Website Pemkot Tasikmalaya: 2 Sehat, Sisanya Sakit, Sekarat, dan Mati Suri!

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Di zaman orang mencari jadwal layanan, izin usaha, informasi pajak, berita kebencanaan, sampai kabar kesehatan lewat layar ponsel, sebagian website OPD Pemkot Tasikmalaya justru tampak seperti papan pengumuman lama di sudut kantor: masih berdiri, tetapi kertasnya menguning, paku payungnya berkarat, dan orang yang lewat pun sudah tidak yakin apakah informasi di sana masih berlaku.

Inilah ironi kecil yang sebenarnya tidak kecil-kecil amat. Pemerintah bicara transformasi digital, pelayanan publik berbasis elektronik, keterbukaan informasi, dan komunikasi cepat kepada warga. Namun, ketika etalase digital OPD ditengok satu per satu, wajahnya tidak selalu segar. Ada yang sehat. Ada yang sakit. Ada yang sekarat. Ada pula yang mati suri.

Berdasarkan telaah terhadap 23 website OPD di lingkungan Pemkot Tasikmalaya pada Senin, 1 Juni 2026, hanya 2 website yang masuk kategori sehat. Selebihnya tersebar dalam kategori sakit, sekarat, dan mati suri. Angkanya sederhana, tetapi cukup membuat dahi berkerut: hanya 8,70 persen yang sehat, sementara 47,83 persen masuk kategori mati suri.

Berikut rincian kondisi 23 website OPD Pemkot Tasikmalaya berdasarkan telaah pada Senin, 1 Juni 2026:

Klasifikasi ini tidak dimaksudkan sebagai vonis teknis final, melainkan pembacaan editorial atas kondisi keterbaruan dan fungsi informasi publik pada masing-masing website OPD.

Ini bukan sekadar soal admin lupa mengunggah berita. Ini soal denyut komunikasi publik.

Etalase Digital yang Tidak Dirawat

Website pemerintah bukan pajangan. Ia bukan sekadar alamat resmi yang dicantumkan di kop surat, profil Instagram, atau spanduk kegiatan. Website OPD seharusnya menjadi rumah informasi publik: tempat warga mencari kepastian, tempat layanan dijelaskan, tempat perubahan aturan diumumkan, dan tempat pemerintah menunjukkan bahwa ia hadir, bekerja, dan bisa dihubungi.

Masalahnya, sebagian website OPD Pemkot Tasikmalaya justru seperti rumah yang lampunya menyala, tetapi penghuninya entah ke mana. Pintunya bisa dibuka, halamannya masih ada, tetapi ruang tamunya berdebu. Ada menu berita, tetapi kosong. Ada laman profil, tetapi terasa lama tak disentuh. Ada tampilan depan, tetapi seperti belum selesai dibereskan setelah dipasang tukang.

Dari 23 website OPD yang ditelaah, hanya Diskominfo dan DKP3 yang tampak sehat karena masih menunjukkan pembaruan informasi hingga Mei 2026 atau terlihat rutin diperbarui. Empat website masuk kategori sakit karena masih memperlihatkan update tahun 2026, tetapi tidak sampai Mei. Enam website masuk kategori sekarat karena pembaruan terakhir mentok di tahun 2025. Sementara 11 website masuk kategori mati suri karena update terakhirnya sebelum 2025, kosong, statis, tidak punya halaman berita, tampak belum selesai, atau bermasalah secara tampilan.

Kategorinya memang terdengar seperti diagnosis puskesmas. Bedanya, yang diperiksa bukan tekanan darah, melainkan tekanan informasi publik. Dan hasilnya, sebagian kanal digital OPD tampak kekurangan oksigen.

Ketika Website Layanan Ikut Membisu

Yang membuat persoalan ini terasa lebih jleb adalah jenis OPD yang website-nya bermasalah bukan OPD sembarangan. Ada urusan kesehatan. Ada kebencanaan. Ada perizinan. Ada keuangan daerah. Ada lingkungan hidup. Ada ketertiban umum. Semua adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

Bayangkan website dinas kesehatan yang tidak segar informasinya. Padahal urusan kesehatan publik membutuhkan pembaruan yang cepat dan jelas. Warga tidak selalu mencari pidato pejabat. Kadang mereka hanya butuh informasi sederhana: layanan apa yang tersedia, program apa yang berjalan, peringatan kesehatan apa yang perlu diperhatikan, atau kanal resmi mana yang bisa dipercaya.

Bayangkan pula website BPBD yang terakhir diperbarui bertahun-tahun lalu. Untuk lembaga kebencanaan, informasi bukan aksesori. Informasi adalah bagian dari mitigasi. Ketika hujan ekstrem, angin kencang, kekeringan, longsor, atau potensi bencana lain mengintai, warga membutuhkan kanal resmi yang hidup. Bukan laman yang tampak seperti pos ronda tanpa jadwal ronda.

DPMPTSP juga menjadi catatan serius. Ini urusan perizinan, pintu masuk pelayanan bagi warga dan pelaku usaha. Memang bisa saja ada banyak tautan aplikasi layanan. Namun, aplikasi tanpa informasi terkini ibarat loket modern dengan petugas yang irit bicara. Masyarakat mungkin bisa masuk, tetapi tetap bingung harus mulai dari mana.

Lebih menyayat lagi, ada website yang bukan hanya lama tidak diperbarui, tetapi masih menampilkan jejak lama yang membuat publik bertanya-tanya: ini kanal resmi yang dirawat, atau arsip digital yang tersesat di masa lalu?

Keterbukaan Informasi Tidak Cukup dengan Punya Domain

Pemkot Tasikmalaya sudah benar memiliki domain resmi. Subdomain OPD juga menjadi langkah yang semestinya memperkuat tata kelola informasi. Namun, memiliki domain resmi saja tidak cukup. Seperti punya kendaraan dinas, website juga perlu bahan bakar, sopir, jadwal perawatan, dan tujuan perjalanan. Kalau hanya diparkir bertahun-tahun, ia bukan alat kerja, melainkan monumen niat baik.

Di sinilah sengkarut komunikasi digital mulai terlihat. Website OPD kerap diperlakukan sebagai proyek teknis, bukan sebagai perangkat strategis komunikasi publik. Begitu dibuat, dianggap selesai. Padahal pekerjaan sebenarnya justru dimulai setelah website itu hidup: mengisi, memperbarui, merapikan, memverifikasi, mengarsipkan, dan menjaga agar informasi tetap relevan.

Kanal digital pemerintah tidak boleh bergantung pada semangat sesaat. Hari ini ada admin rajin, website hidup. Besok admin pindah, website koma. Pola seperti ini membuat komunikasi kelembagaan terlalu rapuh. Website OPD seharusnya tidak bernasib seperti pot tanaman di kantor: subur kalau ada yang ingat menyiram, layu kalau semua sibuk rapat.

Apalagi publik hari ini tidak lagi menunggu informasi dengan sabar. Ketika kanal resmi sunyi, warga akan mencari jawaban ke tempat lain: media sosial, grup WhatsApp, akun anonim, atau kabar dari mulut ke mulut. Di ruang kosong itulah kabut informasi mudah tumbuh. Pemerintah kehilangan panggungnya sendiri, lalu heran ketika narasi liar lebih cepat dipercaya.

Yang Mati Suri Bukan Sekadar Website

Website yang mati suri bukan hanya masalah tampilan. Ia menandakan ada celah dalam disiplin komunikasi publik. Ada OPD yang mungkin bekerja, tetapi tidak menarasikan pekerjaannya. Ada layanan yang mungkin berjalan, tetapi tidak dijelaskan kepada warga. Ada kegiatan yang mungkin dilakukan, tetapi tidak meninggalkan jejak informasi yang mudah dicari.

Akibatnya, publik bisa melihat pemerintah lebih lambat daripada kenyataannya. Bahkan, OPD yang bekerja pun bisa tampak diam jika kanal resminya tidak berbicara. Dalam dunia digital, pekerjaan yang tidak terdokumentasi sering kalah oleh kesan yang telanjur terbentuk.

Karena itu, evaluasi website OPD tidak seharusnya dianggap sebagai kritik receh. Ini bukan soal “kurang posting”. Ini soal marwah pelayanan informasi. Pemerintah daerah yang ingin dipercaya harus punya kanal resmi yang bisa dijadikan rujukan. Bukan kanal yang membuat warga bertanya, “Ini masih dipakai atau sudah ditinggal?”

Pemkot Tasikmalaya perlu melihat persoalan ini sebagai alarm. Bukan alarm yang cukup dimatikan dengan satu unggahan seremonial setelah ramai dikritik. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem: standar minimal pembaruan informasi, penanggung jawab konten di setiap OPD, supervisi berkala, audit kanal digital, dan integrasi narasi antarperangkat daerah.

Website OPD tidak harus menjadi media online yang mengejar klik. Namun, ia wajib menjadi sumber informasi resmi yang hidup, rapi, mudah dipahami, dan bisa dipercaya. Minimal, jangan sampai warga membuka website resmi pemerintah lalu merasa seperti masuk ke gudang arsip yang lampunya redup.

Pada akhirnya, angka 2 sehat dari 23 website OPD bukan sekadar statistik. Itu cermin. Dan seperti semua cermin, ia tidak pernah mempermalukan siapa pun. Ia hanya menunjukkan apa adanya.

Dalih Medsos

Bisa saja ada dalih yang terdengar masuk akal: sekarang OPD lebih aktif di media sosial. Informasi lebih cepat disebar lewat Instagram, Facebook, TikTok, atau WhatsApp. Warga juga lebih sering membuka medsos ketimbang mengetik alamat website. Maka, website dianggap tidak lagi terlalu penting untuk diurus.

Dalih itu mungkin terdengar modern. Tetapi, mari jujur sedikit. Modern tidak selalu berarti tertib. Ramai tidak selalu berarti rapi. Cepat tidak selalu berarti dapat dipertanggungjawabkan sebagai arsip informasi publik.

Namun, Tajuk kali ini sudah terlalu panjang jika harus membedah satu per satu mengapa website resmi pemerintah tetap penting dan tidak bisa begitu saja digantikan oleh media sosial. Besok lusa, kita bahas lebih dalam: mengapa website adalah rumah resmi informasi, sementara medsos hanya salah satu pengeras suaranya.

Sebab, kalau kanal resmi pemerintah dibiarkan sakit, sekarat, bahkan mati suri hanya karena merasa sudah punya akun medsos, pertanyaannya menjadi sangat sederhana.

Emang masih belum paham urgensi website dan medsos, ya?
Jika memang perlu dibahas, tentu nanti kita akan bahas, sekalian dengan potensi kemubaziran anggaran, sumber daya terbengkalai, tuntutan regulasi, indeks SPBE, dan sebagainya.