lintaspriangan.com, OPINI. Pernyataan George Boubouras, Head of Research K2 Asset Management, dalam wawancara dengan Bloomberg News Wire pada Jumat, 5 Juni 2026, memantik gelombang reaksi publik di Indonesia. Pernyataan itu juga muncul dalam laporan The Straits Times berjudul “Sell Indonesia” sweeps trading desks as Prabowo tightens grip, yang terbit pada 5 Juni 2026 pukul 09.25 waktu setempat.
Dalam laporan tersebut, Boubouras menyebut perdagangan besar di Asia saat ini adalah “sell Indonesia”. Ia juga menyatakan tidak lagi memiliki eksposur terhadap Indonesia setelah sebelumnya berinvestasi selama puluhan tahun.
Kalimat itu mungkin lahir dari meja analisis pasar. Dingin, teknis, dan dibaca sebagai sikap investor terhadap arah ekonomi Indonesia. Tetapi di ruang publik Indonesia, “Sell Indonesia” tidak jatuh sebagai angka di layar bursa. Ia jatuh sebagai kalimat yang menyentuh harga diri bangsa.
Dari titik itulah api kecil nasionalisme bangsa besar ini mulai menyala. Hari ini, dampaknya terhadap perekonomian Singapura memang belum signifikan. Belum ada data kuat yang menunjukkan bank, pariwisata, bursa, atau sektor bisnis Singapura terpukul secara langsung oleh sentimen digital warganet Indonesia.
Namun, menganggapnya sekadar riuh media sosial juga keliru. Sebab yang sedang bergerak bukan hanya tagar. Yang sedang bangun adalah perasaan kolektif bahwa Indonesia tidak boleh dipandang remeh. Bila sentimen ini berlanjut, respons nasionalisme itu hampir pasti membesar, berubah dari kemarahan digital menjadi tekanan sosial-ekonomi yang lebih luas.
Nasionalisme yang Menemukan Panggung Baru
Indonesia mungkin sering gaduh di dalam rumah sendiri. Politiknya ramai. Warganetnya riuh. Perdebatan kecil bisa berubah menjadi perang komentar panjang. Tetapi ada satu hal yang kerap gagal dibaca dari bangsa ini: ketika merasa diremehkan dari luar, energi yang biasanya tercerai-berai bisa mendadak menemukan arah yang sama.
Di titik itulah Singapura mulai “kena batunya”. Bukan karena ekonominya hari ini langsung runtuh. Bukan pula karena perbankan, pariwisata, atau bursanya seketika limbung oleh tagar. Yang terkena lebih dulu adalah posisi moral dalam percakapan publik.
Sebab bagi banyak orang Indonesia, “Sell Indonesia” terdengar bukan hanya sebagai istilah pasar. Ia dibaca sebagai cara lama memandang negeri ini: besar sebagai pasar, kaya sebagai sumber daya, tetapi mudah diremehkan ketika bicara kedaulatan.
Respons publik kemudian bergerak cepat. Di media sosial, muncul narasi tandingan seperti #BuyIndonesia dan #SellSingapore. Seruan itu belum bisa dibaca sebagai kekuatan ekonomi yang terukur secara statistik. Namun, ia sudah menunjukkan gejala psikologis yang tidak bisa dianggap remeh.
Publik Indonesia sedang mengirim pesan sederhana: negeri ini boleh dikritik, tetapi tidak boleh direndahkan.
Sentimen Kecil Bisa Menjadi Ombak
Dalam ekonomi modern, sentimen publik bukan barang kecil. Ia bisa mengubah arah konsumsi. Ia bisa memengaruhi persepsi pasar. Ia bisa membuat orang meninjau ulang pilihan layanan, produk, platform, hingga relasi dagang yang selama ini dianggap biasa saja.
Satu keputusan kecil mungkin tidak berarti. Satu orang memilih produk lokal, dampaknya nyaris tidak terasa. Satu orang mengurangi ketergantungan pada platform tertentu, efeknya belum terbaca. Tetapi jutaan keputusan kecil, bila bergerak dalam sentimen yang sama, bisa menjadi tekanan sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Itulah sebabnya narasi “Sell Indonesia” tidak bisa dilihat semata sebagai perdebatan pasar modal. Ia telah bergerak ke wilayah yang lebih dalam: nasionalisme ekonomi.
Bila sentimen ini berhenti sebagai letupan sesaat, dampaknya mungkin hanya menjadi riuh linimasa. Tetapi jika narasi yang dianggap merendahkan Indonesia terus dipelihara, respons nasionalisme hampir pasti membesar.
Bentuknya tidak selalu ekstrem. Ia bisa muncul dalam keputusan sederhana: membeli produk dalam negeri, mendukung UMKM, mempertanyakan relasi ekonomi yang dianggap timpang, atau menuntut negara lebih tegas menjaga sumber daya nasional.
Singapura tentu bukan pemain kecil dalam peta ekonomi kawasan. Ia pusat keuangan, logistik, investasi, dan jasa. Tetapi justru karena posisinya itu, Singapura sangat bergantung pada kepercayaan, arus modal, reputasi, dan stabilitas persepsi.
Ketika percakapan publik Indonesia mulai mempertanyakan posisi moral sebuah pusat finansial, yang terganggu pertama kali bukan neraca dagangnya. Yang terganggu adalah citranya.
Isu Lama yang Kembali Dibuka
Kemarahan publik terhadap “Sell Indonesia” juga tidak hanya ruang kosong. Ia bertemu dengan ingatan lama tentang relasi ekonomi yang selama ini dianggap tidak selalu adil.
Isu dugaan manipulasi nilai ekspor CPO ke Singapura, misalnya, kembali menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah sebelumnya mengungkap dugaan praktik transfer pricing dan under-invoicing oleh sejumlah eksportir besar CPO. Modus yang disorot adalah penjualan melalui perusahaan afiliasi di Singapura dengan nilai lebih rendah, sebelum komoditas itu dijual kembali ke negara tujuan dengan harga lebih tinggi.
Dalam laporan Bloomberg Technoz, praktik tersebut ditengarai menimbulkan selisih harga senilai US$84 juta atau sekitar Rp1,48 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut informasi mengenai dugaan manipulasi harga CPO telah diserahkan kepada BPKP dan Kejaksaan Agung.
Di sisi lain, reputasi Singapura sebagai pusat keuangan kawasan juga pernah diguncang skandal pencucian uang besar. Reuters melaporkan Monetary Authority of Singapore menjatuhkan penalti total S$27,45 juta kepada sembilan lembaga keuangan terkait kasus pencucian uang terbesar di negara itu pada 2023, dengan aset ilegal lebih dari S$3 miliar yang disita.
Di sektor energi, rencana ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura pun ikut dibaca ulang oleh publik dalam kacamata kedaulatan ekonomi. Antara melaporkan ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura tidak akan dimulai tahun ini karena infrastruktur transmisi masih dibangun dan aspek teknis masih dievaluasi. Dalam kerja sama itu, Indonesia diperkirakan dapat mengekspor hingga 3,4 gigawatt listrik rendah karbon ke Singapura hingga 2035.
Apakah semua isu itu berarti Singapura sedang jatuh karena tagar warganet Indonesia? Tidak. Kesimpulan seperti itu terlalu tergesa-gesa.
Tetapi apakah isu-isu itu bisa memperbesar sentimen nasionalisme ekonomi Indonesia? Ya. Di situlah letak persoalannya.
Sebab ketika publik merasa bangsanya diserang dengan bahasa pasar yang dingin, mereka tidak hanya menjawab dengan emosi. Mereka mulai mencari catatan lama. Mereka bertanya ulang: siapa paling banyak mengambil manfaat dari sumber daya kita? Siapa menikmati posisi sebagai pusat finansial kawasan? Apakah hubungan ekonomi selama ini benar-benar setara, atau hanya terlihat rapi di atas meja perjanjian?
Pertanyaan seperti itu tidak bisa dipadamkan hanya dengan statistik. Ia harus dijawab dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jernih, dan penghormatan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.
Jangan Remehkan Pasar Bernama Indonesia
Indonesia bukan hanya negara dengan jumlah penduduk besar. Indonesia adalah pasar, sumber daya, tenaga kerja, konsumen, sekaligus kekuatan sosial-politik yang sangat dinamis. Ia mungkin tidak selalu bergerak rapi. Tetapi ketika arah emosinya bertemu dengan kepentingan nasional, daya dorongnya bisa sangat besar.
Maka pelajaran dari gaduh ini sebenarnya sederhana: jangan sembarang menyentuh nasionalisme Indonesia.
Hari ini, dampaknya terhadap Singapura mungkin belum signifikan. Angka-angka ekonomi belum cukup menunjukkan pukulan besar. Tetapi bila sentimen ini berlanjut, bila narasi merendahkan Indonesia terus diproduksi, dan bila publik makin yakin bahwa relasi ekonomi kawasan berjalan timpang, gelombang nasionalisme ekonomi itu akan membesar.
Pada tahap itu, Singapura tidak harus menunggu gedung-gedung finansialnya retak untuk sadar bahwa ada sesuatu yang berubah. Cukup melihat percakapan publik Indonesia yang mulai bergeser dari sekadar marah menjadi sadar: sadar sebagai pasar, sadar sebagai bangsa, dan sadar bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya urusan pejabat negara.
Ia juga urusan konsumen. Urusan warganet. Urusan rakyat yang selama ini sering dianggap hanya angka dalam laporan pasar.
Nasionalisme yang sehat tidak harus berubah menjadi kebencian kepada negara lain. Ia juga tidak berarti menolak kerja sama. Indonesia tetap membutuhkan mitra, investasi, teknologi, dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
Tetapi kerja sama yang sehat tidak boleh berdiri di atas rasa meremehkan. Indonesia terbuka untuk berbisnis dengan siapa pun, tetapi tidak sudi dipandang sebagai halaman belakang bagi kalkulasi modal asing.
Singapura jangan pernah lupa satu hal: Indonesia itu raksasa, meski mungkin ia sedang tertidur. Begitu ia terusik, jangan heran kalau satu kalimat pasar bisa berubah menjadi gelombang nasionalisme.
A. R. Hudaya
Penulis Buku Vademekum Pancasila (2019)
