lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.TASIKMALAYA — “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pekerjaan rumah besar yang dihadapi generasi muda Kota Tasikmalaya. Data ketenagakerjaan menunjukkan masih terdapat 24.819 penganggur di kota ini, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,43 persen. Lulusan sekolah menengah kejuruan bahkan mencatat tingkat pengangguran tertinggi, yakni 9,73 persen.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya, Dhani Tardiwan Noor, melihat angka tersebut bukan sekadar persoalan statistik, melainkan gambaran ribuan anak muda yang belum memperoleh ruang untuk hidup mandiri. Menurutnya, kemerdekaan pemuda harus dimulai dari tersedianya pekerjaan yang layak dan sistem yang mampu menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ijazah Tidak Boleh Menjadi Tiket Menganggur
“Pemuda tidak akan benar-benar berdaulat kalau setelah lulus sekolah masih bertahun-tahun bergantung kepada orang tua karena tidak memperoleh pekerjaan. Kemerdekaan bagi pemuda harus dimulai dari kemampuan berdiri di atas kaki sendiri,” kata Dhani kepada Lintas Priangan melalui sambungan telepon, Minggu (16/8/2026).
Menurut Dhani, tingginya pengangguran lulusan SMK memperlihatkan adanya persoalan yang lebih dalam daripada sekadar terbatasnya lowongan pekerjaan. Sekolah yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan tenaga siap kerja ternyata belum selalu terhubung dengan perubahan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia menilai anak muda terlalu sering ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung seluruh kesalahan. Ketika belum bekerja, mereka dianggap kurang berusaha. Ketika keterampilannya tidak sesuai kebutuhan perusahaan, mereka dianggap salah memilih jurusan. Padahal, banyak keputusan mengenai pendidikan telah dibuat jauh sebelum mereka memahami arah perkembangan pasar kerja.
“Jangan selalu menyalahkan anak muda. Mereka bersekolah pada jurusan yang tersedia, mengikuti kurikulum yang ditetapkan, lalu ketika lulus dikatakan keterampilannya tidak sesuai kebutuhan dunia kerja. Berarti ada mata rantai dalam sistem yang belum tersambung,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang bekerja pada Agustus 2025 tercatat 360.981 orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 8.732 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan terutama terjadi pada sektor industri dan jasa yang selama ini menjadi penopang utama lapangan kerja perkotaan. Pada saat bersamaan, jumlah pekerja formal menurun, sedangkan pekerja informal meningkat. Data ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya
Dhani mengatakan pergeseran menuju pekerjaan informal tidak selalu buruk karena dapat menunjukkan tumbuhnya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Namun, kondisi itu perlu dicermati apabila terjadi karena anak muda tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan tetap dan perlindungan sosial.
“Menjadi pengusaha atau pekerja mandiri adalah pilihan yang sangat baik kalau lahir dari kemampuan dan perencanaan. Tetapi jangan sampai istilah wirausaha hanya dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa lapangan kerja formal semakin sulit dimasuki,” katanya.
Menurutnya, pemuda Kota Tasikmalaya tidak kekurangan semangat ataupun potensi. Mereka hanya membutuhkan jalur yang lebih jelas untuk mengubah pendidikan dan keterampilan menjadi pekerjaan serta penghasilan.
Bangun Satu Jalur dari Sekolah hingga Dunia Kerja
Dhani menilai persoalan utama ketenagakerjaan pemuda terletak pada sistem yang masih berjalan sendiri-sendiri. Sekolah dan perguruan tinggi menghasilkan lulusan, lembaga pelatihan menyelenggarakan pelatihan, perusahaan mencari tenaga kerja, sedangkan anak muda mencari informasi dari berbagai tempat tanpa satu jalur yang benar-benar terhubung.
Akibatnya, pelatihan dapat selesai tanpa penempatan kerja. Perusahaan kesulitan memperoleh tenaga dengan keterampilan tertentu, sementara lulusan yang membutuhkan pekerjaan tidak mengetahui kompetensi yang sedang dicari.
“Yang dibutuhkan bukan menambah seminar motivasi. Anak muda kita sudah terlalu sering dimotivasi. Mereka membutuhkan informasi yang jelas: keterampilan apa yang diperlukan, di mana mendapat pelatihan, bagaimana memperoleh sertifikasi, di perusahaan mana bisa magang, dan ke mana harus melamar setelahnya,” tegas Dhani.
Ia mengusulkan pembangunan satu jalur ketenagakerjaan pemuda yang menghubungkan sekolah dan kampus, lembaga pelatihan, pemerintah, dunia usaha, serta organisasi kepemudaan. Jalur tersebut dimulai dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja, dilanjutkan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai, program pemagangan, hingga penempatan kerja atau pendampingan usaha.
Menurut Dhani, ukuran keberhasilan pelatihan juga perlu diubah. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah peserta, banyaknya kegiatan, atau sertifikat yang dibagikan, tetapi dari jumlah peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan maupun berhasil membangun usaha.
“Pelatihan yang selesai saat sertifikat dibagikan hanya menghasilkan dokumen. Pelatihan harus dianggap selesai ketika pesertanya memiliki keterampilan yang terpakai, mendapatkan pekerjaan, atau mampu menciptakan penghasilan,” ujarnya.
Data ketenagakerjaan juga mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Tasikmalaya pada 2025 berada di angka 66,31 persen, turun 2,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dhani menilai penurunan tersebut harus menjadi perhatian karena dapat menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi.
KNPI, lanjut dia, siap mengambil peran sebagai jembatan yang mempertemukan organisasi kepemudaan, sekolah, kampus, lembaga pelatihan, pelaku usaha, dan pemerintah. Jaringan organisasi kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kesempatan kerja sekaligus memetakan minat dan keterampilan anak muda sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kita tidak kekurangan organisasi, lembaga, atau program. Tantangannya adalah bagaimana semuanya bergerak dalam arah yang sama. Jangan sampai dunia pendidikan berjalan ke utara, pelatihan ke selatan, perusahaan ke timur, sementara pemuda berdiri di tengah tanpa tahu harus mengikuti yang mana,” katanya.
Dhani menegaskan kritik terhadap sistem ketenagakerjaan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Kritik tersebut diperlukan agar setiap lembaga berhenti bekerja secara terpisah dan mulai membangun ukuran keberhasilan bersama.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurutnya, harus digunakan untuk mengubah cara pandang terhadap pemuda. Mereka tidak cukup hanya disebut sebagai penerus bangsa, tetapi harus diberi jalan untuk terlibat dan hidup layak pada masa sekarang.
“Pemuda yang berdaulat adalah pemuda yang memiliki pilihan. Pemuda yang memperoleh keadilan adalah mereka yang mendapat kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan. Pemuda yang makmur adalah mereka yang dapat hidup dari pekerjaan yang bermartabat. Itulah kemerdekaan yang harus kita perjuangkan hari ini,” pungkas Dhani. (AS)
