lintaspriangan.com, OPINI. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar soal menu, dapur atau distribusi makanan. Kali ini yang menjadi sorotan justru cara pemerintah merespons kritik, lagi-lagi komunikasi pejabat Prabowo memancing berbagai opini publik.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut ramainya persoalan MBG sebagai sesuatu yang dipengaruhi faktor ideologis dan politik. Ia juga menyebut guru, orang tua siswa, wartawan hingga oknum LSM sebagai pihak yang ikut membuat persoalan tersebut ramai.
Pernyataan itu sontak mengundang pertanyaan yang lebih mendasar.
Jika guru melaporkan kondisi makanan yang diterima murid, jika orang tua mempertanyakan kesehatan anaknya, jika wartawan memberitakan keluhan di lapangan, lalu jika masyarakat sipil meminta evaluasi, apakah semuanya harus terlebih dahulu dicurigai sebagai persoalan politik?
Atau seharusnya suara-suara tersebut diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik?
Di sinilah persoalan komunikasi pejabat Prabowo sebagai corong pemerintah menjadi penting.
Sebab dalam sebuah program yang menyangkut makanan dan keselamatan anak-anak, pemerintah semestinya tidak sibuk mencari siapa yang membuat kegaduhan.
Pemerintah justru harus memastikan mengapa kegaduhan itu muncul.
Ketika angka sudah berbicara, kritik tak bisa sekadar disebut ramai di media sosial
Pemerintah tentu berhak membela program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
MBG adalah salah satu program unggulan pemerintahan yang dirancang untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Tetapi membela program tidak sama dengan menolak kritik.
Data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam rapat bersama BGN pada 3 September 2026 mencatat 560 kejadian keracunan terkait MBG dengan 50.059 orang terdampak hingga 2 September.
Kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Angka sebesar itu seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar kegaduhan media sosial.
Bahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut persoalan tersebut sudah tidak tepat jika dipandang sebagai kejadian terisolasi.
Artinya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar citra MBG.
Yang dipertaruhkan adalah kemampuan negara memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman.
BGN sendiri telah mengakui ada masalah
Ironisnya, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa pemerintah sendiri telah mengambil tindakan korektif.
Pada September 2026, BGN menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Alasannya bukan karena semuanya terbukti menyebabkan keracunan.
Ada persoalan yang lebih mendasar: dapur-dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN bahkan menegaskan bahwa 1.999 dapur itu bukan sudah mendaftar tetapi gagal memenuhi persyaratan. Mereka disebut belum melakukan pendaftaran sama sekali.
Kalau standar sanitasi merupakan syarat mutlak, pertanyaan publik kemudian menjadi sangat wajar.
Bagaimana dapur yang belum mendaftarkan SLHS bisa menjalankan program yang makanannya dikonsumsi anak-anak?
Pertanyaan itu bukan serangan politik.
Itu pertanyaan mengenai tata kelola.
Dan tata kelola pemerintahan memang harus boleh dipertanyakan.
Kritik seharusnya dijawab dengan audit, bukan mencari kambing hitam
Di sinilah letak persoalan dari pernyataan Sudaryono.
Jika memang ada pihak yang sengaja mempolitisasi MBG, pemerintah tentu bisa menunjukkan buktinya.
Siapa?
Apa motifnya?
Apa datanya?
Di mana manipulasi informasinya?
Jangan sampai semua kritik otomatis dimasukkan ke dalam satu keranjang bernama “politis”.
Sebab jika demikian, pemerintah akan kehilangan kemampuan membedakan antara propaganda politik dengan pengawasan publik.
Padahal keduanya jelas berbeda.
Wartawan bekerja mencari informasi.
Guru menyampaikan kondisi yang mereka lihat.
Orang tua menyampaikan kekhawatiran terhadap anak.
LSM menjalankan fungsi kontrol sosial.
Mereka tentu bisa salah.
Berita juga bisa keliru.
Kritik juga bisa berlebihan.
Tetapi jawaban terhadap kekeliruan tersebut adalah data, klarifikasi, koreksi dan transparansi.
Bukan pelabelan.
Masalah komunikasi pejabat bukan hanya terjadi pada Sudaryono
Polemik Sudaryono juga membuka kembali persoalan yang sudah berulang sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Komunikasi publik pemerintah beberapa kali justru menjadi berita tersendiri.
Kasus Hasan Nasbi menjadi salah satu contoh paling jelas.
Saat terjadi teror berupa pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo, Hasan Nasbi pernah merespons dengan pernyataan agar kepala babi tersebut “dimasak saja”.
Pernyataan itu kemudian dikritik luas.
Bahkan Presiden Prabowo sendiri mengakui ucapan tersebut sebagai tindakan yang “teledor” dan keliru.
Prabowo saat itu bahkan mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas kualitas komunikasi pemerintah pada masa awal pemerintahannya.
Artinya, problem komunikasi tersebut bukan sekadar persepsi media.
Presiden sendiri pernah mengakuinya.
Purbaya dan pelajaran dari komunikasi yang terlalu percaya diri
Kasus berikutnya datang dari sektor ekonomi, spekulasi yang beredar di Balik alasan pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan juga konon katanya ditenggarai karena masalah komunikasi beliau selama menjabat.
Purbaya Yudhi Sadewa ketika menjadi Menteri Keuangan juga beberapa kali menjadi sorotan karena gaya komunikasinya yang sangat lugas dan percaya diri.
Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia merespons tuntutan 17+8 rakyat pada awal masa jabatannya.
Purbaya menyatakan belum mempelajari tuntutan tersebut dan menilai persoalan itu sebagai suara sebagian kecil masyarakat.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap keresahan publik.
Belakangan, Mahfud MD juga menyoroti gaya komunikasi Purbaya.
Menurut Mahfud, ada dua persoalan mendasar dalam kepemimpinan Purbaya, yakni komunikasi publik dan substansi.
Pergantian Purbaya oleh Suahasil Nazara pada September 2026 memang tidak secara resmi dikaitkan pemerintah dengan persoalan komunikasi tersebut.
Namun kasusnya memberikan satu pelajaran penting:
Pejabat publik tidak hanya dinilai dari apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana masyarakat menangkap pesan tersebut.
Bahkan Menteri Kesehatan pernah tersandung persoalan serupa
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga pernah mendapat sorotan akibat sejumlah pernyataan publik.
Salah satunya ketika ia menggunakan ukuran celana sebagai analogi risiko kesehatan dan menyebut orang dengan ukuran tertentu akan lebih cepat “menghadap Allah”.
Dalam konteks kesehatan, maksud yang ingin disampaikan sebenarnya berkaitan dengan obesitas dan risiko kesehatan.
Namun pilihan bahasanya memicu kontroversi.
Budi juga pernah mengatakan bahwa orang dengan penghasilan Rp15 juta lebih sehat dan lebih pintar.
Sekali lagi, bisa saja ada konteks akademik di balik pernyataan tersebut.
Tetapi pejabat negara tidak berbicara di ruang seminar yang hanya dihadiri kalangan terbatas.
Mereka berbicara kepada jutaan orang dengan kondisi sosial, ekonomi dan pengalaman hidup yang berbeda.
Karena itu, kata-kata menjadi bagian dari tanggung jawab jabatan.
Ketika pernyataan pejabat justru menjadi masalah baru
Kasus Rahayu Saraswati pada 2025 juga menunjukkan bahwa pernyataan pejabat dapat berkembang menjadi persoalan politik.
Rahayu, yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, akhirnya menyatakan mundur setelah pernyataannya dianggap menyakiti banyak pihak dan menuai kontroversi.
Ia sendiri meminta maaf dan menjelaskan konteks pernyataannya.
Pelajarannya sederhana.
Di era media sosial, satu potongan video bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.
Tetapi itu bukan berarti pejabat bebas mengatakan apa saja lalu menyalahkan masyarakat karena salah memahami.
Justru semakin besar jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk memilih kata.
Presiden sendiri pernah meminta komunikasi pemerintah diperbaiki
Persoalan ini sebenarnya sudah disadari dari dalam Istana.
Prabowo pernah menyampaikan bahwa komunikasi pemerintah sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Artinya, program yang bagus tetapi disampaikan dengan cara buruk tetap bisa kehilangan kepercayaan publik.
Ini bukan persoalan pencitraan.
Ini persoalan pemerintahan.
Ketika masyarakat tidak percaya kepada komunikatornya, mereka juga akan semakin sulit percaya kepada kebijakan yang disampaikan.
Karena itu, komunikasi publik seharusnya tidak hanya berfungsi membela pemerintah.
Komunikasi publik harus menjelaskan.
Harus mengakui ketika ada masalah.
Harus memberikan data.
Dan yang paling penting, harus menunjukkan empati.
MBG tidak membutuhkan pejabat yang mudah tersinggung
MBG adalah program yang terlalu besar untuk diperlakukan seperti proyek yang tidak boleh dikritik.
Jika ada makanan basi, selidiki.
Jika ada keracunan, investigasi.
Jika ada dapur tidak memenuhi standar, tutup.
Jika ada kontraktor atau pengelola yang lalai, beri sanksi.
Jika ada informasi yang keliru, bantah dengan data.
Jika ada wartawan salah memberitakan, berikan hak jawab.
Jika ada LSM yang keliru, jawab argumentasinya.
Selesai.
Tidak perlu mencari musuh di setiap kritik.
Sebab pemerintah yang kuat seharusnya tidak takut pada pertanyaan.
Pemerintah yang kuat justru mampu menjawab pertanyaan dengan bukti.
Jangan sampai keselamatan anak kalah oleh kebutuhan menjaga citra
Di sinilah kritik terhadap komunikasi pejabat menjadi penting.
Program MBG menyangkut anak-anak.
Mereka bukan angka statistik.
Mereka bukan sekadar penerima manfaat.
Dan mereka tentu bukan alat untuk memenangkan perdebatan politik.
Ketika seorang anak sakit setelah mengonsumsi makanan program pemerintah, pertanyaan pertama negara semestinya bukan siapa yang memviralkan.
Pertanyaannya harus:
Apa yang terjadi?
Mengapa terjadi?
Siapa yang bertanggung jawab?
Bagaimana memastikan tidak terulang?
Dan bagaimana nasib korban?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya memenuhi ruang konferensi pers.
Bukan perdebatan mengenai apakah kritik itu ideologis atau politis.
Pemerintah tidak boleh alergi terhadap cermin
Ada satu ironi besar dalam persoalan ini.
Pemerintah membangun MBG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tetapi kualitas program tidak akan pernah meningkat jika pemerintah hanya mau mendengar pujian.
Kritik adalah cermin.
Cermin memang tidak selalu memperlihatkan wajah yang ingin kita lihat.
Tetapi memecahkan cermin karena tidak suka dengan bayangannya tidak akan membuat wajah menjadi lebih baik.
Begitu pula dengan pemerintahan.
Jika ada masalah dalam MBG, jangan salahkan wartawan karena memberitakannya.
Jika orang tua mengeluh, jangan buru-buru curigai motifnya.
Jika guru berbicara, dengarkan.
Jika LSM mengkritik, uji datanya.
Jika masyarakat resah, jawab keresahannya.
Dan jika memang kritik tersebut salah, pemerintah memiliki semua instrumen untuk membuktikannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo bukan seberapa sedikit kritik yang terdengar.
Ukuran keberhasilannya justru seberapa mampu pemerintah memperbaiki kebijakan setelah kritik itu terdengar.
Karena negara yang sehat bukan negara tanpa kritik.
Negara yang sehat adalah negara yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah.
Dan untuk program sebesar MBG, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pemerintah.
Yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak Indonesia, keselamatan penerus Bangsa. (HS)
