lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) berlangsung begitu cepat hingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan Purbaya dicopot.
Purbaya bahkan masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan ketika kabar pergantian tersebut terjadi.
Pada hari yang sama, Purbaya menghadiri rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Di tengah pemaparannya, pimpinan rapat meminta Purbaya menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat.
Tak lama berselang, publik mengetahui bahwa Prabowo telah melantik Suahasil Nazara sebagai Nahkoda Kementerian Keuangan yang baru.
Suahasil sendiri mengaku baru mendapat informasi mengenai penunjukannya pada pagi hari sebelum pelantikan sore harinya. Ia mengatakan mendapat telepon dari pihak Istana untuk bersiap mengikuti pelantikan.
Pergantian mendadak tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: mengapa Purbaya harus diganti setelah baru sekitar satu tahun menjabat?
Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi yang secara spesifik menyebut alasan Presiden Prabowo memberhentikan Purbaya.
Kritik Mahfud MD: Masalah komunikasi dan substansi
Di tengah pertanyaan publik tersebut, pernyataan Mahfud MD kembali menjadi sorotan.
Dalam sebuah diskusi yang membahas pergantian Purbaya, Mahfud menilai terdapat dua persoalan mendasar selama Purbaya menjabat Menteri Keuangan.
Pertama, komunikasi publik. Kedua, substansi kebijakan.
Menurut Mahfud, Purbaya pada awal masa jabatannya sempat memberikan harapan besar mengenai kemampuan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi.
Namun, gaya komunikasi yang terlalu percaya diri justru dinilai menjadi persoalan.
Mahfud menyoroti sejumlah pernyataan Purbaya yang dianggap meremehkan pihak yang berbeda pandangan.
Ia juga mengungkit perseteruan Purbaya dengan ekonom Ferry Latuhihin.
Dalam pandangan Mahfud, seorang Menteri Keuangan bukan hanya dituntut mampu mengelola kebijakan fiskal, tetapi juga harus menjaga komunikasi publik dan marwah institusi.
Mahfud kemudian berharap Suahasil Nazara mengambil pendekatan yang berbeda.
Menurutnya, Suahasil lebih dikenal sebagai figur yang tidak terlalu banyak berbicara dan lebih mengutamakan pekerjaan.
Polemik dengan Ferry Latuhihin ikut menjadi sorotan
Nama Ferry Latuhihin tidak bisa dilepaskan dari perjalanan polemik Purbaya selama menjabat.
Ferry merupakan ekonom senior dan analis pasar modal yang selama beberapa waktu cukup vokal mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk kebijakan Purbaya.
Keduanya bahkan pernah terlibat saling kritik secara terbuka.
Pada Maret 2026, Purbaya pernah menanggapi kritik Ferry mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Saat itu, Purbaya mempertanyakan latar belakang dan pengalaman Ferry dalam pemerintahan serta menilai Ferry tidak memiliki akses langsung terhadap data ekonomi pemerintah.
Ferry sendiri dikenal sebagai ekonom yang cukup vokal dan kerap menyampaikan pandangan kritis mengenai ekonomi Indonesia.
Ia menempuh pendidikan ekonomi dari jenjang sarjana hingga doktoral di Erasmus University Rotterdam, Belanda.
Dalam perjalanan kariernya, Ferry pernah menjadi analis pasar keuangan di Danareksa dan kemudian dikenal sebagai Chief Economist di Bank International Indonesia (BII). Ia juga pernah berkarier sebagai Chief Economist di Tanamduit.
Media juga mencatat Ferry pernah menjadi penasihat ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Artinya, Ferry bukan sekadar pengamat yang muncul setelah polemik Purbaya. Ia memiliki rekam jejak panjang di bidang ekonomi dan pasar keuangan serta pernah berada di lingkaran pembahasan ekonomi pasangan Prabowo-Gibran.
Kritik Ferry terhadap Purbaya semakin keras
Perbedaan pandangan antara Ferry dan Purbaya kemudian berkembang menjadi polemik terbuka.
Ferry beberapa kali mempertanyakan arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah.
Pada Agustus 2026, Ferry bahkan menyampaikan pandangan bahwa Menteri Keuangan seharusnya diganti dengan sosok yang lebih memahami persoalan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, Purbaya sebelumnya menilai kritik Ferry perlu disikapi hati-hati dan mempertanyakan dasar data yang digunakan dalam menyampaikan prediksi ekonomi.
Perdebatan tersebut membuat hubungan keduanya menjadi salah satu konflik terbuka yang paling banyak diperbincangkan dalam diskursus ekonomi nasional.
Namun, penting dicatat, tidak ada bukti resmi yang menyatakan bahwa polemik Purbaya dengan Ferry Latuhihin menjadi alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya.
Hubungan tersebut hanya menjadi salah satu konteks yang kini kembali diperbincangkan setelah pergantian Menteri Keuangan.
Gaya komunikasi Purbaya juga pernah menuai sorotan
Selain perdebatan dengan ekonom, gaya komunikasi Purbaya selama menjabat juga beberapa kali menjadi bahan pemberitaan.
Purbaya dikenal cukup aktif memberikan komentar mengenai kondisi ekonomi, pasar, pajak, investasi hingga kebijakan fiskal.
Gaya tersebut membuatnya berbeda dari sejumlah Menteri Keuangan sebelumnya yang cenderung menggunakan bahasa teknokratis dan berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan.
Bagi pendukungnya, gaya tersebut dianggap membuat persoalan ekonomi lebih mudah dipahami publik.
Namun bagi pengkritiknya, cara komunikasi yang terlalu lugas dan terkadang konfrontatif justru berisiko menimbulkan persoalan baru.
Mahfud MD termasuk salah satu tokoh yang menyoroti sisi tersebut.
Bea Cukai dan pajak juga sempat menjadi medan pembenahan
Dalam rapat kerja dengan parlemen sebelum pergantiannya, Purbaya juga memaparkan persoalan mengenai perpajakan dan Bea Cukai.
Ia mengungkapkan Presiden Prabowo telah berulang kali meminta perbaikan sistem Bea Cukai. Bahkan, pimpinan yang dinilai tidak mampu melakukan pembenahan disebut harus diganti.
Purbaya juga menyinggung persoalan praktik tidak sehat dalam perpajakan yang menurutnya pernah membuat sektor tertentu menjadi seperti zona terlindungi.
Ia memberikan contoh dugaan pelanggaran pajak oleh perusahaan asing dan menyebut praktik tersebut dapat merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan tidak sehat bagi perusahaan domestik yang patuh.
Menurut paparannya, pembenahan sistem perpajakan dan Bea Cukai menjadi bagian penting untuk memperkuat penerimaan negara.
Namun, pembahasan tersebut tiba-tiba terhenti ketika Purbaya diminta menerima telepon dari Mensesneg.
Apakah pencopotan berkaitan dengan kebijakan fiskal?
Spekulasi lain kemudian muncul terkait arah kebijakan fiskal Purbaya.
Selama menjabat, Purbaya mengambil sejumlah langkah yang cukup kontroversial, termasuk kebijakan penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar di perbankan untuk mendorong likuiditas dan kredit.
Ia juga beberapa kali menyampaikan pandangan yang berbeda dengan sejumlah ekonom maupun otoritas lain mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Reuters mencatat masa jabatan Purbaya diwarnai kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, pelemahan rupiah, tekanan terhadap kepercayaan investor, serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak biasa.
Namun, alasan resmi yang disampaikan pemerintah sejauh ini adalah keputusan pergantian menteri melalui Keppres, bukan penjelasan terperinci mengenai kesalahan atau kegagalan tertentu dari Purbaya.
Karena itu, berbagai dugaan mengenai alasan pencopotan masih harus ditempatkan sebagai spekulasi.
Suahasil datang membawa pesan berbeda
Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Prabowo justru memilih Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya.
Pilihan itu menarik karena Suahasil bukan figur baru di Kementerian Keuangan.
Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan telah menduduki posisi tersebut sejak 2019. Ia juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Suahasil kemudian menyampaikan pesan bahwa tugas utamanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Pesan tersebut seolah menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan APBN tetap sehat sekaligus mampu membiayai program-program prioritas Presiden.
Suahasil juga menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap sesuai batas yang ditetapkan.
Purbaya pergi, alasan sebenarnya masih menjadi tanda tanya
Purbaya kini bukan lagi Menteri Keuangan.
Ia meninggalkan jabatan tersebut setelah sekitar satu tahun menjabat, dan pergantiannya terjadi dengan cara yang relatif mendadak.
Mahfud MD memberikan satu perspektif: komunikasi publik dan substansi kebijakan.
Polemik dengan Ferry Latuhihin memberikan konteks lain mengenai gaya Purbaya menghadapi kritik.
Sementara sejumlah analis internasional menyoroti persoalan kredibilitas fiskal dan kepercayaan pasar.
Namun, semua itu belum bisa disebut sebagai alasan resmi pencopotan.
Satu hal yang sudah pasti, Prabowo kini mempercayakan kursi Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi hanya mengapa Purbaya dicopot.
Publik juga akan menunggu apakah Suahasil mampu membuktikan bahwa pergantian tersebut memang bagian dari perubahan arah pengelolaan keuangan negara.
Jika jawabannya iya, dampaknya akan terlihat dalam kebijakan APBN, penerimaan negara, hubungan dengan Bank Indonesia, dan terutama kepercayaan pasar.
Jika tidak, pergantian Menteri Keuangan untuk ketiga kalinya di pemerintahan Prabowo justru dapat memperbesar pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan ekonomi nasional. (HS)