lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ancaman kekeringan di Ciamis mulai membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ciamis harus berhitung lebih awal, meski musim kemarau belum benar-benar tiba.
Kewaspadaan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data InaRISK BNPB tahun 2025, Kabupaten Ciamis masuk jajaran daerah dengan risiko kekeringan tinggi di Jawa Barat. Dalam daftar tersebut, Ciamis menempati ranking ke-6 dengan skor indeks 15,00.
Posisi itu menempatkan Ciamis setelah Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bandung, dan Purwakarta. Artinya, potensi bencana kekeringan di daerah ini tidak bisa dipandang sebagai ancaman musiman biasa.
Bagi BPBD Ciamis, data tersebut menjadi sinyal penting untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Sebab, setiap musim kemarau, sejumlah wilayah kerap menghadapi krisis air bersih Ciamis dan bergantung pada bantuan pemerintah.
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, mengatakan pihaknya mulai memetakan kesiapan armada, personel, dan kebutuhan operasional apabila musim kemarau tahun ini berlangsung panjang.
Menurut dia, wilayah rawan harus mendapat perhatian sejak awal agar distribusi air bersih Ciamis tidak terlambat ketika sumber air warga mulai menyusut.
“Sekarang memang masih masa transisi. Tetapi kami tetap harus bersiap, karena kalau kemarau panjang, kebutuhan distribusi air bersih pasti meningkat,” ujar Ani, Selasa (12/5/2026).
BPBD Ciamis memiliki lima unit mobil tangki yang biasa digunakan untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat terdampak. Armada tersebut menjadi andalan ketika warga mulai kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan harian.
Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan air bersih Ciamis kerap disalurkan ke wilayah yang mengalami penyusutan sumber mata air. Kondisi itu biasanya terjadi ketika curah hujan menurun dan musim kemarau Ciamis berlangsung lebih lama.
Data BPBD mencatat, pada musim kemarau 2023, distribusi air bersih terbesar dilakukan di Kecamatan Banjaranyar dengan total penyaluran mencapai 363.500 liter. Desa Cigayam menjadi salah satu wilayah paling terdampak dengan kebutuhan distribusi sekitar 125 ribu liter.
Sementara pada musim kemarau 2024, bantuan air bersih paling banyak disalurkan ke Kecamatan Banjarsari. Volume distribusi di wilayah itu mencapai sekitar 45 ribu liter, dengan Desa Sindangasih sebagai penerima bantuan terbesar sekitar 35 ribu liter.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa daerah rawan kekeringan Ciamis masih membutuhkan kesiapan serius, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih kering dari tahun sebelumnya. Apalagi, kebutuhan air bersih warga tidak bisa menunggu rapat terlalu lama. Air habis, warga bergerak cepat; birokrasi jangan sampai masih sibuk mencari map.
Selain kebutuhan rumah tangga, ancaman kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. Sebelumnya, kawasan sekitar Bendung Manganti di wilayah selatan Ciamis turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan ribuan hektare areal persawahan.
Dalam pembahasan antisipasi kekeringan, lebih dari 4.000 hektare sawah disebut menjadi perhatian karena berisiko terdampak ketika debit air menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya menyangkut air minum, tetapi juga ketahanan pangan masyarakat.
Karena itu, isu kekeringan di Ciamis perlu dilihat sebagai persoalan lintas sektor. BPBD menangani kebutuhan darurat masyarakat, sementara sektor pertanian, irigasi, dan infrastruktur air juga harus berjalan dalam satu peta antisipasi.
Namun, di balik ancaman risiko tersebut, ada persoalan lain yang kini ikut membuat BPBD ketar-ketir. Penyebabnya bukan hanya potensi kemarau panjang, tetapi juga melonjaknya biaya operasional distribusi air bersih.
Ani menyebut kenaikan harga BBM, terutama Pertamina Dex, membuat kebutuhan anggaran distribusi berpotensi membengkak. Mobil tangki BPBD Ciamis membutuhkan bahan bakar cukup besar setiap kali bergerak ke wilayah terdampak.
Jika pada musim kemarau 2023 biaya operasional satu unit mobil tangki berkisar Rp330 ribu per hari, kini nilainya diperkirakan melonjak hampir dua kali lipat.
Perhitungannya, satu armada membutuhkan sekitar 20 liter Pertamina Dex per hari. Saat harga BBM masih sekitar Rp14 ribu per liter, biaya bahan bakar kendaraan berada di kisaran Rp280 ribu, ditambah operasional pompa air sekitar Rp50 ribu.
Kini, dengan harga Pertamina Dex mencapai Rp27.900 per liter, kebutuhan BBM kendaraan saja sudah menyentuh sekitar Rp558 ribu per hari. Jika ditambah bahan bakar mesin pompa sekitar Rp78 ribu, total biaya satu armada dapat mencapai Rp636 ribu per hari.
Angka itu baru untuk satu mobil tangki. Jika distribusi dilakukan serentak ke beberapa kecamatan, beban anggaran bisa meningkat berkali-kali lipat. Situasi inilah yang membuat kekeringan di Ciamis tahun ini terasa lebih berat untuk dihadapi.
Ani berharap musim kemarau tidak berlangsung ekstrem agar krisis air bersih tidak meluas. Namun, BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi agar warga yang membutuhkan bantuan air bersih dapat segera tertangani.
“Mudah-mudahan tidak terjadi kemarau panjang. Karena kalau kekeringan meluas, kebutuhan distribusi otomatis meningkat dan biaya operasional juga semakin besar,” katanya. (NID/AS)