lintaspriangan.com, KAJIAN. Indikasi korupsi Bank bjb kembali menguat dalam kasus kredit PT IEU. Masalahnya sederhana untuk dipahami, tetapi serius untuk dijelaskan: Bank bjb mencairkan kredit karena percaya ada tagihan pekerjaan. Namun, pihak yang disebut sebagai pemberi pekerjaan justru membantah memiliki utang, membantah adanya perjanjian kerja sama, dan menyatakan nama penandatangan dalam dokumen tidak tercatat sebagai karyawan.
Kalau dalam dunia warung, ini seperti seseorang meminjam uang dengan alasan ada orang lain yang akan membayar. Ketika orang lain itu ditanya, jawabannya justru, “Saya tidak pernah pesan, tidak punya utang, dan tidak kenal orang yang tanda tangan.” Uangnya sudah keluar. Tagihannya berubah menjadi tanda tanya.
Berdasarkan data yang dimiliki redaksi, PT IEU memperoleh fasilitas kredit dari Bank bjb yang kemudian digunakan untuk percepatan pembayaran tagihan. Artinya, bank mencairkan dana karena percaya PT IEU memiliki piutang atau hak tagih kepada pihak pemberi pekerjaan.
Dalam skema seperti ini, bank seharusnya sangat hati-hati. Sebab sumber pengembalian kredit bergantung pada kebenaran tagihan tersebut. Kalau tagihannya nyata, bank punya dasar untuk berharap uang kembali. Tapi kalau tagihannya dibantah, maka kredit berubah seperti jembatan tanpa tiang: terlihat ada di dokumen, tetapi roboh ketika diinjak fakta.
Data redaksi mencatat, kredit PT IEU kemudian berstatus macet. Baki debitnya mencapai sekitar Rp18,75 miliar setelah memperhitungkan cash collateral atau dana jaminan tunai. Selain itu, terdapat tunggakan bunga sekitar Rp900 juta.
Nilai tersebut bukan angka kecil. Apalagi persoalannya bukan sekadar debitur gagal membayar. Yang lebih penting justru pertanyaan sejak awal: bagaimana kredit sebesar itu bisa dicairkan jika dasar tagihannya kemudian dibantah pihak yang disebut sebagai pemberi pekerjaan?
Tagihan yang Menjadi Dasar Kredit
Untuk memahami kasus ini, publik perlu memahami istilah sederhana: piutang atau tagihan. Piutang adalah uang yang seharusnya diterima perusahaan dari pihak lain karena sudah ada pekerjaan, barang, atau jasa yang diberikan.
Dalam banyak kredit usaha, piutang bisa menjadi dasar pembiayaan. Misalnya, sebuah perusahaan mengaku punya kontrak pengadaan barang. Pembayaran dari pemberi pekerjaan belum turun, tetapi perusahaan butuh modal lebih dulu. Bank kemudian memberi kredit dengan keyakinan bahwa setelah tagihan dibayar, uangnya akan dipakai untuk mengembalikan kredit.
Secara konsep, pola itu bisa wajar. Namun syaratnya jelas: kontraknya harus benar, invoice-nya harus sah, pihak pemberi pekerjaan harus mengakui, barang atau jasa harus benar ada, dan pihak yang menandatangani dokumen harus benar-benar berwenang.
Dalam kasus PT IEU, justru bagian-bagian itulah yang menjadi persoalan.
Data redaksi menunjukkan, fasilitas kredit PT IEU dikaitkan dengan percepatan pembayaran tagihan atas kontrak pengadaan barang. Dalam dokumen pencairan, seolah-olah ada pekerjaan, ada tagihan, ada invoice, dan ada pihak yang akan membayar.
Namun ketika dikonfirmasi, pihak yang disebut sebagai pemberi pekerjaan menyatakan hal berbeda. Mereka disebut tidak memiliki utang kepada PT IEU. Perjanjian kerja sama pengadaan yang menjadi dasar tagihan juga disebut tidak pernah ada. Bahkan, nama pihak yang disebut sebagai penandatangan perjanjian disebut tidak tercatat sebagai karyawan.
Di titik ini, logikanya tajam. Kalau pihak pemberi pekerjaan tidak punya utang, kontrak tidak pernah ada, dan penandatangan tidak dikenal sebagai karyawan, maka pertanyaan paling penting adalah: dokumen apa yang sebenarnya dipakai untuk mencairkan kredit?
Kredit Cair, Konfirmasi Lemah
Dalam urusan kredit berbasis tagihan, bank tidak cukup hanya menerima kertas. Bank harus memeriksa kebenaran dokumen. Harus mengonfirmasi kepada pihak pemberi pekerjaan. Harus mengecek supplier. Harus memastikan alamat pengiriman dan barang yang dipesan benar-benar masuk akal.
Data redaksi mencatat, dalam kasus PT IEU, pencairan kredit belum didukung verifikasi purchase order dan invoice yang memadai. Ada konfirmasi kepada pihak yang disebut sebagai pemberi pekerjaan, tetapi tidak dilakukan konfirmasi memadai kepada supplier.
Padahal supplier penting. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang. Jika kredit dicairkan untuk pengadaan barang, bank harus tahu apakah barang itu benar disiapkan, dikirim, diterima, dan menjadi bagian dari pekerjaan yang sah.
Ada pula kejanggalan pada alamat pengiriman barang. Dokumen purchase order mencantumkan alamat pengiriman di wilayah Sumatera Selatan. Namun alamat itu disebut tidak dikenal dalam daftar alamat kantor atau unit kerja pihak pemberi pekerjaan berdasarkan sumber resmi perusahaan.
Kejanggalan alamat seperti ini bukan perkara remeh. Dalam urusan kredit miliaran rupiah, alamat pengiriman barang bukan hiasan dokumen. Ia menjadi salah satu jejak untuk memastikan transaksi benar-benar terjadi.
Kalau alamatnya tidak jelas, supplier tidak dikonfirmasi kuat, dan pihak pemberi pekerjaan kemudian membantah tagihan, maka rangkaian ini menunjukkan persoalan yang sangat serius.
Dalam bahasa rakyat kecil: uang keluar untuk barang yang katanya dikirim ke alamat tertentu. Tapi alamatnya tidak jelas, barangnya tidak terang, dan pihak yang katanya berutang malah bilang tidak pernah berutang.
Dari Administrasi ke Indikasi Penyimpangan
Indikasi korupsi Bank bjb dalam kasus PT IEU tidak boleh dibaca hanya dari kredit macetnya. Kredit macet bisa terjadi dalam dunia usaha. Ada perusahaan gagal bayar, pasar berubah, proyek tertunda, atau bisnis runtuh.
Namun kasus PT IEU berbeda karena persoalannya menyentuh dasar pencairan. Kalau tagihan yang menjadi alasan kredit ternyata dibantah, maka masalahnya bukan hanya gagal bayar. Masalahnya bergeser menjadi: apakah kredit dicairkan berdasarkan dasar yang benar?
Di sinilah celah indikasi penyimpangan muncul.
Pertama, ada dugaan lemahnya verifikasi dokumen. Kredit yang bersandar pada kontrak, invoice, purchase order, dan tagihan seharusnya diperiksa dari banyak sisi. Jika dokumen itu tidak diuji dengan kuat, bank seperti memegang payung kertas di tengah hujan besar.
Kedua, ada dugaan lemahnya konfirmasi kepada pihak terkait. Pemberi pekerjaan dan supplier adalah dua pihak penting. Kalau salah satu saja tidak jelas, bank harus berhenti dulu. Apalagi jika kemudian pihak pemberi pekerjaan menyatakan tidak punya utang.
Ketiga, ada dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai kenyataan. Jika kontrak tidak diakui, invoice tidak didukung tagihan nyata, dan penandatangan tidak dikenal, maka harus ditelusuri siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang menyerahkan ke bank, dan siapa orang bank yang menyatakan dokumen itu cukup.
Keempat, ada risiko kerugian bagi Bank bjb. Kredit macet dengan baki debit Rp18,75 miliar bukan angka yang bisa dianggap angin lewat. Itu uang yang semestinya dijaga melalui prinsip kehati-hatian.
Siapa yang Memeriksa, Siapa yang Meloloskan?
Pertanyaan paling penting dalam kasus PT IEU adalah siapa yang berada di balik proses pencairan.
- Siapa yang menerima dokumen pencairan?
- Siapa yang mengecek purchase order?
- Siapa yang memeriksa invoice?
- Siapa yang memastikan kontrak benar ada?
- Siapa yang menghubungi pihak pemberi pekerjaan?
- Siapa yang mengecek supplier?
- Siapa yang menyetujui kredit tetap cair?
- Siapa yang memantau penggunaan dana setelah uang keluar?
Pertanyaan ini penting karena dalam dugaan penyimpangan kredit, uang jarang keluar sendirian. Uang keluar karena ada dokumen, ada analisis, ada persetujuan, ada tanda tangan, ada sistem, dan ada orang yang menekan tombol persetujuan.
Kalau semua hanya berakhir pada kalimat “debitur macet”, maka publik hanya melihat ekor masalah. Padahal kepala masalahnya ada di proses pencairan.
Dalam kasus PT IEU, proses itulah yang harus dibuka.
APH Perlu Menelusuri
Aparat penegak hukum layak menelusuri kasus ini secara serius. Bukan untuk langsung menghukum sebelum proses hukum berjalan, tetapi untuk memastikan apakah kejanggalan dalam data redaksi hanya kelalaian atau sudah masuk dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konstruksi tindak pidana korupsi, ada beberapa unsur yang harus diuji. Apakah ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan? Apakah ada pihak yang diuntungkan? Apakah ada kerugian keuangan negara, daerah, atau badan usaha yang terkait dengan kekayaan daerah?
Bank bjb adalah bank daerah yang membawa kepercayaan publik. Karena itu, ketika ada kredit macet dengan dasar tagihan yang dibantah, persoalannya bukan hanya urusan internal bank. Ini menyangkut akuntabilitas lembaga keuangan daerah.
Jika memang tidak ada penyimpangan, Bank bjb semestinya bisa menjelaskan secara terang. Dokumen mana yang dipakai. Siapa yang mengonfirmasi. Kapan konfirmasi dilakukan. Mengapa pencairan tetap disetujui. Apa langkah penyelamatan yang sudah dilakukan. Siapa yang diberi sanksi jika ada kelalaian.
Namun jika penjelasan itu tidak dibuka, publik akan melihat ruang gelap. Dan ruang gelap dalam urusan uang miliaran rupiah selalu mengundang kecurigaan.
Bukan Sekadar Salah Baca Dokumen
Kasus PT IEU memperlihatkan satu pelajaran penting. Dalam kredit berbasis tagihan, dokumen bisa tampak rapi. Ada kontrak, ada invoice, ada purchase order, ada alamat, ada nama penandatangan. Tapi kerapian dokumen tidak otomatis berarti kebenaran transaksi.
Kebenaran transaksi harus diuji. Harus dikonfirmasi. Harus dicek sampai ke pihak yang disebut berutang. Harus dilihat apakah barang benar ada dan diterima.
Kalau tidak, bank bisa saja mencairkan kredit kepada perusahaan yang membawa dokumen rapi, tetapi di belakangnya tidak ada tagihan nyata. Itu seperti membeli rumah dari brosur indah, lalu ketika datang ke lokasi yang ada hanya tanah kosong dan kambing lewat.
Dalam kasus PT IEU, data redaksi menunjukkan kredit tetap macet setelah dasar tagihan dipersoalkan. Maka pertanyaannya menjadi tajam: apakah ini murni gagal bayar, atau sejak awal ada pintu yang sengaja dibiarkan terbuka?
Redaksi Akan Lanjut Mengupas
Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian laporan mengenai indikasi korupsi Bank bjb.
Pada bagian pertama, redaksi mengulas tiga debitur komersial dengan pola pencairan kredit beraroma persekongkolan. Pada bagian kedua, redaksi menyoroti CV Pha, dengan kredit yang cair untuk beberapa proyek dan pengadaan yang tidak terkonfirmasi kuat.
Pada bagian ketiga ini, kasus PT IEU memperlihatkan pola lain yang tak kalah serius: kredit cair karena ada tagihan, tetapi pihak yang disebut memiliki kewajiban membayar justru membantah utang dan membantah adanya perjanjian.
Redaksi akan melanjutkan laporan berikutnya ke kasus kredit yang direstrukturisasi meski sumber pembayaran dan prospek usahanya dipertanyakan. Setelah itu, redaksi juga akan mengupas kredit channeling, debitur topengan, subrogasi, hapus buku kredit, kelebihan pembayaran pekerjaan gedung, serta lemahnya tindak lanjut sistem deteksi transaksi mencurigakan.
Publik berhak tahu. Sebab uang yang keluar dari bank daerah bukan hanya angka di laporan. Ia adalah cermin tata kelola.
Kalau tagihan dibantah tetapi kredit tetap cair, maka pertanyaannya bukan hanya “siapa yang berutang”. Pertanyaan yang lebih besar adalah: siapa yang membuat bank percaya pada tagihan yang kemudian ambruk ketika diperiksa?
Indikasi korupsi Bank bjb harus dibuka seterang mungkin. Karena dalam urusan uang publik, dokumen yang tampak rapi tidak boleh menjadi selimut untuk menutup lubang besar. (AS)
