lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. “Mengapa dalam setiap pemilu sering terjadi bagi-bagi uang atau suap-menyuap? Apakah tidak ada hukum yang melarangnya?”
Pertanyaan itu meluncur dari salah seorang peserta saat 42 siswa SMA Tarbiyatul Ummah Tasikmalaya mengikuti Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Minggu (6/9/2026).
Pertanyaannya sederhana, tetapi menohok tepat ke salah satu persoalan besar dalam demokrasi di negeri ini: politik uang.
Di ruang belajar itu, para santri tidak sekadar duduk dan mendengarkan. Mereka membawa kegelisahan sendiri. Ada yang mempertanyakan apa sebetulnya peran partai politik. Ada pula yang bertanya, bolehkah seseorang memilih golput ketika tidak menemukan calon yang dianggap baik? Lalu, bagaimana cara mencari informasi tentang seorang calon?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kegiatan bertema “Kenapa Suaramu Penting? Cerdas Memilih untuk Pemula” itu terasa hidup. Demokrasi tidak lagi dibicarakan sebagai teori, tetapi sebagai persoalan yang kelak mereka hadapi sendiri di balik bilik suara.
Tarbiyatul Ummah Tasikmalaya Belajar Memilih dengan Pertimbangan
Kegiatan yang berlangsung di Pesantren Tarbiyatul Ummah, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, itu menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang berbeda.
Narasumber pertama adalah Yuni Widyawati, S.IP., M.IP., dosen sekaligus penulis buku. Narasumber kedua, Abdul Kholis, merupakan aktivis Al-Badar Institute.
Yuni mengawali pembahasan dari angka 17. Angka yang tampak biasa, tetapi menjadi salah satu penanda penting dalam kehidupan seorang warga negara. Pada usia itu, seseorang mulai memperoleh hak pilih.
Namun, memiliki hak pilih tidak berarti boleh asal memilih.
Sebelum menentukan pilihan, pemilih pemula perlu mencari informasi yang cukup mengenai calon. Rekam jejaknya dapat diperiksa melalui pemberitaan, media sosial, maupun keterangan masyarakat yang mengenalnya.
Dengan bekal tersebut, pilihan tidak hanya ditentukan oleh popularitas, penampilan, atau janji yang ramai terdengar ketika masa kampanye tiba.
Abdul kemudian membawa pembahasan lebih dalam. Menurutnya, pengetahuan politik saja belum cukup. Pemilih juga membutuhkan kesadaran.
Kesadaran itu mencakup pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta akibat dari pilihan yang dijatuhkan. Sebab, pilihan politik tidak selesai ketika surat suara dimasukkan ke kotak. Dampaknya dapat dirasakan selama bertahun-tahun.
Untuk menilai calon pemimpin, Abdul menawarkan tiga ukuran. Pertama, etikabilitas atau kualitas moral. Kedua, intelektualitas yang tercermin dari pengetahuan dan keluasan wawasan. Ketiga, kapabilitas atau kemampuan menjalankan tanggung jawab.
Satu suara mungkin tampak kecil di antara jutaan pemilih. Namun, kumpulan suara itulah yang menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan, mengelola pemerintahan, dan mengambil keputusan bagi masyarakat.
Pemilu 2029 Masih Jauh, Mengapa Belajar dari Sekarang?
Pemilu berikutnya baru akan digelar pada 2029. Meski demikian, prosesnya tidak dimulai ketika gambar calon mulai memenuhi pinggir jalan.
Sebagai wakil pemerintah, H. Ajat Sudrajat, S.Sos., M.H.I., menjelaskan panjangnya persiapan pemilu saat menyampaikan sambutan pembuka.
Menurut Ajat, pemilu bukan sekadar satu hari pencoblosan. Di belakangnya terdapat rangkaian tahapan yang disiapkan bertahun-tahun, termasuk kebutuhan anggaran yang dapat dirancang melalui skema multiyears.
Sebagai ilustrasi, ia memberikan contoh: apabila suatu daerah membutuhkan anggaran pemilu Rp70 miliar, sebesar 30 persen dapat mulai diproyeksikan pada 2027, kemudian 30 persen pada 2028, dan sisanya 40 persen pada tahun pelaksanaan.
Jika tahapan dan anggarannya dipersiapkan jauh hari, pengetahuan pemilih pun tidak seharusnya dibangun secara mendadak.
Pendidikan politik justru perlu diberikan ketika suasana politik masih tenang. Saat itulah pemilih dapat belajar menimbang calon secara jernih, bukan ketika sudah berada di tengah riuh kampanye dan banjir janji.
Pimpinan Yayasan Tarbiyatul Ummah, Drs. H. Otong Koswara, M.Si., memandang pendidikan politik bagi generasi muda sebagai alasan untuk tetap optimistis terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, perjalanan demokrasi tidak selalu lurus. Ada masa ketika demokrasi tumbuh menuju kemapanan. Namun, ada pula fase ketika kekuasaan mengalami penyimpangan, melahirkan gejolak, kemudian bergerak menuju keseimbangan baru.
Peluang untuk memperbaiki demokrasi akan selalu terbuka apabila generasi muda dibekali pengetahuan, kesadaran, dan keberanian berpikir kritis.
Sepuluh Pertanyaan Membuat Ruang Diskusi Hidup
Antusiasme peserta semakin terlihat ketika sesi diskusi dibuka. Lima pertanyaan ditampung dalam setiap sesi. Total, terdapat 10 pertanyaan dari para santri Tarbiyatul Ummah Tasikmalaya.
Jumlah itu bukan sekadar angka. Pertanyaan yang muncul menunjukkan bahwa peserta mulai menghubungkan materi dengan persoalan politik yang mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan mereka merambah ke persoalan yang lebih pelik: kawin-mawin antara kepentingan politik, ambisi kekuasaan, dan praktik bagi-bagi uang.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Ruliadi, S.E., M.Si., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pemilih pemula merupakan salah satu kelompok paling strategis untuk mendapatkan pendidikan politik.
Bakesbangpol Jawa Barat akan terus mendorong agar kegiatan serupa semakin banyak dilaksanakan dan mampu menjangkau lebih luas kalangan pemilih muda.
Ketua Pelaksana, Diki Samani, mengatakan kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan KPU Provinsi Jawa Barat, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, dan Bakesbangpol Kota Tasikmalaya.
Ia berharap pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak berhenti pada satu kegiatan. Masih banyak generasi muda yang perlu dibekali pengetahuan sebelum menghadapi pilihan politik yang sesungguhnya.
Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi. Namun, bagi para santri Tarbiyatul Ummah Tasikmalaya, proses menjadi pemilih cerdas telah dimulai dari langkah paling mendasar: berani bertanya sebelum menentukan pilihan. (AS)
