lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. –Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak sembilan pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), dalam reshuffle kedelapan selama pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut laporan media yang memberitakan pelantikan tersebut.
Pelantikan kali ini mencakup empat wakil menteri, tiga pejabat badan, serta dua posisi strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penataan tersebut menyentuh sejumlah bidang, mulai dari pertahanan, pertanian, imigrasi dan pemasyarakatan, hingga penanggulangan bencana serta pengelolaan gambut dan mangrove.
Langkah ini kembali menempatkan reshuffle kabinet Prabowo sebagai perhatian publik. Selain perubahan jabatan, susunan baru tersebut juga membawa pembagian tugas yang lebih spesifik pada sejumlah sektor pemerintahan.
Reshuffle Kabinet Prabowo Sentuh Sejumlah Posisi Strategis
Dari sembilan pejabat yang dilantik, dua di antaranya mengisi posisi penting di lingkungan TNI. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Di jajaran kementerian, Presiden mengangkat dua wakil menteri di Kementerian Pertahanan. Marsekal TNI Yusuf Jauhari dipercaya menangani bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Adapun Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon mendapat tugas di bidang strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan.
Dua wakil menteri lainnya adalah Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian serta M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penempatan para pejabat tersebut menunjukkan bahwa penataan kabinet tidak hanya menyangkut pergantian figur, tetapi juga pembagian tanggung jawab di sejumlah bidang pemerintahan.
BNPB dan Badan Pengelola Gambut-Mangrove Dapat Pimpinan Baru
Perubahan juga terjadi di lembaga yang menangani kebencanaan dan lingkungan.
Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko dipercaya memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), didampingi Mayjen TNI Sriyanto sebagai wakil kepala badan.
Pengisian jabatan tersebut menambah cakupan reshuffle kabinet Prabowo pada pelantikan 15 Oktober 2026. Bidang yang menjadi tanggung jawab para pejabat baru mencakup penanganan bencana, pengelolaan wilayah perbatasan, serta perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Namun, pelantikan dan penetapan pejabat baru belum dengan sendirinya menunjukkan perubahan kinerja. Publik tetap perlu melihat bagaimana mandat jabatan diterjemahkan menjadi kebijakan, koordinasi, dan hasil kerja di masing-masing lembaga.
Daftar Lengkap 9 Pejabat yang Dilantik Prabowo
Berikut sembilan pejabat yang dilantik pada Kamis, 15 Oktober 2026:
- Jenderal TNI Maruli Simanjuntak – Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- Jenderal TNI Tandyo Budi Revita – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari – Wakil Menteri Pertahanan bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi.
- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon – Wakil Menteri Pertahanan bidang strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan.
- Alim Setiawan Slamet – Wakil Menteri Pertanian.
- M. Maulana Bungaran – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
- Mayjen TNI Sriyanto – Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Publik Menanti Dampak Penataan Kabinet
Reshuffle kabinet merupakan salah satu instrumen presiden untuk menata susunan pemerintahan. Melalui perubahan jabatan dan pembagian tugas, pemerintah diharapkan dapat menjaga koordinasi sekaligus memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Meski demikian, ukuran keberhasilan penataan kabinet bukan semata-mata jumlah pejabat yang dilantik atau seberapa sering perubahan dilakukan. Hal yang lebih penting adalah hasil kerja, konsistensi kebijakan, dan kemampuan setiap lembaga menjawab persoalan masyarakat.
Pelantikan sembilan pejabat pada 15 Oktober 2026 kembali menandai perubahan dalam susunan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kini, perhatian publik akan tertuju pada pelaksanaan tugas para pejabat tersebut dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.
Reshuffle kabinet Prabowo kembali menjadi sorotan, tetapi pembuktian sesungguhnya baru terlihat ketika jabatan yang diberikan menghasilkan kerja nyata dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat. (HS)