Kenapa Tidak Optimalisasi yang Ada?
Sekretaris SWAKKA, Asep Ishak, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan pihaknya tidak berangkat dari sikap anti-pembangunan. Yang dipersoalkan justru pola kebijakan yang dinilai terlalu gemar memulai proyek baru, sementara potensi yang sudah ada belum dikelola secara optimal.
“Masalah utama pariwisata Kota Tasikmalaya itu bukan kekurangan destinasi, tapi lemahnya pengelolaan destinasi yang sudah ada,” kata Asep.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam Kajian Potensi Destinasi Wisata Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang disusun Bappelitbangda pada 2022, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki potensi wisata alam, religi, kuliner, dan industri kreatif yang besar, namun belum dieksplor dan dikembangkan secara maksimal.
Dokumen tersebut bahkan secara eksplisit menyebut pengelolaan objek wisata selama ini belum terpadu, dikelola oleh banyak pihak tanpa integrasi yang kuat. Akibatnya, terjadi ketimpangan: ada objek yang terawat, tapi tak sedikit pula yang tidak terurus bahkan mulai mengalami kerusakan.
Kecamatan Kawalu menjadi contoh paling gamblang. Wilayah ini memiliki Rest Area Urug seluas kurang lebih 37 hektare, Arung Jeram Sungai Ciwulan, wisata religi Makam Syekh Abdul Ghorib, wisata kuliner Kupat Tanjung, hingga sentra industri kreatif bordir. Namun kajian tersebut menegaskan bahwa kunci pengembangan Kawalu bukan pada penambahan objek baru, melainkan integrasi dan pengelolaan kawasan agar mampu menarik wisatawan sekaligus meningkatkan PAD.
Masalah serupa juga muncul dalam Kajian Strategi dan Kebijakan Peningkatan Wisata Kreatif Kota Tasikmalaya Tahun 2023. Di satu sisi, data menunjukkan jumlah wisatawan terus meningkat—dari 1,5 juta orang pada 2021 menjadi 1,876 juta orang pada 2022, dengan target 2 juta wisatawan pada 2023. Namun di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak bergerak sebanding.
Kajian tersebut justru memetakan berbagai kelemahan internal: promosi yang belum efektif, lemahnya kelembagaan, keterbatasan sarana-prasarana, hingga minimnya integrasi pelaku ekonomi kreatif. Artinya, daya tarik ada, pasar ada, tetapi mesin pengelolaan PAD belum bekerja maksimal.
Temuan paling keras datang dari penelitian ilmiah berjudul “Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya” (Jurnal Bisnis & Kewirausahaan, 2022). Penelitian ini menyebut potensi pajak hotel di Tasikmalaya sangat tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Faktanya, realisasinya pajak hotel baru sekitar 6,10% dari potensi yang dimiliki Kota Tasikmalaya. Pajak restoran pun tak jauh berbeda: potensi sekitar Rp153 miliar, dengan realisasi hanya 15,52%.
“Kalau potensi pajak hotel dan restoran saja masih bocor sejauh itu, pertanyaannya sederhana: mau membangun diorama baru untuk apa dulu? Untuk menambah beban pengelolaan, atau benar-benar menambah PAD?” ujar Asep.
Halaman berikutnya:
Kenapa Doyan Budaya Proyek Baru?
