lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. SAPMA Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya melayangkan tantangan terbuka kepada DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya untuk menjelaskan indikasi kelebihan pembayaran Rp1.605.113.825 pada 14 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
Tantangan tersebut disampaikan setelah DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya disebut menolak audiensi SAPMA PP tanpa membuka ruang koordinasi dan klarifikasi. Sikap itu dinilai memunculkan pertanyaan baru di tengah sorotan terhadap volume dan spesifikasi pekerjaan.
Berdasarkan data yang dihimpun, indikasi kelebihan pembayaran Rp1,6 miliar itu terdiri atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp272.782.887 dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp1.332.330.938.
SAPMA PP menilai angka tersebut tidak dapat dipandang sebatas nominal dalam dokumen administrasi. Anggaran itu merupakan uang rakyat yang seharusnya diwujudkan menjadi infrastruktur berkualitas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Penolakan Audiensi Memunculkan Pertanyaan Baru
Sorotan SAPMA PP tidak hanya tertuju pada temuan pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan. Penolakan audiensi oleh DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya turut dipertanyakan karena dinilai menutup kesempatan untuk memperoleh penjelasan secara langsung.
SAPMA PP berpandangan kritik masyarakat seharusnya dijawab menggunakan data. Pemerintah daerah juga semestinya membuka ruang dialog agar setiap pertanyaan mengenai penggunaan anggaran publik dapat dijelaskan secara terbuka.
Menurut SAPMA PP, masyarakat dan organisasi sosial bukan musuh pemerintah. Keduanya merupakan bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah yang bersih, menurut organisasi tersebut, bukan pemerintahan yang bebas dari kritik. Pemerintahan yang bersih justru harus mampu memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran secara terbuka.
Audiensi juga dinilai dapat menjadi kesempatan bagi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya untuk membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan, keterbukaan dapat menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan.
DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Ditantang Jelaskan Pengawasan
SAPMA PP meminta DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya menjawab sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan dan pengawasan 14 paket pekerjaan tersebut.
Salah satu pertanyaan utama berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab memastikan volume dan spesifikasi pekerjaan telah sesuai dengan kontrak. Proses pengawasan pekerjaan juga diminta dijelaskan kepada publik.
Selain itu, SAPMA PP mempertanyakan dasar pembayaran pekerjaan apabila kemudian ditemukan dugaan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Penjelasan tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jalan yang dibangun menggunakan anggaran publik harus memiliki kualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya dinyatakan selesai dalam laporan administrasi.
SAPMA PP memperingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak berubah menjadi gambaran lemahnya pengawasan. Setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pelaksanaan, pemeriksaan hingga pembayaran, harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pekerjaan telah sesuai dengan volume, mutu dan ketentuan kontrak, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya ditantang menyampaikannya secara terbuka. Penjelasan itu sekaligus diperlukan untuk menghentikan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penyelesaian Sisa Rp1,17 Miliar Dipertanyakan
SAPMA PP juga mempertanyakan penyelesaian sisa indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.172.435.154 yang disebut belum diselesaikan.
Publik dinilai berhak mengetahui bagaimana penyelesaian sisa tersebut dilakukan. Kejelasan diperlukan agar persoalan Rp1,6 miliar pada pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan tidak terus menjadi pertanyaan tanpa jawaban.
SAPMA PP menekankan bahwa transparansi tidak cukup dicantumkan sebagai slogan dalam dokumen pemerintahan. Transparansi harus dibuktikan ketika masyarakat menyampaikan pertanyaan, sedangkan akuntabilitas diuji saat pemerintah menghadapi kritik.
Organisasi tersebut menegaskan tantangan terbuka itu tidak ditujukan untuk menciptakan kegaduhan. SAPMA PP meminta penggunaan uang rakyat dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Keterbukaan dinilai akan memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pengawasan, proses pembayaran, serta penyelesaian sisa indikasi kelebihan pembayaran. (NS/AS)
