lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu masih menyisakan luka dan keprihatinan. Aksi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai ruang penyampaian aspirasi berakhir dengan pengrusakan fasilitas publik, sehingga mencoreng wajah demokrasi di daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Bustomi, menyampaikan seruan moral agar setiap elemen bangsa tetap menjaga kedewasaan dalam menyampaikan kritik serta menolak segala bentuk anarkisme yang merugikan masyarakat.
Menurut KH Aminudin, unjuk rasa adalah bagian dari dinamika demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan masukan, kritik, bahkan protes terhadap persoalan yang muncul baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Namun ia menegaskan, tujuan mulia tersebut tidak akan pernah tercapai jika disalurkan dengan cara yang destruktif.
“Kalau tujuannya untuk perbaikan, maka cara atau metodologinya juga harus baik. Tidak mungkin ingin memperbaiki dengan cara yang tidak baik,” jelasnya kepada Lintas Priangan, Sabtu (30/08/2025).
Ia mengakui keresahan masyarakat berakar dari masalah yang nyata, terutama soal ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurutnya, banyak warga merasa slogan kebangsaan, termasuk slogan dalam peringatan HUT RI, hanya sebatas seremonial dan tidak menjawab kebutuhan sehari-hari. Kondisi inilah yang kerap memicu kekecewaan dan menumbuhkan gejolak di tengah masyarakat.
“Kami berharap semua pihak mau berinstrospeksi, bahkan kalau perlu dengan istighfar nasional. Tapi yang lebih penting adalah berpikir dan bersikap dewasa. Kami tidak rela kalau fasilitas umum dirusak, karena pada akhirnya rakyat juga yang harus menanggung biaya memperbaikinya,” ungkapnya.
KH Aminudin juga menekankan pentingnya menahan diri agar emosi sesaat tidak menjelma menjadi derita panjang bagi rakyat dan bangsa. Ia menyoroti bahwa tindakan anarkis hanya akan memperdalam luka sosial dan menambah beban kolektif masyarakat. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda sebagai garda kritis bangsa perlu tetap menyuarakan aspirasi, namun dengan cara yang elegan, sesuai dengan mekanisme hukum dan politik yang ada.
“Kepada awan-kawan mahasiswa dan pemuda, kita merasakan keresahan yang sama. Tapi kalau unjuk rasa dilakukan dengan cara yang kemarin, itu malah memperunyam situasi. Tempuh mekanisme yang ada, jangan dengan anarkis,” katanya.
Di sisi lain, KH Aminudin juga melontarkan kritik keras terhadap para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, yang hingga kini dianggap belum menunjukkan keseriusan dalam merespons gejolak sosial di masyarakat. Baginya, pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada retorika atau sekadar mengeluarkan narasi. Yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan nyata dan kebijakan konkret.
“Eksekutif dan legislatif sampai hari ini belum terdengar mau menyikapi. Pemerintah jangan hanya narasi, tapi harus ada tindakan konkret. Kalau tidak, keadaan bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin NKRI tidak kondusif,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi bahaya yang lebih besar jika ketimpangan sosial tidak segera diatasi. Politik “belah bambu” yang sengaja dimainkan untuk memecah belah masyarakat, menurutnya, merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang harus diwaspadai bersama. Ketimpangan yang tajam tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mencederai semangat kebangsaan.
“Naudzubillah, jangan sampai kita terjebak dalam kekacauan. Semua harus duduk bersama, karena kesenjangan bisa menjadi pemicu sekaligus pemacu perpecahan. Kalau situasi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya bagi Tasikmalaya, tapi bisa merembet ke skala nasional,” ujarnya.
KH Aminudin mengajak seluruh pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, hingga pengambil kebijakan, untuk bersama-sama mengedepankan akal sehat dan hati yang jernih dalam menyikapi dinamika bangsa. Momentum bulan Maulid Nabi, katanya, seharusnya dijadikan pengingat akan pentingnya akhlak mulia dalam setiap tindakan. Aksi protes yang disalurkan dengan cara baik akan lebih bermakna ketimbang demonstrasi yang berujung kerusuhan.
“Semua pihak harus berpikir ulang, jangan sampai keresahan rakyat justru dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk melemahkan bangsa ini. Persatuan harus tetap dijaga, karena itulah modal utama kita sebagai bangsa yang merdeka,” pungkasnya. (Lintas Priangan/AA)
