lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketika ruang fiskal daerah semakin sempit, pemerintah tidak cukup hanya sibuk mencari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada pekerjaan lain yang sama pentingnya: memastikan setiap rupiah yang tersedia sejak awal direncanakan untuk kebutuhan yang tepat, wajar, efisien, dan benar-benar menjadi prioritas.
Sebab persoalan fiskal akan semakin berat apabila pendapatan sulit ditingkatkan, sementara rencana belanja masih tidak tepat sasaran, tidak efektif, berulang tanpa hasil terukur, atau justru salah menentukan prioritas di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Prioritas pemerintah sebenarnya sudah dapat mulai dibaca sejak tahap perencanaan.
Sebelum uang dibelanjakan, pemerintah telah menentukan program, kegiatan, kebutuhan, volume, lokasi, waktu, dan besaran anggaran.
Dari sanalah publik sebenarnya dapat mulai melihat: persoalan apa yang dianggap penting oleh pemerintah dan ke mana uang rakyat akan diarahkan.
Di titik itulah Mata Rakyat hadir.
Mata Rakyat merupakan AI yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat membaca, menelusuri, membandingkan, dan menguji rencana belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Aktivis Al-Badar Institute, Diki Samani, mengatakan gagasan dasarnya sederhana. Ketika pemerintah berbicara mengenai keterbatasan fiskal, pengawasan tidak boleh hanya diarahkan kepada bagaimana pemerintah mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana uang tersebut sejak awal direncanakan untuk dibelanjakan.
“Kalau fiskalnya sedang sempit, setiap rupiah justru harus semakin diperketat sejak perencanaan. Jangan sampai kita sibuk bicara meningkatkan PAD, tetapi rencana belanjanya masih tidak tepat sasaran, volumenya berlebihan, manfaatnya tidak terukur, atau malah salah prioritas,” kata Diki.
Menurut dia, arah keberpihakan pemerintah dapat mulai dibaca dari rencana belanjanya.
“Kalau suatu persoalan terus berulang dan dirasakan masyarakat, kita bisa lihat sejak awal: persoalan itu sebenarnya mendapat tempat dalam perencanaan anggaran atau tidak. Berapa yang direncanakan, OPD mana yang menangani, dan dibandingkan kebutuhan lain, benar-benar menjadi prioritas atau hanya disebut dalam pidato,” ujarnya.
Mata Rakyat dirancang untuk bekerja dengan berbagai dokumen perencanaan dan data pemerintahan, mulai dari RPJMD, RKPD, dokumen perangkat daerah hingga ribuan data Rencana Umum Pengadaan.
Data tersebut tidak hanya ditampilkan.
AI dapat menghubungkan satu data dengan data lainnya, mencari pola, membandingkan antar-OPD dan antar-tahun, serta membantu menguji kewajaran harga, kewajaran volume, relevansi kebutuhan, skala prioritas, potensi tumpang tindih hingga manfaat yang direncanakan.
Dari Masalah di Jalan, Lalu Cari Rencana Anggarannya
Menurut Diki, salah satu kekuatan Mata Rakyat adalah membalik cara masyarakat membaca APBD.
Masyarakat tidak harus memulai dari kode rekening, nomenklatur, atau dokumen anggaran yang rumit.
Masyarakat bisa memulai dari persoalan yang mereka lihat setiap hari.
Misalnya persoalan geng motor dan kekerasan jalanan.
Masyarakat cukup bertanya:
“Cari seluruh rencana belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan penanganan geng motor, kenakalan remaja, ketertiban umum, pembinaan pemuda, perlindungan anak, dan pencegahan kekerasan. Berapa nilainya dan apakah persoalan ini benar-benar ditempatkan sebagai prioritas?”
Pertanyaan serupa dapat diajukan terhadap persoalan sampah.
“Berapa rencana belanja penanganan sampah tahun ini? Berapa untuk armada, pengangkutan, TPS, pengurangan sampah, dan pengelolaan TPA?”
Kemudian pertanyaannya bisa diperdalam:
“Jika persoalan sampah terus berulang, apakah dari perencanaannya pemerintah memang sudah memberikan porsi yang memadai?”
Begitu pula dengan banjir dan genangan.
“Tampilkan seluruh rencana belanja drainase dan pengendalian banjir. Di mana lokasinya? Apakah titik yang terus-menerus tergenang justru menjadi prioritas?”
Menurut Diki, pendekatan tersebut membuat masyarakat tidak lagi hanya mengetahui berapa uang yang direncanakan untuk dibelanjakan, tetapi dapat mulai membaca arah kebijakan pemerintah dari angka-angka perencanaannya.
“Perencanaan anggaran sebenarnya memperlihatkan pilihan. Ketika uang terbatas, memilih satu belanja berarti ada kebutuhan lain yang mungkin tidak dipilih. Karena itu publik berhak menilai: pilihan prioritasnya benar atau tidak,” katanya.
Tinta Printer Pun Bisa Dihitung
Mata Rakyat juga dapat membantu menguji potensi kebocoran melalui rencana belanja yang selama ini terlihat sederhana.
Contohnya tinta printer.
Sebuah perangkat daerah mungkin merencanakan pembelian tinta printer refill dengan harga satuan yang terlihat wajar.
Tetapi Mata Rakyat tidak berhenti pada harga.
AI dapat diperintahkan:
“Berapa botol tinta yang direncanakan OPD ini selama satu tahun?”
Lalu:
“Berapa rim kertas yang direncanakan pada periode yang sama?”
Selanjutnya jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah printer, jumlah pegawai, karakter pekerjaan kantor, kapasitas cetak tinta, serta hari kerja efektif.
Jika jumlah tinta yang direncanakan secara teoritis dapat mencetak jauh lebih banyak halaman dibandingkan jumlah kertas atau kebutuhan administrasi yang masuk akal, muncul pertanyaan mengenai kewajaran volumenya.
Itu bukan vonis.
Bukan pula tuduhan.
Tetapi red flag yang layak diperiksa lebih lanjut.
Logika serupa dapat diterapkan terhadap BBM, pemeliharaan kendaraan, makan-minum rapat, perjalanan dinas, ATK, sewa, honorarium, serta berbagai rencana belanja rutin lainnya.
“Barangnya mungkin murah. Harga satuannya mungkin benar. Tapi apakah volumenya wajar? Kebocoran tidak selalu muncul karena harga mahal. Volume yang tidak masuk akal juga harus diuji,” kata Diki.
Perjalanan Dinas dan Makan Minum Juga Bisa Dibedah
Untuk perjalanan dinas, Mata Rakyat dapat menghitung jumlah perjalanan, jumlah pegawai, tujuan perjalanan, lama perjalanan, hingga jumlah hari kerja efektif.
Masyarakat dapat bertanya:
“Berapa total rencana perjalanan dinas OPD ini selama setahun? Kalau seluruh jumlah harinya dijumlahkan, apakah masih masuk akal dibandingkan jumlah pegawai dan hari kerja?”
Begitu pula dengan makan-minum kegiatan.
Mata Rakyat dapat membandingkan jumlah paket konsumsi, jumlah kegiatan, jumlah peserta, harga per orang, hingga kemungkinan kegiatan yang waktunya saling bertumpuk.
Dengan demikian, rencana belanja kecil tidak lagi dibaca satu per satu sebagai transaksi yang berdiri sendiri.
AI dapat melihatnya sebagai pola.
Sebab pengeluaran kecil yang terjadi puluhan atau ratusan kali pada akhirnya dapat berubah menjadi angka besar.
Bandwidth Miliaran, Apakah Volumenya Benar-Benar Wajar?
Uji kewajaran volume juga dapat diterapkan pada rencana belanja teknologi informasi.
Salah satu contoh yang dapat diuji adalah belanja jaringan dan internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
Nilainya mencapai miliaran rupiah.
Besarnya anggaran tersebut tentu tidak otomatis berarti pemborosan.
Tetapi Mata Rakyat dapat membantu publik mengajukan pertanyaan yang selama ini sulit dilakukan tanpa membaca banyak dokumen sekaligus.
Berapa kapasitas bandwidth yang direncanakan?
Berapa titik yang akan dilayani?
Berapa kebutuhan masing-masing titik?
Berapa jumlah pengguna?
Untuk layanan apa saja kapasitas sebesar itu digunakan?
Siapa providernya?
Berapa harga per Mbps?
Dan yang tidak kalah penting:
“Apakah kapasitas sebesar itu benar-benar terpakai?”
Jika layanan internet pemerintah disebut terpusat, Mata Rakyat juga dapat menyisir rencana belanja seluruh perangkat daerah.
Pertanyaannya sederhana:
“Apakah OPD lain masih merencanakan pembelian internet secara terpisah?”
Jika ada, tidak otomatis berarti duplikasi.
Bisa saja terdapat kebutuhan khusus, lokasi berbeda, jalur cadangan, atau fungsi teknis lainnya.
Namun alasan tersebut harus dapat dijelaskan.
Jika dua anggaran ternyata digunakan untuk kebutuhan yang secara substantif sama, pada lokasi dan periode yang sama, maka terdapat alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Belanja Digital Besar, Layanan Publiknya Bagaimana?
Pengujian Mata Rakyat tidak berhenti pada besarnya input.
AI juga dapat membantu menghubungkan belanja dengan hasil yang diterima masyarakat.
Salah satu contoh sederhana terlihat pada website DPRD Kota Tasikmalaya.
Hingga pertengahan September 2026, tautan website DPRD yang terdapat pada portal Pemerintah Kota Tasikmalaya ketika diakses masih mengarah pada domain yang tidak aktif atau berstatus suspended.
Kondisi tersebut tentu tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan belanja bandwidth Diskominfo.
Penyebabnya dapat berupa domain, hosting, server, administrasi, konfigurasi, atau tata kelola aplikasi.
Tetapi justru di situlah pertanyaan publik harus dimulai.
Dengan belanja jaringan, data center, dan layanan digital yang besar, mengapa kanal informasi lembaga publik tertentu justru tidak dapat diakses?
Mata Rakyat dapat membantu menelusuri:
Siapa yang mengelola website tersebut?
Apakah terdapat rencana belanja pemeliharaan?
Siapa penyedia hosting?
Apakah server berada pada infrastruktur Pemerintah Kota?
Apakah kewenangannya berada pada Diskominfo atau Sekretariat DPRD?
Dan apa penyebab layanannya tidak berjalan?
“Jangan langsung menyimpulkan. Justru cari datanya. Anggarannya di mana, kewenangannya siapa, kebutuhan teknisnya apa, kemudian hasilnya seperti apa,” ujar Diki.
Temuan BPK Tiga Tahun Terakhir Bisa Ditanya dengan Bahasa Warga
Kemampuan Mata Rakyat tidak hanya diarahkan pada rencana belanja.
Menurut Diki, masyarakat juga dapat menggunakan AI tersebut untuk menelusuri temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam tiga tahun terakhir.
Tidak perlu mengetahui istilah audit.
Tidak perlu mengetahui nomor bab.
Tidak perlu mengetahui halaman laporan.
“Tinggal tanya dengan bahasa warga. Silakan bebas,” kata Diki.
Misalnya:
“Apa saja temuan BPK terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam tiga tahun terakhir?”
Atau:
“Temuan BPK mana yang nilainya paling besar?”
“OPD mana yang paling sering muncul dalam temuan?”
“Apakah ada temuan yang berulang dari tahun ke tahun?”
Bahkan masyarakat dapat bertanya lebih tajam:
“Dari temuan BPK tiga tahun terakhir, mana yang paling kuat menunjukkan red flag atau paling layak diuji lebih lanjut sebagai indikasi korupsi?”
Mata Rakyat kemudian dapat membantu membandingkan jenis temuan, nilai kelebihan pembayaran atau potensi kerugian, kelemahan pengendalian, ketidakpatuhan, pengulangan persoalan, pihak yang terkait, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
Namun hasil analisis tersebut tetap harus ditempatkan sebagai analisis awal.
AI tidak menetapkan seseorang melakukan tindak pidana.
Kesimpulan mengenai korupsi tetap membutuhkan pembuktian melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang.
Menurut Diki, fungsi AI justru membuat laporan pemeriksaan yang selama ini sulit dibaca masyarakat menjadi lebih mudah ditelusuri.
“Kalau selama ini orang harus membaca ratusan halaman, sekarang dia bisa langsung bertanya: apa temuan yang paling serius, apa yang berulang, berapa nilainya, dan OPD mana yang terkait. AI membantu membaca dan menghubungkan datanya,” ujarnya.
Bisa Dicoba Masyarakat Secara Gratis
Mata Rakyat dirancang agar dapat digunakan masyarakat secara gratis.
Pengguna tidak harus memahami bahasa anggaran.
Tidak harus memahami istilah teknis pengadaan.
Tidak pula harus menjadi auditor.
Pertanyaan dapat diajukan menggunakan bahasa sehari-hari.
Masyarakat yang ingin mencoba Mata Rakyat Kota Tasikmalaya dapat mengaksesnya melalui:
Mahasiswa dapat menggunakannya untuk penelitian.
Wartawan untuk penelusuran awal.
Akademisi untuk kajian kebijakan.
Aktivis untuk kontrol sosial.
Anggota DPRD bahkan dapat menggunakannya untuk membantu fungsi pengawasan.
Dan masyarakat biasa dapat menggunakannya untuk mengetahui ke mana uang daerah direncanakan akan dibelanjakan.
Jangan Sampai Fiskal Terasa Sempit karena Perencanaannya Longgar
Bagi Mata Rakyat, efisiensi fiskal bukan sekadar mencari harga termurah.
Setidaknya ada empat pertanyaan yang harus diajukan sejak rencana belanja dibuat:
Apakah kebutuhan itu memang prioritas?
Apakah volumenya wajar?
Apakah harganya masuk akal?
Apakah manfaat yang direncanakan sebanding dengan uang yang akan dikeluarkan?
Sebab ketika anggaran telah dieksekusi, sebagian pilihan sudah terlambat untuk diperbaiki.
Kontrol publik justru seharusnya dimulai sebelum uang dibelanjakan.
Sebuah rencana dapat memiliki harga satuan yang wajar tetapi volumenya terlalu besar.
Volumenya dapat masuk akal tetapi kebutuhannya bukan prioritas.
Kebutuhannya dapat menjadi prioritas tetapi desain programnya tidak menjawab persoalan.
Di situlah ruang fiskal dapat terasa semakin sempit.
Bukan semata-mata karena daerah kekurangan uang.
Tetapi karena pilihan belanjanya tidak cukup tajam.
Mata Rakyat tidak dirancang menjadi hakim.
Tidak menggantikan auditor.
Tidak menggantikan aparat pengawasan.
Dan tidak menggantikan penegak hukum.
AI tersebut ditempatkan sebagai alat kontrol sosial berbasis data.
Ia membaca.
Menghubungkan.
Menghitung.
Membandingkan.
Kemudian menunjukkan bagian mana yang layak ditanyakan lebih jauh.
Masyarakat bahkan dapat memberikan perintah sederhana:
“Dari seluruh rencana belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya, tunjukkan 20 paket yang paling layak diuji dari sisi kewajaran harga, volume, prioritas, dan manfaatnya. Jelaskan alasannya.”
Atau:
“Bandingkan rencana belanja tahun ini dengan temuan BPK tiga tahun terakhir. Apakah pemerintah kembali merencanakan jenis belanja yang sebelumnya pernah menjadi temuan?”
Menurut Diki, di situlah nilai utama Mata Rakyat.
Dokumen perencanaan, RUP, dan laporan BPK tidak lagi menjadi tumpukan angka yang hanya dapat dibaca segelintir orang.
Masyarakat dapat ikut mengujinya.
Gratis.
Dengan bahasa sehari-hari.
“Tujuan Mata Rakyat bukan membuat pemerintah takut kepada AI. Pemerintah yang perencanaannya rasional justru akan terbantu karena datanya dapat menjelaskan dirinya sendiri,” kata Diki.
“Yang mungkin mulai tidak nyaman adalah rencana belanja yang ketika ditanya kenapa harus dibeli, kenapa sebanyak itu, kenapa itu yang diprioritaskan, dan apa manfaatnya, jawabannya tidak pernah benar-benar jelas.”
Karena pada akhirnya Mata Rakyat tidak menghukum.
Mata Rakyat menghitung, membandingkan, dan bertanya sebelum uang rakyat terlanjur dibelanjakan. (NS/AS)
