lintaspriangan.com, BERITA PRIANGAN. El Niño bukan lagi ancaman yang masih jauh di Samudra Pasifik. Memasuki Agustus 2026, gejalanya telah berubah menjadi peringatan nyata bagi enam daerah Priangan Timur.
BMKG mencatat indeks Niño 3.4 pada Dasarian II Juli 2026 mencapai +2,26, disertai Southern Oscillation Index sebesar -28,2. Angka tersebut menunjukkan El Niño kuat yang masih berpeluang menguat.
Pada Dasarian I Agustus 2026, curah hujan rendah diprakirakan mendominasi 91,43 persen wilayah Indonesia. Jawa Barat termasuk daerah yang harus bersiap menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang.
El Niño terjadi ketika suhu muka laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik menghangat. Perubahan itu menggeser sirkulasi atmosfer dan cenderung mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia.
Hujan masih mungkin turun. Bahkan, BMKG mencatat hujan hingga 53,4 milimeter per hari di Jawa Barat pada 27–29 Juli 2026.
Namun, hujan selama satu atau dua hari tidak membatalkan ancaman kekeringan sepanjang musim. Cuaca harian dapat berubah cepat, sedangkan kekeringan terbentuk perlahan: curah hujan menipis, mata air melemah, debit sungai menyusut, tanah kehilangan lengas, lalu sumur warga mulai mengering.
BMKG memperkirakan El Niño bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027. Tekanannya dapat bertambah apabila Indian Ocean Dipole positif berkembang pada September hingga Desember 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan untuk seluruh 27 kabupaten dan kota, berlaku sejak 1 Juli sampai 30 September 2026.
Status itu merupakan tengara. Tetapi kesiapan daerah tidak dapat diukur dari surat keputusan, rapat koordinasi, atau pernyataan bahwa keadaan masih aman.
Ia harus terlihat dari peta desa rawan, persediaan air, jumlah armada tangki, kondisi sumur bor, luas sawah yang terancam, kesiapan pompa, kekuatan personel, serta anggaran yang dapat segera digunakan.
Di Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, pengalaman beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa kekeringan bukan perkara kemungkinan. Ia pernah terjadi, meninggalkan jejak, dan dapat datang kembali dengan tekanan yang lebih berat.
Garut Pernah Menanggung 51 Ribu Warga Terdampak
Kabupaten Garut memiliki salah satu catatan kekeringan paling berat di Priangan Timur.
Pada 2023, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan 19 kecamatan dalam status tanggap darurat kekeringan. Hingga 13 September tahun itu, dampaknya telah menjangkau 17.529 keluarga atau 51.657 jiwa.
Angka tersebut menggambarkan puluhan ribu warga yang kebutuhan paling dasarnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengirimkan air.
Distribusi masih dilakukan pada Oktober 2023. Di Kampung Gunamekar, Kecamatan Karangpawitan, satu tangki berkapasitas 4.000 liter harus melayani 83 keluarga atau 310 jiwa. Di Sukawening, bantuan air menjangkau 200 keluarga atau sekitar 800 orang.
Pengalaman itu semestinya menjadi landasan penanganan 2026. Garut telah mengetahui kecamatan yang berulang kali mengalami kesulitan, medan distribusi yang berat, serta permukiman yang sulit dijangkau.
Kini, pemerintah daerah perlu menunjukkan apa yang berubah sejak krisis tersebut.
Apakah kampung-kampung rawan telah memiliki sumur dalam? Apakah jaringan perpipaan bertambah? Berapa embung yang masih berfungsi? Berapa tangki yang benar-benar siap bergerak?
Mengirimkan air merupakan pertolongan penting. Namun, apabila kampung yang sama terus menunggu tangki setiap kemarau, pemerintah baru memadamkan keadaan, belum menyelesaikan musababnya.
Garut juga memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan pegunungan yang luas. Vegetasi kering meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan medan terjal dapat menghambat pemadaman.
Karena itu, kesiapan Garut tidak cukup hanya dihitung dari jumlah mobil tangki. Sumber air pemadaman, jalur akses, peralatan lapangan, dan patroli di wilayah rawan harus masuk dalam perhitungan.
Kabupaten Tasikmalaya: Ancaman Mencakup Seluruh Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya menghadapi lanskap ancaman yang sangat luas.
Dokumen perencanaan pemerintah daerah mencatat potensi bahaya kekeringan mencapai sekitar 270.882 hektare dan mencakup seluruh 39 kecamatan.
Sebanyak 12 kecamatan masuk kelas bahaya tinggi, 25 kecamatan berada pada kelas sedang, dan hanya dua kecamatan dikategorikan rendah. Secara keseluruhan, tingkat bahaya kekeringan Kabupaten Tasikmalaya tergolong tinggi.
Kecamatan dengan kelas tinggi meliputi Ciawi, Cisayong, Jamanis, Manonjaya, Pagerageung, Rajapolah, Salawu, Sariwangi, Singaparna, Sukarame, Sukaratu, dan Sukaresik.
Daftar itu menunjukkan ancaman tidak hanya berada di pesisir selatan atau wilayah yang selama ini dianggap lebih kering. Kawasan utara, pusat pemerintahan, serta kecamatan yang dekat dengan perkotaan juga menghadapi risiko.
Luas wilayah dengan bahaya tinggi mencapai sekitar 47.028 hektare. Pancatengah memiliki hampir 3.498 hektare kawasan berbahaya tinggi. Di Cineam luasnya sekitar 2.199 hektare, Salopa sekitar 2.162 hektare, sedangkan Cisayong lebih dari 2.066 hektare.
Peta tersebut sebenarnya memberi pemerintah kesempatan untuk bekerja lebih awal.
Daerah tidak perlu menunggu laporan sumur kering untuk menentukan prioritas. Kecamatan dan desa rawan telah diketahui. Tinggal menghubungkannya dengan jumlah penduduk, sumber air, lahan pertanian, kondisi irigasi, serta kemampuan distribusi.
Sayangnya, peta bahaya kerap berhenti sebagai dokumen teknis. Warnanya lengkap, klasifikasinya rapi, tetapi tidak selalu diterjemahkan menjadi rencana operasi di lapangan.
Kabupaten Tasikmalaya perlu membuka data yang lebih ajek: desa mana yang menjadi prioritas, berapa tangki tersedia, dari mana air akan diambil, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukiman terjauh.
Pertanian juga harus mendapat perhatian utama. El Niño dapat mengubah kalender tanam, mengurangi pasokan irigasi, serta menekan hasil padi dan palawija.
Petani yang telanjur menanam menanggung risiko lebih besar daripada mereka yang belum turun ke sawah. Karena itu, informasi iklim harus tiba sebelum keputusan tanam dibuat, bukan setelah tanaman mulai layu.
Kota Tasikmalaya: Wilayah Kecil, Dampaknya Bisa Meluas
Kota Tasikmalaya tidak memiliki wilayah seluas Garut atau Kabupaten Tasikmalaya. Namun, kepadatan penduduk membuat gangguan air dapat menjangkau banyak rumah dalam waktu singkat.
RPJMD Kota Tasikmalaya 2025–2029 menyebut risiko kekeringan terdapat di seluruh wilayah kota, terutama kawasan berbukit di bagian selatan. Tingkat risikonya bergerak dari rendah hingga tinggi.
Kawasan selatan juga menghadapi risiko kebakaran vegetasi ketika perbukitan mengering.
Ada perkembangan yang patut dicatat. Indeks risiko kekeringan Kota Tasikmalaya turun dari 36 poin pada 2020 menjadi 22,43 poin pada 2024. Statusnya membaik dari tinggi menjadi sedang.
Indeks Ketahanan Daerah juga meningkat dari 0,34 pada 2021 menjadi 0,52 pada 2024. Secara umum, angka tersebut menunjukkan kemampuan daerah menghadapi bencana semakin baik.
Namun, indeks tidak mengalirkan air ke rumah warga.
Kemampuan nyata baru terlihat ketika laporan masuk dari kelurahan. Siapa yang menerima pengaduan? Dari mana air diambil? Berapa kendaraan tersedia? Berapa keluarga dapat dilayani setiap hari?
Kota memiliki jarak antarlokasi yang nisbi lebih pendek. Akan tetapi, permukiman padat, gang sempit, berkurangnya daerah resapan, dan sumur yang berdekatan menimbulkan persoalan tersendiri.
Di kawasan perkotaan, krisis air tidak selalu hadir sebagai tanah retak. Ia bisa bermula dari tekanan air yang menurun, keran yang hanya mengalir pada jam tertentu, lalu antrean warga yang tumbuh tanpa banyak suara.
Ciamis Menyimpan Jejak 49 Kejadian Kekeringan
Kabupaten Ciamis memiliki rekam data yang cukup terang.
Kajian Risiko Bencana daerah menempatkan kekeringan pada tingkat risiko tinggi. Sebelas kecamatan masuk dalam kelas tersebut, yakni Banjaranyar, Banjarsari, Ciamis, Cihaurbeuti, Cidolog, Cikoneng, Pamarican, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, dan Sukamantri.
Ancaman itu bukan sekadar hasil pemodelan.
BPBD Ciamis mencatat 49 kejadian kekeringan pada 2023. Setahun sebelumnya, tidak ada kejadian yang tercatat. Pada 2024, kekeringan masih muncul sebanyak 12 kali.
Saat tekanan mencapai puncak pada 2023, dampaknya menjangkau sebelas kecamatan, 20 desa, dan 41 dusun. Pemerintah harus mendistribusikan ratusan ribu liter air bersih.
Ciamis juga memiliki paparan ekonomi yang besar. Luas sawah irigasi dan tadah hujan mencapai sekitar 37.460 hektare. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 20,76 persen terhadap perekonomian daerah.
Maka, kekeringan di Ciamis bukan hanya perkara air minum.
Ketika irigasi melemah, masa tanam bergeser. Produksi padi dapat turun. Kolam budidaya kehilangan pasokan. Harga pangan ikut terpengaruh.
Catatan keuangan pemerintah daerah bahkan mengakui El Niño pada Juli–Desember 2023 berdampak terhadap budidaya ikan dan mengurangi pasokan ke pasar.
Ciamis sudah mempunyai daftar kecamatan rawan. Tantangannya sekarang ialah menautkan daftar itu dengan sawah yang sedang ditanami, kolam budidaya, mata air, armada distribusi, dan cadangan pangan.
Data yang berkelindan itulah yang dapat membantu pemerintah menentukan siapa harus ditolong lebih dahulu sebelum dampak meluas.
Banjar: Sungai Citanduy Bukan Jaminan Mutlak
Kota Banjar dilintasi Sungai Citanduy. Keberadaan sungai besar mudah menimbulkan anggapan bahwa air selalu tersedia.
Padahal, air sungai tidak serta-merta dapat diminum atau dialirkan ke seluruh rumah. Ketersediaannya bergantung pada debit, mutu air baku, kapasitas instalasi pengolahan, jaringan distribusi, pompa, dan pasokan listrik.
Dokumen perencanaan Kota Banjar mengakui El Niño 2023–2024 memperparah kekeringan di selatan Pulau Jawa, termasuk Banjar.
Pada Oktober 2023, BNPB turun langsung memeriksa kebutuhan penanganan kekeringan dan kebakaran lahan di kota tersebut. Peninjauan mencakup ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Riwayat itu menunjukkan Banjar tidak boleh merasa aman hanya karena wilayahnya kecil dan dialiri sungai besar.
Pemerintah perlu membuka data debit air baku, kapasitas produksi, kebutuhan harian pelanggan, kondisi cadangan, serta wilayah yang pertama kali mengalami penurunan tekanan.
Pernyataan bahwa pasokan masih aman perlu disertai ukuran.
Aman hingga kapan? Pada debit berapa? Berapa liter air yang mampu diproduksi setiap hari? Apa yang dilakukan bila kemarau berlangsung sampai akhir tahun?
Tanpa angka, kata aman hanya menjadi selimut tipis. Ia mudah tersingkap ketika permintaan meningkat dan sumber air menurun.
Pangandaran: Pengiriman Air Bertahan hingga November
Pangandaran kerap dilihat melalui laut, pantai, dan pariwisata. Di balik itu, sebagian wilayahnya bergantung pada sumur, mata air, pertanian, serta jaringan air yang belum menjangkau seluruh permukiman.
Pengalaman 2023 menunjukkan kekeringan di Pangandaran berlangsung panjang.
Laporan BPBD masih mencatat pengiriman air bersih kepada warga terdampak pada 5 November 2023. Kegiatan serupa berlangsung berulang sejak September hingga pertengahan November.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa krisis tidak selalu selesai ketika Agustus dan September berlalu.
Kondisi geografis Pangandaran juga menambah kesulitan. Permukiman tersebar dari kawasan pesisir hingga perbukitan. Pengiriman air ke desa yang jauh dari jalur utama tentu membutuhkan waktu, bahan bakar, dan armada yang memadai.
Kemarau panjang dapat menyentuh tiga kepentingan sekaligus: kebutuhan warga, pertanian, dan pariwisata.
Hotel, rumah makan, tempat wisata, serta permukiman sama-sama membutuhkan air. Pemerintah harus memastikan pembagian sumber daya tidak menimbulkan kesenjangan antara kawasan yang ramai wisatawan dan desa-desa di balik perbukitan.
Jangan sampai khazanah pariwisata tetap gemerlap, sedangkan warga setempat menunggu tangki dengan jeriken kosong.
Kesiapan Harus Dapat Dihitung
Enam daerah Priangan Timur memiliki tingkat ancaman yang berbeda. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan pola yang hampir sama: penanganan sering menguat setelah permintaan air mulai berdatangan.
Padahal, El Niño memberi waktu untuk bersiap.
BMKG telah memperingatkan puncak kemarau pada Agustus dan September. Jawa Barat menetapkan siaga sejak awal Juli. Peta rawan tersedia. Daerah terdampak pada 2023 juga telah tercatat.
Kini, kesiapan harus dapat dihitung.
Berapa desa masuk prioritas? Berapa tangki siap beroperasi? Berapa liter air dapat dikirim setiap hari? Dari mana sumber pengisiannya? Berapa sumur bor masih berfungsi? Berapa pompa tersedia untuk petani? Berapa hektare tanaman sedang menghadapi kekurangan air?
Pertanyaan berikutnya menyentuh anggaran.
Berapa dana yang dapat segera digunakan? Apakah pembelian bahan bakar, penyewaan kendaraan, pengadaan toren, perbaikan sumur, dan distribusi air telah disiapkan? Atau semuanya masih menunggu status darurat?
BMKG telah meminta pengelola sumber daya air menghitung kembali volume tampungan dan ketersediaan air baku. Sektor pertanian diminta menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas yang lebih tahan kering.
Ancaman kesehatan juga tidak boleh luput. Kemarau dapat menurunkan kualitas udara, meningkatkan paparan debu, memicu gangguan pernapasan, serta menambah risiko dehidrasi.
Rangkaian langkah tersebut harus menjadi satu titian kebijakan, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri.
Garut perlu membuktikan bahwa pelajaran dari 51 ribu warga terdampak tidak menguap. Kabupaten Tasikmalaya harus menerjemahkan peta 270 ribu hektare bahaya menjadi tindakan sampai tingkat desa.
Kota Tasikmalaya perlu memastikan perbaikan indeks ketahanan benar-benar terasa di kelurahan. Ciamis harus mencegah terulangnya puluhan kejadian kekeringan.
Banjar perlu menunjukkan daya tahan sumber air baku Citanduy. Pangandaran harus memastikan distribusi air tidak kembali berlangsung hingga penghujung tahun.
Para penentu kebijakan di enam daerah itu kini memiliki haluan yang jelas: bergerak sebelum sumur mengering, sebelum sawah kehilangan harapan, dan sebelum warga datang membawa jeriken.
Kesiapan bukan perkara siapa paling sering mengucapkan kata antisipasi. Ia ditentukan oleh data yang terbuka, keputusan yang cepat, serta anggaran yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan.
El Niño telah memberi peringatan lebih awal.
Sekarang, Priangan Timur tinggal membuktikan: siap menghadapi kemarau, atau kembali gagap ketika krisis datang. (NS/AS)
