lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Setiap tahun anggaran, dua urusan ini selalu tampil meyakinkan dan mendapat dukungan banyak pihak: saluran air dan lingkungan. Angkanya besar, paparannya rapi, nyaris tak tergoyahkan. Keduanya seolah menjadi bukti paling sahih bahwa negara bekerja. Di dokumen perencanaan, hujan terlihat tak akan jadi ancaman. Air yang turun tinggal diarahkan, dialirkan, dan sampah akan ditangani secara profesional.
Urusan saluran tidak dikerjakan setengah hati. Anggarannya dibagi rapi ke tiga fase yang terdengar sangat serius: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dibiayai agar tidak salah hitung. Pelaksanaan dibiayai agar tidak asal gali. Pengawasan dibiayai agar tidak ada yang melenceng. Tiga tahap, tiga lapis anggaran, tiga kali keyakinan bahwa kali ini pasti warga nyaman meski momen pergantian tahun diguyur hujan.
Dengan skema sekomplet itu, kegagalan seharusnya menjadi kemungkinan paling kecil. Dan secara logika, air tidak punya alasan membangkang.
Tapi faka berbicara lain. Saat hujan deras turun sebentar saja, jalanan langsung berubah wajah. Mungkin bukan banjir besar seperti di Sumatera. Boleh jadi hanya genangan, tapi dengan arus cukup deras. Ya, cukup deras untuk menumbangkan kaki anak usia 6 tahun yang pulang jajan dari warung, menumbangkan motor yang sedang parkir berjejer, meredam sebagian badan mobil hingga terpaksa harus ke bengkel, yang ujung-ujungnya membuat warga membatin: milyaran rupiah katanya sudah digelontorkan, tapi banjir tetap jadi langganan.
Baca berita tentang Drainase Kota Tasikmalaya: Sekitar 100 Proyek Drainase Kota Tasikmalaya Akan Diuji Bulan Ini
Urusan sampah pun tidak bisa dituduh setengah-setengah. Armada ada, perawatan ada, operasional disiapkan. Bahkan pada tahun 2025 ini, secara nyata, Wali Kota Tasikmalaya mengalihkan anggaran mobil dinas pribadinya menjadi puluhan box sampah yang disebar di berbagai sudut kota. Sebuah keputusan simbolik yang jelas arahnya. Negara, setidaknya di level niat, tidak absen. Urusan bensin dan pelumas kendaraan operasional? Bebas, tinggal tulis berapa kebutuhannya.
Tapi lagi-lagi, ketika hujan datang, semua percaya diri dalam urusan saluran dan lingkungan itu seolah-olah mendadak tenggelam. Tanpa basa-basi dan canggung oleh milyaran rupiah yang katanya sudah dikucurkan, air tetap saja naik, arus terbentuk, sampah bergerak lebih lincah dari truk pengangkutnya. Jalanan kembali tergenang, aktivitas tersendat. Semua ini bukan cerita baru. Ini pengulangan yang terlalu sering untuk disebut kebetulan.
Realitas ini semakin sulit diterima logika warga ketika mengingat, urusan ini ditangani oleh banyak orang dengan latar yang tidak sembarangan. ASN-nya banyak. Sekolahnya tinggi-tinggi. Gelarnya panjang-panjang. Presentasinya meyakinkan. Ditopang pula oleh konsultan dengan konsep matang dan kontraktor dengan alat berat. Pengawasnya dari berbagai sisi, mulai dari internal seperti inspektorat, wakil rakyat dan lembaga yudikatif. Prosesnya pun tidak sederhana, ada sistem pengadaan barang dan jasa yang begitu apik untuk memilih pelaksana paling berkualitas.
Jika sumber daya manusia, keilmuan, pengalaman, proses, sistem dan fasilitas negara sudah sejauh ini, maka kegagalan berulang bukan lagi soal kurang orang pintar. Jadi tentang apa? Entahlah, mungkin kata-kata terlalu miskin untuk menjelaskan kenyataan ini.
Ada yang hebat. Saat banjir datang, para perumus kebijakan dan anggaran itu tidak bersembunyi. Mereka bergerak cepat. Pejabat turun ke lapangan. Rompi dikenakan, sepatu bot dipakai. Kamera menyala. Ada yang direkam, ada yang live di TikTok. Semua terlihat sibuk, responsif, dan penuh empati. Di layar, negara tampak hadir.
Apa mereka lupa, kebijakan dan anggaran yang faktanya tidak efektif itu ditentukan oleh tangan mereka? Dalam postingan medsos dan siaran langsung, tak jarang mereka cukup bangga dengan melaporkan bahwa genangan air sudah surut dalam waktu cepat. Lalu milyaran uang sebelumnya kemana? Sekali-kali coba minta maaf dong sama warga.
Setelah air surut, semuanya kembali normal. Kamera dimatikan. Sepatu dibersihkan. Laporan disusun. Saluran dibiarkan lagi. Sampah menunggu giliran. Anggaran disiapkan ulang untuk tahun berikutnya, lengkap dengan janji baru yang terdengar seperti janji lama.
Maka pertanyaannya tak lagi bisa ditunda. Apakah ini murni kesalahan teknis yang terus diulang? Apakah tidak ada masterplan yang benar-benar dipegang, bukan sekadar dipresentasikan? Ataukah sebagian anggaran itu larut di tengah proses—tidak hilang, tapi cukup menyusut untuk membuat hasilnya setengah-setengah?
Yang jelas, banjir selalu jadi langganan. Padahal ia datang hampir dengan jadwal tetap. Titiknya kita hafal. Jalurnya kita tahu. Dampaknya bisa ditebak. Tapi setiap kali hujan deras, faktanya tetap saja begitu.
Di titik inilah pertanyaan layak diajukan: lalu apa sebenarnya makna gelontoran anggaran bermiliar-miliar itu, jika setiap musim hujan banjir tetap hadir dengan pola yang sama? Jika hasil akhirnya selalu genangan di jalan yang sama, apakah anggaran itu bekerja untuk air, atau hanya bekerja untuk laporan?
Hujan turun tanpa niat menyengsarakan manusia. Ia turun begitu saja. Ia hanya datang rutin, setahun sekali, untuk mengingatkan bahwa sebesar apa pun anggaran digelontorkan, ia baru bermakna jika mampu membuat satu hal sederhana terjadi: air tahu ke mana harus pergi, dan kota tidak lagi menjadikan banjir sebagai langganan tahunan. Selama ini tidak tercipta, artinya pemerintah tak punya manfaat untuk warganya.