Untung Bukan Nuklir
Kalimat “untung bukan nuklir” memang terdengar nyeleneh. Tetapi justru di sanalah kritiknya berdenyut. BRIN bukan hanya dekat dengan AI. Dalam mandat besarnya, BRIN juga beririsan dengan bidang-bidang yang memerlukan ketelitian ekstrem. Nuklir, antariksa, riset teknologi, keamanan siber, inovasi nasional—semuanya menuntut standar verifikasi yang tidak boleh longgar.
Maka ketika kesalahan terjadi pada poster, publik tidak sedang membesar-besarkan perkara kecil. Publik sedang melihat gejala. Kalau pada urusan yang tampak sederhana saja pagar pengecekannya bisa bolong, bagaimana standar kehati-hatian itu diterapkan dalam urusan yang lebih kompleks?
Tentu tidak adil menyamakan poster dengan reaktor. Tetapi justru karena ini hanya poster, kesalahannya terasa lebih mudah dicegah. Tidak perlu laboratorium canggih untuk menghitung bulu Garuda. Tidak perlu superkomputer untuk membuka rujukan lambang negara. Tidak perlu rapat lintas deputi untuk bertanya, “Ini sudah benar belum?”
Yang dibutuhkan hanya satu hal: disiplin verifikasi.
Dan disiplin itulah yang seharusnya menjadi napas lembaga riset. Bukan pelengkap. Bukan formalitas. Bukan sesuatu yang baru muncul setelah warganet ramai-ramai mengetuk pintu.
AI Bukan Pengganti Tanggung Jawab
Kecerdasan artifisial mampu menghasilkan gambar yang tampak meyakinkan dalam waktu singkat. Warna, komposisi, hingga detail visual dapat dibuat menyerupai karya profesional. Namun AI tidak memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, simbol negara, maupun sensitivitas sosial yang melekat pada suatu objek.
Teknologi hanya bekerja berdasarkan pola dan data yang dipelajari. Ia tidak memahami makna filosofis Garuda Pancasila sebagaimana dipahami manusia. Karena itu, setiap hasil yang diproduksi AI tetap membutuhkan verifikasi sebelum dipublikasikan.
Dalam kasus yang menimpa BRIN, kritik publik sebenarnya mengarah pada absennya lapisan pemeriksaan akhir. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah gambar tersebut dibuat menggunakan AI atau tidak, melainkan mengapa konten itu bisa lolos tanpa pengecekan yang memadai.
Kesalahan pada simbol negara bukan persoalan estetika. Ini berkaitan dengan akurasi dan penghormatan terhadap identitas nasional.
Oleh sebab itu, mekanisme verifikasi seharusnya menjadi prosedur wajib, terutama pada lembaga yang memiliki reputasi sebagai pusat riset nasional.
AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti proses pengawasan manusia. Ketika hasil mesin diterima mentah-mentah tanpa pemeriksaan, risiko kesalahan justru meningkat meskipun tampilan akhirnya terlihat sempurna.
Momentum Membangun Tata Kelola AI yang Bertanggung Jawab
Kasus ini seharusnya tidak berhenti pada permintaan maaf atau klarifikasi semata. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap lembaga publik menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola penggunaan AI.
Pemanfaatan teknologi perlu dibarengi dengan pedoman yang jelas mengenai proses verifikasi, pembagian tanggung jawab, serta standar publikasi. Terlebih di era digital saat ini, kesalahan yang muncul dalam akun resmi institusi dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan proses koreksinya.
Ke depan, lembaga pemerintah perlu memastikan bahwa setiap konten yang diproduksi dengan bantuan AI tetap melewati tahapan pemeriksaan manusia. Simbol negara, data statistik, informasi kebijakan, materi edukasi, hingga dokumen publik harus memiliki standar validasi yang ketat sebelum dipublikasikan.
Polemik BRIN menjadi pelajaran bahwa transformasi digital tidak hanya berbicara tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang kesiapan budaya kerja. Teknologi memang mampu mempercepat proses, tetapi ketelitian tetap menjadi fondasi utama yang tidak dapat digantikan mesin.
Pada akhirnya, masalah terbesar bukanlah penggunaan AI itu sendiri. Persoalan sesungguhnya muncul ketika kepercayaan terhadap teknologi mengalahkan disiplin verifikasi.
Dalam dunia riset dan inovasi, ketepatan tetap harus berada di atas kecepatan. Sebab reputasi sebuah lembaga publik dibangun bukan hanya dari kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan dari tingkat akurasi dan tanggung jawab yang ditunjukkan kepada masyarakat. (KH)
Penulis: Hasan Soleh – Pemred Lintas Priangan
