lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK kerap dianggap sebagai dokumen tahunan yang selesai setelah dibacakan, dijawab, atau ditindaklanjuti secara administratif. Padahal, dalam banyak perkara korupsi di Indonesia, jalan menuju ruang pemeriksaan aparat penegak hukum justru dimulai dari catatan auditor.
Temuan yang awalnya terlihat seperti persoalan teknis, mulai dari kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, pengadaan tidak sesuai kontrak, belanja fiktif, hibah salah peruntukan, hingga pembayaran tanpa dasar yang sah, bisa berubah menjadi perkara pidana ketika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan peran pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Aktivis Albadar Institute, Diki Samani, mengingatkan agar pejabat daerah tidak menyepelekan LHP BPK. Hal itu disampaikan Diki dalam wawancara pada Jumat (19/06/2026).
Menurut Diki, LHP BPK bukan vonis korupsi. Namun, laporan tersebut tidak boleh diperlakukan seperti catatan pinggir yang cukup diselesaikan dengan jawaban normatif. Sebab, banyak kasus korupsi justru berangkat dari temuan audit yang awalnya tampak administratif.
Diki menilai, pejabat yang unit kerjanya mendapat temuan BPK, terutama temuan berulang dan bernilai signifikan, seharusnya tidak merasa aman hanya karena sudah membuat surat jawaban atau berjanji menindaklanjuti rekomendasi.
Temuan BPK Bukan Pajangan Administratif
Diki menjelaskan, LHP BPK adalah dokumen resmi pemeriksaan keuangan negara. Di dalamnya terdapat catatan, penilaian, temuan, rekomendasi, hingga angka kerugian atau potensi kerugian yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, lembaga, BUMD, maupun pihak terkait.
Secara hukum, ketika pemeriksaan menemukan unsur pidana, BPK dapat melaporkannya kepada instansi berwenang. Dalam konteks inilah aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun KPK, memiliki ruang untuk melakukan pendalaman.
Masalahnya, tidak semua temuan BPK bernasib sama. Ada yang ditindaklanjuti serius hingga penyidikan. Ada yang berhenti pada pengembalian. Ada pula yang seperti hilang ditelan map tebal, seolah cukup disimpan di lemari arsip bersama debu dan alasan klasik.
Padahal, sejumlah perkara menunjukkan bahwa temuan BPK sangat mungkin menggiring pejabat, rekanan, maupun pihak terkait ke hotel prodeo.
Kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 menjadi salah satu contoh keras. Perkara itu menyeret Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah pihak lain setelah KPK mengungkap dugaan suap kepada auditor BPK agar Pemkab Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Di Muara Enim, perkara dugaan suap terkait pemeriksaan BPK Sumatera Selatan juga menjadi alarm serius. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya bisa muncul dari objek belanja yang diperiksa, tetapi juga dari dugaan pengondisian hasil pemeriksaan itu sendiri.
Di Kota Tasikmalaya, perkara pemeliharaan Jalan Sule Setianegara menunjukkan pola lain. Kasus itu bermula dari temuan kekurangan volume pekerjaan. Setelah didalami kejaksaan bersama ahli independen, perkara tersebut berujung pada penetapan tersangka dan proses hukum terhadap pihak-pihak terkait.
Contoh lain muncul di Pasuruan. Pengadaan aplikasi di Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan tetap diproses hukum meskipun uang yang menjadi temuan BPK disebut telah dikembalikan. Ini menjadi pesan penting bahwa pengembalian kerugian tidak otomatis menghapus dugaan pidana apabila penyidik menemukan niat jahat, rekayasa, atau pola penyimpangan.
Di PDAM Makassar, perkara yang menyeret mantan Direktur Utama Haris Yasin Limpo juga memperlihatkan bahaya temuan yang tidak dibereskan secara substantif. Audit BPK sebelumnya menyoroti kelebihan pembayaran dan pembayaran tertentu yang dinilai bermasalah, termasuk terkait bonus, asuransi, dan dana pensiun.
Di Lhokseumawe, proyek Pasar Rakyat Ujong Blang berujung perkara pidana setelah ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Polanya hampir sama dengan banyak proyek fisik di daerah: pekerjaan ada, kontrak ada, dokumen ada, tetapi volume atau kualitas tidak sesuai dengan nilai yang dibayar negara.
Kasus KPU Jawa Timur terkait logistik Pemilu 2014 menunjukkan jenis lain yang lebih telanjang: pengadaan dan distribusi diduga fiktif. Uang keluar, pertanggungjawaban ada, tetapi kegiatan yang dilaporkan ternyata tidak dilaksanakan.
Perkara pengadaan Sistem Informasi Manajemen di Ditjen Pajak juga menjadi contoh pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. Dalam perkara itu, sebagian barang disebut tidak sesuai spesifikasi dan sebagian lainnya fiktif.
Di Yogyakarta, kasus hibah KONI/PBVSI memperlihatkan risiko penyalahgunaan dana hibah. Dana yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan diduga dialihkan, lalu ditutup dengan laporan pertanggungjawaban yang bermasalah.
Sementara di Kota Cirebon, kasus pembangunan Gedung Setda memperlihatkan bagaimana proyek fisik multiyears bisa berujung penahanan. Proyek yang seharusnya menjadi simbol pelayanan pemerintahan justru masuk ruang perkara setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas.
Jangan Tunggu Rompi Tahanan
Diki Samani menilai, deretan perkara tersebut menjadi peringatan bagi semua daerah. Temuan BPK tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban administratif tahunan. Terlebih jika jenis temuannya memiliki pola yang sama dengan perkara-perkara korupsi yang sudah diproses hukum di daerah lain.
Menurut Diki, ada beberapa jenis temuan yang harus mendapat perhatian serius, yakni kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pengadaan fiktif, pemecahan paket, pinjam bendera perusahaan, pembayaran tanpa dasar hukum, hibah salah sasaran, dan pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti memadai.
Ia menegaskan, pejabat publik tidak boleh merasa aman hanya karena temuan sudah masuk proses Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Tindak lanjut administratif memang penting, tetapi tidak boleh menjadi selimut untuk menutup dugaan pidana.
Dalam banyak perkara, pengembalian uang hanya menyelesaikan satu sisi, yaitu pemulihan kerugian negara. Namun, jika sejak awal ada rekayasa, persekongkolan, laporan fiktif, mark up, atau penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum tetap dapat menelusuri perbuatan pidananya.
Karena itu, Diki mendorong aparat penegak hukum agar tidak pilih-pilih dalam membaca LHP BPK. Jika pola temuannya sama dengan kasus yang di daerah lain sudah menyeret pejabat ke penjara, maka temuan serupa di daerah mana pun seharusnya diperlakukan dengan standar pemeriksaan yang sama.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK ditindaklanjuti. Apakah benar kerugian sudah dikembalikan. Apakah penyebabnya hanya kelalaian administratif. Atau justru ada pola yang menunjukkan kesengajaan, pembiaran, dan kerja sama antara pejabat dengan pihak ketiga.
Pada titik ini, LHP BPK bukan sekadar dokumen audit. Ia adalah pintu masuk kontrol publik. Di dalamnya ada angka, nama kegiatan, nilai kontrak, pola penyimpangan, serta rekomendasi yang bisa membuka jalan menuju penegakan hukum.
Maka, bagi pejabat yang hari ini masih menganggap temuan BPK sebagai urusan biasa, deretan perkara di berbagai daerah seharusnya cukup menjadi pengingat. Jangan menunggu rompi tahanan untuk menyadari bahwa catatan auditor bisa menjadi awal perjalanan panjang ke hotel prodeo.
LHP BPK memang bukan palu hakim. Tetapi dalam banyak kasus, dari sanalah pintu perkara mulai diketuk.
Kuis Piala Dunia 2026
Tebak dua tim finalis dan skor akhir. Tiga tebakan akurat dan tercepat berhak mendapatkan hadiah uang tunai. Total hadiah jutaan rupiah.
