lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Tepat 79 tahun lalu, pada 21 Juli 1947, pesawat militer Belanda membombardir Tasikmalaya pada awal Agresi Militer Belanda I. Serangan terhadap kota yang menjadi pusat militer, komunikasi, dan pemerintahan Republik itu memaksa Gubernur Jawa Barat Sewaka bergerak ke selatan. Perjalanan tersebut membawa pemerintah provinsi ke Lebaksiuh, ibu kota darurat Jawa Barat yang tersembunyi di pedalaman Tasikmalaya.
Pada 21 Juli 2026, jejak Lebaksiuh mengingatkan bahwa kelangsungan pemerintahan Jawa Barat tidak hanya ditentukan di kota besar. Dari rumah-rumah sederhana di tengah hutan, pejabat, tentara, wartawan, kurir, dan warga mempertahankan hubungan dengan pemerintah pusat. Bagaimana kampung terpencil itu dipilih, menjalankan pemerintahan, dan membantu Republik bertahan?
Dari Bom Tasikmalaya Menuju Hutan Lebaksiuh
Tasikmalaya memegang kedudukan strategis setelah Bandung tidak lagi aman bagi Republik. Kota ini menjadi tempat sejumlah fasilitas penting, antara lain markas Divisi Siliwangi, kantor berita Antara, pemancar Radio Republik Indonesia, percetakan, jaringan kereta api, serta sejumlah unsur pemerintahan Jawa Barat.
Kedudukan itu menjadikan Tasikmalaya sasaran militer. Serangan udara pada 21 Juli 1947, yang disusul serangan berikutnya pada 23 Juli, mengancam pusat pemerintahan dan pertahanan Republik. Gubernur Sewaka harus meninggalkan kota agar roda pemerintahan Jawa Barat tidak berhenti atau jatuh ke tangan Belanda.
Sewaka menjalankan pemerintahan bergerak yang disebut “ambulans kantor”. Hanya tiga pegawai inti yang selalu menyertainya. Dari Tasikmalaya, rombongan berpindah menuju Indihiang, Cikoneng, Sukaraja, Karangnunggal, lalu masuk lebih jauh ke pedalaman.
Perpindahan tersebut bukan perjalanan biasa. Sejumlah daerah yang mereka singgahi terancam serangan. Hubungan dengan pemerintah pusat di Yogyakarta pun terputus. Dalam keadaan itu, Sewaka memilih tetap berada di wilayah Jawa Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan keputusan yang dapat diambil di lapangan.
Penelitian Alex Anis Ahmad dalam JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies mencatat bahwa rombongan akhirnya mencapai Lebaksiuh, sekitar 70 kilometer di sebelah selatan Kota Tasikmalaya. Pada masa tersebut, Lebaksiuh merupakan sebuah kampung di Desa Cipicung, Kecamatan Bantarkalong, Kewedanan Karangnunggal. Kini kampung itu berada di Desa Cipicung, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya.
Mengapa Lebaksiuh Dipilih sebagai Ibu Kota Darurat Jawa Barat?
Lebaksiuh berada jauh dari jalan utama dan pusat kekuasaan Belanda. Untuk mencapainya, rombongan harus melewati Karangnunggal, Pamijahan, Panyalahan, dan Kampung Cilumbu. Medannya berupa perbukitan serta hutan yang masih dihuni berbagai satwa liar.
Letak yang terpencil menjadi kekuatan pertahanan alami. Pergerakan pasukan Belanda lebih mudah diketahui, sementara pejabat Republik dapat bersembunyi di antara permukiman dan perkebunan warga. Kepala Desa Cipicung saat itu, Raden Djarkasih, mengirim sejumlah pemuda untuk menjemput dan menunjukkan jalan kepada rombongan gubernur.
Di Lebaksiuh, Sewaka juga berada dekat dengan komando Wehrkreise III pimpinan Letnan Kolonel Sutoko. Wehrkreise merupakan pembagian wilayah pertahanan yang memungkinkan pasukan bergerilya dan bertahan secara mandiri ketika komunikasi antarkomando terganggu.
Penelitian Dedi Irmawan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjelaskan, wilayah Wehrkreise III meliputi Tasikmalaya, sebagian selatan Ciamis, hingga perbatasan Jawa Tengah. Sutoko bertugas mendampingi Sewaka, menjaga keberlangsungan pemerintahan sipil, serta mengoordinasikan kekuatan bersenjata dan laskar di wilayah tersebut.
Perbandingan jarak menunjukkan pola mundur yang semakin dalam. Pos pertahanan mula-mula berada di Padayungan, sekitar 3 kilometer dari pusat Tasikmalaya. Setelah situasi memburuk, kedudukan bergeser ke Cibalong yang berjarak sekitar 26 kilometer, kemudian Cikuya dan akhirnya Lebaksiuh yang berjarak sekitar 70 kilometer dari kota.
Pemerintahan Berjalan dari Rumah Bilik
Gubernur Sewaka membuka kantor darurat di Lebaksiuh pada Agustus 1947. Pemerintahan Jawa Barat beroperasi dari kampung tersebut sampai Februari 1948, ketika kondisi keamanan kembali mengharuskan perpindahan.
Istilah “ibu kota darurat” digunakan untuk menggambarkan fungsi Lebaksiuh sebagai pusat kedudukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak ditemukan keterangan bahwa status tersebut ditetapkan melalui mekanisme hukum pemindahan ibu kota seperti yang dikenal sekarang. Namun, dari tempat inilah gubernur mengambil keputusan dan berkoordinasi ketika Bandung serta Tasikmalaya tidak dapat digunakan.
Tidak ada gedung pemerintahan khusus. Rumah Haji Abdul Hamid digunakan sebagai tempat tinggal Gubernur Sewaka sekaligus kantor. Pejabat dan keluarga lain ditempatkan di sejumlah rumah warga. Tiga wartawan Antara—A.Z. Palindih, Mochamad Royani, dan Mochamad Saman—menempati rumah Abdul Fatah.
Laporan lapangan Pikiran Rakyat pada 2019, berdasarkan kesaksian warga yang mengalami masa tersebut, menggambarkan bangunan di Lebaksiuh sebagai rumah panggung berdinding bilik dan beratap rumbia. Kesaksian yang sama memperkirakan sekitar 20 pegawai tinggal di kampung itu. Angka tersebut merupakan ingatan lisan, bukan catatan kepegawaian resmi.
Timeline Perpindahan Pemerintahan Jawa Barat, 1947–1948
| Periode | Kedudukan | Fungsi utama | Makna |
|---|---|---|---|
| 21 Juli 1947 | Tasikmalaya | Pusat militer dan pemerintahan | Dibombardir Belanda |
| Juli–Agustus 1947 | Indihiang hingga Karangnunggal | Pemerintahan bergerak | Menghindari pengejaran |
| Agustus 1947–Februari 1948 | Lebaksiuh | Pemerintahan darurat dan Wehrkreise III | Menjaga pemerintahan Jawa Barat |
| Setelah Februari 1948 | Wilayah Culamega lainnya | Kedudukan bergerak | Menyesuaikan ancaman keamanan |
Sumber: penelitian Alex Anis Ahmad dan dokumentasi sejarah Lebaksiuh. Jarak serta pembagian wilayah mengikuti kondisi administratif pada masa itu.
Surat Tanpa Alamat dan Radio Buatan Antara
Menjalankan pemerintahan dari hutan membutuhkan sistem komunikasi yang tidak biasa. Surat-surat penting tidak mencantumkan nama maupun alamat pejabat. Identitas penerima diganti dengan nomor. Gubernur, misalnya, dikenali dalam jaringan tersebut sebagai “Nomor I”.
Cara itu digunakan untuk mengurangi risiko terbongkarnya tempat persembunyian apabila kurir ditangkap. Para pembawa pesan juga dipersiapkan untuk mengatakan bahwa surat tersebut ditemukan di perjalanan. Surat dibawa menuju pos-pos Republik di Cikuya, Taraju, Cibalong, dan daerah lain melalui jalur hutan.
Terobosan penting datang dari tiga wartawan Antara. Mereka merakit perangkat pemancar dan penerima radio di Lebaksiuh. Setelah hubungan terputus selama beberapa bulan, pemerintah pusat di Yogyakarta akhirnya memperoleh kabar bahwa pemerintahan Jawa Barat masih berjalan.
Radio tersebut tidak hanya berguna bagi pejabat. Warga dapat mendengarkan siaran pada sore hari. Sebuah mesin diesel yang dibawa ke kampung juga menyediakan penerangan pada malam hari. Di tengah perang, teknologi komunikasi sederhana itu menjadi alat untuk membuktikan bahwa pemerintahan Republik belum hilang.
Warga Menjadi Infrastruktur Republik
Kisah Lebaksiuh bukan semata-mata kisah gubernur dan tentara. Pemerintahan darurat dapat berjalan karena rumah, kebun, tenaga, serta pengetahuan medan milik warga berubah menjadi infrastruktur Republik.
Penduduk menyediakan tempat tinggal dan bahan pangan. Pemuda menjadi pengantar, penjaga, dan penunjuk jalan. Warga yang lebih tua menyumbangkan hasil pertanian. Dalam catatan Sewaka yang dikutip dalam laporan sejarah Lebaksiuh, bahkan terdapat seorang haji yang menyerahkan hasil sawahnya untuk membantu perjuangan.
Jalan menuju pusat pemerintahan disamarkan agar menyerupai kebun. Pisang, singkong, dan ubi ditanam di beberapa jalur masuk. Jembatan Cijalu dihancurkan oleh pasukan Republik untuk menghambat kendaraan musuh. Penjagaan dilakukan siang dan malam, sedangkan pertemuan tertentu diselenggarakan di luar kampung agar lokasi gubernur tidak mudah terdeteksi.
Kontribusi tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara pemerintahan normal dan pemerintahan perang. Dalam keadaan biasa, negara ditopang kantor, anggaran, kendaraan, dan jaringan komunikasi resmi. Di Lebaksiuh, fungsi yang sama digantikan oleh rumah warga, kurir berjalan kaki, hasil kebun, penjagaan kampung, dan radio rakitan.
Tugu yang Menjaga Ingatan Lebaksiuh
Rumah-rumah yang dahulu dipakai sebagai kantor dan tempat tinggal pejabat sudah tidak berdiri dalam bentuk aslinya. Bangunan permanen menggantikan sebagian besar rumah panggung lama. Penanda yang masih dapat ditemukan adalah monumen berwarna putih di depan sebuah masjid di Kampung Lebaksiuh.
Prasasti tersebut mencatat bahwa Lebaksiuh pernah menjadi pusat kedudukan pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Sewaka pada Agustus 1947 sampai Februari 1948. Tempat yang sama juga berkaitan dengan markas Wehrkreise III pimpinan Letnan Kolonel Sutoko.
Jejak itu penting karena nama Lebaksiuh juga ditemukan di daerah lain di Jawa Barat. Lebaksiuh dalam sejarah pemerintahan darurat ini bukan Desa Lebaksiuh di Kabupaten Kuningan maupun lokasi bernama sama di Sumedang. Lokusnya berada di Desa Cipicung, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya.
Peringatan 79 tahun Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 2026 menjadi pintu untuk membaca kembali peran tersebut. Ketika Tasikmalaya dibombardir dan hubungan dengan Yogyakarta terputus, sebuah kampung di tengah hutan menjaga pemerintahan Jawa Barat tetap hidup. Lebaksiuh membuktikan bahwa pertahanan Republik juga berlangsung di rumah warga, kebun, jalan setapak, dan ruang komunikasi yang dibangun dalam keterbatasan. (NS/AS)
