7. TNI Menyoroti Sertifikat Lulus Sensor
Salah satu isu yang muncul dalam polemik ini menyangkut Sertifikat Lulus Sensor atau SLS.
Kapendam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa film yang tampil secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perfilman. Ketentuan itu mencakup SLS dari Lembaga Sensor Film.
TNI juga mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi visual yang mereka nilai tendensius. Mereka menilai narasi yang tidak berimbang bisa memicu kesalahpahaman.
Namun, isu ini tetap memantik perdebatan. Sebagian pihak melihat nobar komunitas sebagai ruang diskusi publik, bukan sekadar pemutaran komersial.
8. Pemerintah Pusat Mengaku Tidak Melarang
Sikap pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam isu ini.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan untuk melarang pemutaran film Pesta Babi. Ia justru mendorong publik menonton, lalu berdiskusi dan berdebat.
Menurut Yusril, pemerintah dapat memakai kritik dalam film sebagai bahan evaluasi. Terutama jika pelaksanaan proyek di lapangan masih menyisakan persoalan.
Pernyataan ini membuat polemik semakin menarik. Di satu sisi, beberapa tempat mengalami penolakan dan pembubaran. Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan tidak melarang.
9. Dandhy Laksono Menyebut Ini Ujian Demokrasi
Nama Dandhy Laksono kembali menjadi sorotan setelah film ini ramai dibahas. Ia dikenal sebagai pembuat film dokumenter yang sering mengangkat isu politik, demokrasi, lingkungan, dan kekuasaan.
Dalam polemik film Pesta Babi, Dandhy menyebut tekanan terhadap nobar sebagai ujian bagi demokrasi.
Ia juga menyatakan musim nobar akan terus berjalan jika tekanan berlanjut. Sikap itu membuat film ini tidak hanya menjadi karya dokumenter, tetapi juga simbol perlawanan terhadap pembatasan ruang diskusi.
Bagi sebagian penonton, reaksi terhadap film ini justru memperlihatkan masalah yang lebih besar. Publik kembali bertanya, sejauh mana masyarakat boleh membicarakan Papua secara terbuka?
Halaman selanjutnya: FIlm yang Menuntut Jawaban tentang Demokrasi dan Papua
