lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta menyepakati kerja sama layanan kesehatan. Kesepakatan yang ditandatangani di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026), itu ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan medis meski berada di luar daerah asalnya.
Melalui kerja sama 65 RSUD di Jawa Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengatasi kendala administrasi dan pembiayaan yang dihadapi pasien, termasuk persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menegaskan warga yang membutuhkan penanganan medis tidak boleh terhambat hanya karena persoalan domisili atau kemampuan membayar.
Warga Jawa Barat Bisa Mengakses Layanan Kesehatan Lintas Daerah
Kerja sama ini membuka jalur koordinasi pelayanan kesehatan antara rumah sakit daerah, rumah sakit rujukan pemerintah pusat, dan rumah sakit swasta.
Dengan jejaring tersebut, warga Jawa Barat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ketika berada di luar kabupaten atau kota tempat tinggalnya diharapkan tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat yang mengalami kesulitan.
Ia menekankan agar persoalan administratif dan keterbatasan biaya tidak menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis.
Kesepakatan 65 RSUD di Jawa Barat ini juga melibatkan sejumlah rumah sakit rujukan nasional, di antaranya RSPAD Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Rumah sakit dengan layanan khusus turut dilibatkan, termasuk RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, serta sejumlah rumah sakit khusus lainnya.
Dari unsur rumah sakit swasta dan nonpemerintah, kerja sama mencakup Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, dan RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.
Meskipun jejaring pelayanan diperluas, kesepakatan tersebut tidak otomatis berarti seluruh jenis pengobatan menjadi gratis atau seluruh persyaratan pelayanan dihapuskan. Penanganan pasien tetap perlu memperhatikan kebutuhan medis, kemampuan fasilitas, serta mekanisme pembiayaan yang berlaku.
Pemprov Jabar Minta Pemerintah Daerah Percepat Penanganan Keluhan Pasien
Selain memperluas akses rumah sakit, Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbaiki sistem pemantauan persoalan kesehatan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan karena berbagai persoalan warga selama ini kerap baru mendapat perhatian setelah disampaikan langsung kepada gubernur.
Menurut Dedi, pola penanganan yang bergantung pada laporan langsung kepada kepala daerah tidak dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta membangun sistem yang mampu mendeteksi dan merespons persoalan warga sejak awal, termasuk melalui informasi yang disampaikan masyarakat di media sosial.
Penguatan jejaring pelayanan juga mencakup koordinasi rujukan pasien antarrumah sakit. Dalam keterangan resmi Kementerian Kesehatan terkait kerja sama RSAB Harapan Kita, ruang lingkup kesepakatan meliputi penguatan sistem rujukan, konsultasi klinis, rujukan balik, tindak lanjut pelayanan, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Kesepakatan RSAB Harapan Kita dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dinyatakan berlaku selama tiga tahun.
Bagi masyarakat, kerja sama ini diharapkan mempermudah akses pelayanan ketika membutuhkan rumah sakit di luar wilayah tempat tinggal, khususnya untuk penanganan yang memerlukan fasilitas rujukan.
Namun, rincian teknis mengenai tata cara mengakses seluruh rumah sakit dalam jejaring, ketentuan pembiayaan bagi pasien dengan kendala BPJS Kesehatan, serta mekanisme pelaksanaan di masing-masing daerah belum dijelaskan secara lengkap dalam pengumuman Pemprov Jawa Barat.
Karena itu, masyarakat tetap perlu memastikan prosedur pelayanan dan pembiayaan kepada fasilitas kesehatan atau instansi terkait sebelum menjalani pengobatan yang direncanakan. (NS/AS)