lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Pembentukan Laskar Gibran di 34 provinsi resmi dimulai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi relawan ini melantik jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) periode 2026–2031 dalam agenda Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Ballroom The Sunan Hotel, Solo, Sabtu (4/4/2026).
Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni administratif. Ia menyebut momentum ini sebagai titik awal pergerakan organisasi di tingkat daerah untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, di balik seremoni yang berlangsung khidmat, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan: sejauh mana peran Laskar Gibran ini akan benar-benar menyentuh masyarakat, bukan sekadar memperkuat jaringan politik di daerah?
Leonardo meminta seluruh DPW segera melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten/kota melalui pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Konsolidasi ini disebut sebagai langkah krusial untuk memastikan roda organisasi berjalan terstruktur dan profesional.
Struktur yang rapi memang menjadi fondasi penting. Tetapi publik tentu menunggu lebih dari sekadar struktur. Apa program konkret yang akan dirasakan masyarakat? Bagaimana kontribusinya di tengah berbagai persoalan daerah, mulai dari ekonomi hingga sosial?
Organisasi ini juga menyebut akan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dengan dewan pelindung yang terdiri dari Presiden Prabowo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran. Nama-nama besar ini menjadi simbol kekuatan, sekaligus ekspektasi tinggi.
Di titik inilah muncul catatan kritis. Posisi presiden—baik yang sedang menjabat maupun mantan—secara etika publik seharusnya berdiri di atas semua kelompok, bukan terasosiasi langsung dengan gerakan relawan yang berpotensi memiliki muatan politik praktis. Keterlibatan sebagai dewan pelindung, meski mungkin dimaknai simbolis, tetap membuka ruang tafsir tentang batas antara kepemimpinan negara dan kepentingan kelompok.
Kehadiran tokoh nasional, termasuk Joko Widodo, dalam acara tersebut disebut sebagai dorongan moral bagi para kader. Para relawan datang dari berbagai daerah, bahkan dari wilayah jauh seperti Papua, Nusa Tenggara, hingga Sumatera.
Di sisi lain, besarnya jaringan yang dibangun justru membuka ruang tafsir baru. Apakah Laskar Gibran akan menjadi gerakan sosial yang berdampak langsung, atau justru berkembang sebagai mesin konsolidasi kekuatan politik di tingkat akar rumput?
Leonardo menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala oleh DPP. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga arah organisasi tetap sesuai dengan tujuan awal.
Tetapi lagi-lagi, publik tidak hanya menunggu evaluasi internal. Yang lebih dinanti adalah hasil nyata di lapangan.
Dengan terbentuknya kepengurusan di 34 provinsi, Laskar Gibran kini memasuki fase baru. Bukan lagi soal deklarasi atau pelantikan, melainkan pembuktian.
Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab: apakah Laskar Gibran hadir sebagai solusi bagi masyarakat, atau sekadar menambah daftar panjang organisasi relawan yang aktif saat momentum politik, lalu perlahan menghilang. (AS)