lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran yang dijadwalkan berlangsung pada 12–25 Oktober 2026 menghadapi ujian lebih besar daripada sekadar menyiapkan panggung dan menyusun agenda hiburan. Di tengah rencana festival budaya, promosi wisata, hingga penampilan grup musik Letto, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: seberapa tepat menggelar perayaan meriah ketika sebagian warga masih kesulitan mendapatkan air bersih?
Polemik tersebut mempertemukan dua pandangan. Di satu sisi, pemerintah daerah dan panitia menilai Milangkala menjadi momentum untuk menghidupkan seni budaya, mempromosikan potensi wisata, serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Di sisi lain, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Ketua DPRD Asep Noordin, hingga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyoroti persoalan prioritas, transparansi anggaran, dan beban kegiatan di tengah keterbatasan keuangan.
Perdebatan ini pun berkembang. Bukan lagi semata soal perlu atau tidaknya merayakan hari jadi daerah, melainkan bagaimana perayaan itu diselenggarakan tanpa mengabaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Jeje Wiradinata: Jangan Sampai Panggung Lebih Terlihat daripada Penderitaan Warga
Mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menjadi salah satu tokoh yang paling keras menyuarakan kritik. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau panjang.
Dalam pemberitaan Radar Tasikmalaya pada 7 Oktober 2026, Jeje menegaskan bahwa persoalan Milangkala bukan sekadar besar atau kecilnya anggaran, melainkan kepekaan pemimpin dalam membaca keadaan warga.
Ia tidak meminta peringatan hari jadi dihapus. Jeje justru menyarankan agar Milangkala tetap digelar secara sederhana tanpa menghilangkan makna perayaan.
Kritik itu kembali mencuat dalam rapat paripurna DPRD pada 9 Oktober 2026. Menurut laporan iNews Pangandaran, Jeje tampak emosional ketika menyoroti kondisi warga yang masih berjuang mendapatkan air bersih.
Pesan yang disampaikannya cukup jelas: kemeriahan sebuah acara tidak boleh membuat pemerintah kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Sebab, bagi warga yang harus mencari air untuk kebutuhan sehari-hari, kemeriahan panggung belum tentu menjadi kabar yang menggembirakan.
Berita sebelumnya: Anggaran Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran, Adakah Penjelasannya?
Apdesi Khawatir Desa Ikut Menanggung Beban
Kritik terhadap Milangkala juga datang dari kalangan pemerintah desa.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Pangandaran, Dedi Hermawan, meminta rangkaian kegiatan dikaji ulang dan dibuat lebih sederhana. Dalam pemberitaan Radar Tasikmalaya pada 9 Oktober 2026, ia menyoroti kondisi keuangan desa yang semakin terbatas akibat penyesuaian alokasi dana dari pemerintah pusat maupun bantuan provinsi.
Menurut Dedi, partisipasi dalam kegiatan seperti pawai budaya, latihan paduan suara, penyediaan seragam, dan konsumsi berpotensi menambah kebutuhan biaya desa.
Apdesi bahkan mengusulkan agar peringatan hari jadi lebih diarahkan pada kegiatan sederhana, seperti istigasah dan doa bersama.
Persoalan ini patut diperjelas. Jangan sampai semangat menyemarakkan hari jadi justru membuat desa sibuk menghitung biaya partisipasi ketika mereka juga harus memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Namun, besaran biaya yang benar-benar dikeluarkan setiap desa tetap perlu dibuktikan melalui data APBDes dan realisasi pengeluaran. Kekhawatiran mengenai beban biaya tidak otomatis membuktikan seluruh desa telah mengeluarkan anggaran dalam jumlah tertentu.
DPRD Soroti Surat Edaran Iuran
Persoalan lain muncul dari surat edaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang memuat ketentuan iuran atau infak untuk kegiatan Milangkala.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin meminta surat edaran tersebut dicabut. Ia juga mempertanyakan pencampuran penghimpunan dana sosial dengan kegiatan perayaan hari jadi.
Menurut Asep, apabila dana yang dihimpun memang diperuntukkan bagi zakat, infak, dan sedekah, mekanismenya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku melalui lembaga resmi seperti Baznas.
DPRD turut meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka pemisahan anggaran Milangkala dengan anggaran kegiatan sosial maupun program lain.
Sorotan ini penting karena masyarakat berhak mengetahui tujuan penghimpunan dana, sifat partisipasinya, serta bagaimana uang tersebut dikelola dan disalurkan.
Jangan sampai istilah yang terdengar sosial justru menimbulkan kebingungan karena peruntukannya tidak dijelaskan secara gamblang.
Anggaran Rp1,99 Miliar dan Penjelasan Pemerintah
Polemik semakin ramai setelah beredar proposal rangkaian Milangkala dengan total kebutuhan sebesar Rp1.993.252.050.
Dalam dokumen yang diberitakan sejumlah media, sekitar Rp839,07 juta disebut bersumber dari APBD, sedangkan sekitar Rp1,15 miliar direncanakan berasal dari sumber non-APBD atau sponsorship.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membantah bahwa Rp2 miliar tersebut merupakan anggaran khusus yang benar-benar dikeluarkan untuk pesta Milangkala.
Dalam keterangannya kepada detikJabar pada 5 Oktober 2026, Citra menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari proposal pengajuan sponsor. Ia juga menegaskan kondisi fiskal daerah sedang mengalami defisit sehingga pemerintah harus berhati-hati menggunakan anggaran.
Ketua panitia Milangkala, Aep Haris, sebelumnya menjelaskan bahwa nilai dalam proposal merupakan akumulasi berbagai kegiatan rutin organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimasukkan ke dalam rangkaian hari jadi.
Salah satu angka yang secara spesifik disebut adalah alokasi sekitar Rp300 juta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas Rp200 juta untuk pagelaran seni budaya dan Rp100 juta untuk promosi wisata.
Dengan demikian, total proposal, pagu APBD, dan realisasi belanja tidak dapat disamakan begitu saja. Ketiganya perlu dibedakan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Meski begitu, penjelasan tersebut tetap perlu dilengkapi rincian anggaran per kegiatan, sumber pendanaan, serta realisasi penggunaannya. Klarifikasi lisan saja belum cukup untuk menutup seluruh pertanyaan publik.
Di Balik Kritik, Ada Alasan untuk Tetap Merayakan
Di tengah berbagai keberatan, penyelenggaraan Milangkala juga memiliki alasan yang patut diperhitungkan.
Rangkaian kegiatan dirancang mencakup Festival Pindang Gunung, pertunjukan seni budaya, Festival Kuda Lumping yang melibatkan sekitar 100 penari, serta Pangandaran Icon Karnaval.
Agenda tersebut berpotensi memberi ruang bagi seniman lokal, memperkenalkan kuliner khas daerah, dan memperkuat promosi pariwisata Pangandaran.
Panitia juga menyebut dukungan Bank BJB untuk membiayai penampilan grup musik Letto pada malam puncak. Sementara itu, Bank Indonesia disebut mendukung penyediaan panggung dan fasilitas bagi sekitar 30 pelaku UMKM.
Menurut panitia, pembayaran sejumlah kebutuhan tersebut dilakukan langsung oleh sponsor kepada penyedia jasa, bukan melalui rekening panitia.
Skema ini menjadi salah satu upaya mengurangi beban pembiayaan acara dari APBD. Namun, nilai dukungan sponsor dan bentuk realisasinya tetap perlu disampaikan secara transparan.
Di sinilah sisi positif Milangkala seharusnya diuji. Jika acara memang ditujukan untuk mendorong ekonomi lokal, berapa banyak pedagang yang memperoleh manfaat? Jika promosi wisata menjadi tujuan, apakah kunjungan wisatawan meningkat? Dan jika seni budaya menjadi prioritas, seberapa besar ruang yang diberikan kepada kelompok seni lokal?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan jauh lebih bermakna daripada sekadar menghitung jumlah panggung atau artis yang tampil.
Jangan Terjebak pada Perdebatan Pesta atau Tidak Pesta
Perdebatan Milangkala ke-14 Pangandaran seharusnya tidak berakhir pada pertentangan antara kelompok yang mendukung perayaan dan pihak yang meminta kegiatan disederhanakan.
Pemerintah memiliki alasan untuk menyelenggarakan hari jadi sebagai ruang kebersamaan dan promosi daerah. Kritik dari Jeje Wiradinata, DPRD, dan Apdesi juga perlu dipandang sebagai pengingat bahwa setiap kegiatan publik harus mempertimbangkan kondisi masyarakat serta kemampuan keuangan.
Kabupaten Pangandaran tidak harus memilih antara merawat budaya dan membantu warga yang kesulitan air bersih. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila perencanaan dilakukan secara proporsional dan kebutuhan mendesak tetap menjadi perhatian.
Karena itu, seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah daerah, DPRD, panitia, Apdesi, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat perlu membicarakan kembali skala kegiatan, sumber pendanaan, serta langkah konkret menangani persoalan air bersih.
Yang tidak kalah penting, pemerintah harus menyampaikan informasi yang transparan dan jelas kepada publik mengenai anggaran, sponsor, penghimpunan dana, dan manfaat kegiatan.
Pada akhirnya, keberhasilan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran tidak semestinya hanya diukur dari meriahnya perayaan, tetapi juga dari seberapa besar kegiatan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat. Sebab, hari jadi sebuah daerah seharusnya menjadi momentum memperkuat kebersamaan, bukan menambah jarak antara kemeriahan di panggung dan persoalan yang dirasakan warga. (HS)