut menemukan relevansinya pada pelaksanaan TK Negeri Rakyat di Kota Tasikmalaya. Pada tahap awal, program itu memberikan pendidikan prasekolah gratis kepada 850 anak berusia 5–6 tahun dari keluarga prasejahtera yang termasuk kelompok desil 1 dan desil 2.
Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya membebaskan biaya pendidikan. Anak-anak penerima manfaat juga memperoleh seragam, tas, sepatu, serta dukungan perlengkapan sekolah. Program tersebut diarahkan untuk mendukung wajib belajar 13 tahun sekaligus menangani anak tidak sekolah pada kelompok usia prasekolah.
“Delapan ratus lima puluh anak itu bukan sekadar jumlah penerima bantuan. Di dalam angka tersebut ada 850 masa depan yang sedang kita jaga. Ada anak-anak yang sekarang dapat memasuki sekolah dengan seragam dan rasa percaya diri yang sama seperti anak lainnya,” ujar Aslim.
Menurutnya, pendidikan anak usia dini tidak boleh dianggap sebagai pelengkap. Pada usia tersebut, anak mulai membangun karakter, kemampuan belajar, keberanian bersosialisasi, serta keyakinan terhadap dirinya sendiri.
Ketika akses pendidikan baru diberikan setelah anak memasuki sekolah dasar, kata dia, sebagian anak dari keluarga kurang mampu mungkin sudah tertinggal sejak garis awal. Karena itu, kehadiran TK Negeri Rakyat merupakan bentuk kebijakan yang menyentuh sumber persoalan lebih dini.
“Ketidakadilan sering kali dimulai dari kesempatan pertama yang tidak sama. Ada anak yang sejak kecil memperoleh pendidikan terbaik, sementara anak lain belum sempat masuk sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Negara dan pemerintah daerah harus hadir mempersempit jarak tersebut,” tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya pada 2025 masih berada di angka 10,84 persen. Kondisi tersebut membuat akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah tetap menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.
Pada dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tasikmalaya berusia 25 tahun ke atas pada 2025 tercatat 9,64 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah penduduk berusia tujuh tahun ke atas mencapai 13,51 tahun.
Aslim menilai kedua angka tersebut memperlihatkan besarnya harapan generasi baru untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, sekaligus menunjukkan masih adanya jarak antara harapan dan kenyataan yang harus diperkecil.
“Anak-anak kita memiliki harapan untuk bersekolah lebih lama. Tugas pemerintah adalah memastikan harapan itu tidak kandas karena kemiskinan. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru kesempatan yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang sudah sejahtera,” katanya.
Dari Bantuan Pendidikan Menjadi Investasi Masa Depan
Aslim mengingatkan agar TK Negeri Rakyat tidak semata-mata dilihat sebagai program pembagian perlengkapan sekolah. Lebih jauh, program tersebut harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Kota Tasikmalaya.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya pada 2025 mencapai 76,59, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 76,03. Menurut Aslim, peningkatan tersebut perlu dijaga melalui kebijakan pendidikan yang konsisten, terukur, dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Pembangunan manusia tidak menghasilkan perubahan dalam satu atau dua tahun. Anak yang hari ini kita bantu masuk TK mungkin baru akan memperlihatkan hasilnya belasan tahun kemudian. Namun, justru investasi seperti itulah yang menentukan wajah Kota Tasikmalaya pada masa depan,” ujarnya.
DPRD Kota Tasikmalaya, lanjut Aslim, memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut melalui fungsi penganggaran, pembentukan kebijakan, dan pengawasan. Dukungan tidak hanya menyangkut tersedianya anggaran, tetapi juga memastikan penerima manfaat tepat sasaran dan mutu pendidikannya terus dijaga.
Ia mengusulkan agar perkembangan setiap anak penerima manfaat dipantau secara berkelanjutan. Pendampingan tidak seharusnya berakhir setelah anak menerima perlengkapan sekolah, tetapi dilanjutkan dengan memastikan kehadiran, perkembangan belajar, serta kelanjutan pendidikan mereka ke sekolah dasar.
“Keberhasilan program jangan hanya dihitung dari berapa tas dan seragam yang dibagikan. Ukurannya adalah berapa anak yang benar-benar mengikuti pembelajaran, berkembang dengan baik, melanjutkan ke sekolah dasar, dan tidak kembali keluar dari sistem pendidikan,” tegasnya.
Menurut Aslim, langkah tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, sekolah, guru, kader di wilayah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan keluarga. Pemerintah menyediakan jalan, sedangkan seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama memastikan anak dapat menempuhnya sampai selesai.
Pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Aslim mengajak masyarakat melihat pendidikan sebagai perjuangan kemerdekaan generasi sekarang. Jika para pendahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, tugas hari ini adalah membebaskan anak-anak dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan kesempatan.
“Kota yang makmur tidak hanya dibangun melalui gedung dan jalan. Kota yang makmur dibangun oleh anak-anak yang sehat, terdidik, percaya diri, dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupannya. Karena itulah, kemerdekaan harus membuka pintu sekolah bagi setiap anak,” pungkas Aslim. (AS)
