lintaspriangan.com, OPINI. Untung yang keliru hanya poster. Bukan rumus reaktor. Bukan peta satelit. Bukan pula simulasi nuklir yang kalau salah sedikit, efeknya tidak cukup diselesaikan dengan kalimat, “Mohon maaf atas ketidakcermatan.”
Begitulah polemik BRIN terasa menohok. Sebuah lembaga negara yang namanya lekat dengan riset, inovasi, kecerdasan artifisial, antariksa, bahkan ketenaganukliran, justru tersandung pada perkara yang sangat dasar: mengecek ulang gambar sebelum diunggah ke media sosial.
Masalahnya bukan sekadar gambar Garuda Pancasila yang dinilai keliru. Masalahnya juga bukan semata-mata karena publik terlalu galak di kolom komentar. Persoalannya jauh lebih sederhana, tetapi justru di situlah letak sengkarutnya: bagaimana mungkin lembaga sekelas BRIN bisa tampak serampangan memakai teknologi yang seharusnya sangat dekat dengan denyut kerjanya sendiri?
BRIN serampangan pakai AI bukan sekadar tudingan pedas untuk membakar percakapan. Ia adalah kritik terhadap cara lembaga publik memperlakukan teknologi: ingin cepat terlihat modern, tetapi lupa bahwa kecepatan tanpa verifikasi hanyalah jalan pintas menuju blunder..
Perdebatan yang muncul bukan semata soal desain poster atau kesalahan visual pada lambang negara, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana lembaga yang identik dengan riset dan inovasi bisa luput pada tahapan verifikasi yang paling sederhana.
Kesalahan pada sebuah poster mungkin terdengar sepele dibandingkan tugas-tugas besar yang selama ini melekat pada BRIN. Namun justru karena persoalannya sederhana, publik menaruh perhatian lebih besar.
Sebab, jika kesalahan yang relatif mudah dicegah masih bisa lolos ke ruang publik, muncul pertanyaan mengenai disiplin pemeriksaan yang diterapkan dalam proses kerja lembaga tersebut.
Lembaga Riset Kok Luput Meriset?
BRIN bukan kantor kecil yang baru kemarin mendengar istilah kecerdasan artifisial dari grup WhatsApp. Ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga yang secara mandat berada di ranah penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Bahkan urusan rumit seperti ketenaganukliran dan keantariksaan pun berada dalam orbit kelembagaannya.
Karena itu, ketika BRIN disorot setelah unggahan Hari Lahir Pancasila menampilkan visual Garuda Pancasila yang dinilai tidak sesuai, publik wajar mengangkat alis. Bukan karena publik anti-teknologi. Justru karena publik tahu, lembaga ini mestinya bukan pengguna teknologi kelas coba-coba.
Kalau kantor biasa keliru memakai AI, publik mungkin masih bisa berkata, “Ya, namanya juga baru belajar.” Tetapi kalau BRIN yang keliru, kalimat itu langsung terasa pincang. Sebab BRIN bukan peserta kursus kilat “membuat poster dengan AI dalam lima menit”. BRIN seharusnya menjadi rujukan, bukan contoh buruk.
Di situlah kritiknya menjadi tajam. Lembaga riset nasional tidak boleh hanya tampak canggih di dokumen kelembagaan, tetapi tergagap ketika berhadapan dengan pekerjaan paling elementer: memastikan konten resmi tidak keliru sebelum dipublikasikan.
Riset bukan hanya perkara laboratorium, jurnal ilmiah, atau seminar bertema masa depan. Dalam komunikasi publik, riset juga berarti mengecek. Memeriksa. Membandingkan. Menguji ulang. Jangan sampai lembaganya berbicara tentang inovasi, tetapi posternya kalah teliti oleh mata warganet.
Karena itu, kritik yang muncul bukan karena masyarakat anti terhadap AI, melainkan karena publik berharap standar kehati-hatian yang lebih tinggi dari institusi tersebut.
Dalam konteks komunikasi publik, ketelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kredibilitas lembaga. Sebuah unggahan resmi membawa identitas institusi dan menjadi representasi cara kerja organisasi di mata masyarakat.
Ketika kesalahan muncul pada simbol negara yang memiliki nilai historis dan filosofis tinggi, perhatian publik tentu tidak dapat dihindari.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam penggunaan AI bukanlah kemampuan teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana manusia mengelola dan mengawasinya. Sebab, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia.
AI bisa membuat gambar tampak megah. Warnanya bisa dibuat gagah. Komposisinya bisa terlihat resmi. Dalam beberapa detik, mesin bisa menghasilkan visual yang sekilas membuat orang berkata, “Wah, keren juga.”
Tetapi AI tidak otomatis paham marwah simbol negara.
AI tidak otomatis tahu bahwa Garuda Pancasila bukan burung hias. Ia tidak otomatis mengerti bahwa jumlah bulu Garuda bukan ornamen bebas seperti motif batik di spanduk hajatan. Ada angka. Ada sejarah. Ada lambang kemerdekaan. Ada pesan kebangsaan yang tidak boleh diperlakukan seperti aksesori desain.
Di sinilah manusia seharusnya bekerja. Mesin boleh membantu membuat visual, tetapi manusia wajib menjadi penjaga akhir. Bukan sebaliknya: mesin bekerja, manusia percaya, lalu publik yang memeriksa.
Kalau visual Garuda diduga dibuat dengan bantuan AI, seharusnya pertanyaan pertama bukan “bagus atau tidak”, melainkan “benar atau tidak”. Sayapnya sesuai atau tidak. Ekornya tepat atau tidak. Perisainya benar atau tidak. Simbolnya utuh atau tidak. Ini bukan soal selera desain. Ini soal akurasi lambang negara.
Sayangnya, dalam kasus ini, kesan yang muncul justru sebaliknya. AI seperti diberi panggung, sementara verifikasi seperti diminta duduk di belakang. Begitu tayang dan gaduh, barulah lembaga sibuk menjelaskan bahwa ada ketidakcermatan.
Padahal, ketidakcermatan pada lembaga riset nasional bukan perkara kecil. Itu seperti tukang kunci lupa mengunci pintu. Seperti dokter lupa cuci tangan. Seperti guru matematika salah menjumlah uang kas kelas. Tidak membuat dunia runtuh, tetapi cukup membuat orang bertanya: ini tadi diperiksa siapa?
Selanjutnya –> Untung Bukan Nuklir
