lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Fenomena siaran langsung media sosial yang semakin marak kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Aktivitas digital aparatur negara pun ikut disorot, terutama terkait dugaan ASN Pangandaran Live TikTok saat jam kerja berlangsung.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran, Agus Nurdin. Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara wajib menjaga disiplin kerja dan mengutamakan pelayanan publik dibanding aktivitas media sosial pribadi.
Menurut Agus, penggunaan media sosial sebenarnya tidak dilarang bagi ASN. Namun pemanfaatannya harus dilakukan secara tepat serta tidak mengganggu tugas utama sebagai pelayan masyarakat.
“Pada jam kerja, fokus utama ASN adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan. Karena itu, aktivitas seperti live TikTok atau konten media sosial pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tidak diperkenankan,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik, terlebih tren live streaming kini semakin populer di berbagai platform digital. Kondisi itu membuat isu ASN Pangandaran Live TikTok cepat menarik perhatian masyarakat Pangandaran, khususnya di media sosial.
BKPSDM Pangandaran menilai penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah tetap memiliki sisi positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan kedinasan. Misalnya untuk sosialisasi program pemerintah daerah, edukasi masyarakat, penyebaran informasi layanan publik, hingga promosi kegiatan resmi pemerintahan.
Namun Agus mengingatkan bahwa live TikTok saat kerja atau membuat konten hiburan pribadi pada jam dinas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ASN Pangandaran apabila mengganggu kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau digunakan untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan publik tentu diperbolehkan. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi saat jam kerja, itu melanggar disiplin ASN,” katanya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial memang tidak dapat dihindari. Karena itu, aparatur negara harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan etika profesi serta tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa ASN dituntut menjaga citra institusi pemerintah, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital. Jangan sampai konten media sosial pribadi justru memunculkan persepsi negatif terhadap pelayanan publik.
“ASN harus menunjukkan sikap profesional, baik di lingkungan kerja maupun di ruang digital. Jangan sampai aktivitas media sosial justru menurunkan citra institusi pemerintah,” ungkap Agus.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat penting mengenai etika media sosial ASN di tengah meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sarana hiburan maupun komunikasi publik.
BKPSDM Pangandaran memastikan aturan terkait kedisiplinan aparatur negara memiliki dasar hukum yang jelas. Di antaranya melalui PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga memiliki aturan internal melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur disiplin PNS dan PPPK.
Dengan adanya penegasan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh ASN semakin bijak memanfaatkan media sosial serta tetap fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Fenomena ASN Pangandaran Live TikTok pun menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi digital harus dibarengi dengan profesionalisme aparatur negara. Sebab di mata masyarakat, sikap dan perilaku ASN turut mencerminkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Di tengah derasnya tren media sosial saat ini, menjaga disiplin kerja ternyata tetap menjadi “filter” paling ampuh. Sebab kalau semua sibuk live, nanti yang offline justru pelayanan publiknya. (AS/AS)