lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai banyak yang mengeluh. Pasalnya, gaji yang biasanya mereka terima setiap tanggal satu, tapi memasuki bulan Januari tahun 2025, sampai berita ini ditulis (tanggal 3 Januari, jam 13.00), gaji ASN Kota Tasikmalaya belum dibayar.
“Apalagi ini bertepatan dengan tahun baru dan pergantian semester sekolah. Selain urusan kebutuhan rutin, saya juga sempat janji mau belikan hadiah untuk anak saya yang kemarin dapat nilai raport yang memuaskan,” keluh Ujang (tentu bukan nama sebenarnya).
Ujang mengaku tak punya penghasilan sampingan lain selain gaji. Kebetulan, istrinya juga tidak bekerja, sementara anaknya belum ada yang lulus sekolah.
Hal yang sama juga dirasakan Neneng (ini juga bukan nama sebenarnya). ASN single parent ini pun mengalami hal serupa. Sudah lebih dari lima tahun, ia harus jadi tulang punggung keluarga, karena suaminya sudah meninggal.
“Saya betul-betul mengandalkan gaji,” ujar Neneng, lirih.
Baik Ujang maupun Neneng, sama-sama tidak tahu persis apa alasan gaji mereka belum dibayarkan. Mereka juga mengaku tidak tahu kapan gaji mereka akan cair.
“Saya tidak tahu persis, sebenarnya apa penyebab gaji ASN Kota Tasikmalaya belum cair. Hanya dengar sepintar obrolan beberapa pejabat di kantor saya, katanya ada kaitannya dengan sinkronisasi,” jelas Ujang.
Neneng bahkan sama sekali tidak tahu kapan gajinya akan dibayar. Tadi pagi dia dan teman-temannya di kantor masih membahas kapan gaji ASN Kota Tasikmalaya bisa diterima.
“Ada informasi, tapi ini juga sepintas, katanya insha Alloh minggu depan cair,” terang Neneng.
Gaji ASN Kota Tasikmalaya yang belum dibayar ini mendapat perhatian banyak pihak, salah satunya dari aktivis Forum Diskusi Albadar Institute. Menurutnya, diakui atau tidak, keterlambatan gaji ASN di Kota Tasikmalaya ini pasti berkaitan dengan kualitas kinerja, khususnya bidang-bidang yang berkaitan dengan keuangan.
“Gimana ya. Untuk kejadiannya seperti ini, mana mungkin ada orang memuji kinerja Pemkot Tasikmalaya, kan? Kalaupun tidak menilai buruk, minimal mempertanyakan, kok bisa sampai urusan mendasar dan rutin saja keteteran?” ujar Diki.
Menurut Diki, bagaimanapun dalihnya, pasti ada kelemahan di manajemen keuangan Pemkot Tasikmalaya. Dan sangat mungkin, kelemahan ini ada di level pemangku kebijakan. Kemungkinan masalahnya ada level pejabat.
“Kalau staf itu pasukan, diberi arahan apapun pasti nurut. Diajak lari pasti lari. Nah, kalau masalah gaji ASN Kota Tasikmalaya lambat dibayar, kemungkinan masalahnya ada di level kebijakan, di pejabatnya. Mustahil kalau staf salah, akibatnya sampai menunda pembayaran seluruh ASN di Kota Tasikmalaya. Mungkin salah arahan, atau lambat mengikuti regulasi baru. Kecuali, kalau penundaan pembayaran gaji ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ini kan tidak, di daerah lain lancar-lancar saja,” jelas Diki.
Masih menurut Diki, sebaiknya kalau ada masalah seperti ini, segera dikomunikasikan secara terbuka. Jajaran pimpinan di Pemkot Tasikmalaya langsung bicara ke semua ASN, bahkan kepada masyarakat.
“Masyarakat atau media turut memberi perhatian pada urusan gaji ASN Kota Tasikmalaya yang belum dibayar, hal itu tidak bisa disalahkan. Justru harus jadi pengingat, bahwa ASN itu aset rakyat, milik rakyat. Apapun yang terjadi dengan ASN pasti jadi perhatian rakyat. Karena itu sebaiknya pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ada yang mau bicara, kan bisa manfaatkan media. Bukan malah sebaliknya, menghindar atau bungkam!” pungkas Diki. (Deni Heryanto/Lintas Priangan)
