lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Merasa komunikasinya tak digubris oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Koordinator Forum Diskusi Albadar Institute, Diki Sam Ani, tak patah arang. Ia bersama rekan-rekannya tetap akan menelusuri adanya indikasi anggaran yang menguap tak jelas di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rencananya, ia akan menempuh mekanisme permohonan informasi publik, sebagaimana diantur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Kami akan tebar surat permohonan informasi publik ke beberapa SKPD di Kabupaten Tasikmalaya yang terindikasi anggarannya ada yang menguap tanpa jejak. SKPD ini posisinya bisa dikatakan sebagai korban. Dari indikasi awal yang kami terima, ada pihak tertentu yang menarik anggaran di SKPD, tapi kegiatannya tidak jelas. Bahkan sekarang ada temuan baru, dan kebetulan sekali temuan ini berkaitan dengan anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” terang Diki kepada Lintas Priangan, Selasa (14/01/2025).
Menurut Diki Albadar, anggaran yang terindikasi tak jelas realisasinya ini nilainya memang tak seberapa, tapi tersebar di beberapa SKPD. Jika dijumlahkan semuanya, nilanya mencapai angka milyaran rupiah.
“Mungkin satu milyar lebih. Atau bisa dua milyar. Justru itu kami tidak tahu persis. Tapi infomasi awal yang kami terima cukup valid,” terang Diki.
Sementara itu, menurut Diki, ia juga mengantongi temuan baru, yang kebetulan pos anggaranya ada di Sekretariat Dewan Kabupaten Tasikmalaya.
“Yang temuan baru juga nilainya tak seberapa, hanya puluhan juta, tapi indikasinya cukup “nembrak”. Yang saya maksud nilainya tak seberapa itu ketika kita melihatnya dalam skala anggaran pemerintah daerah. Kalau buat rakyat, puluhan juta ya besar juga,” ungkap Diki.
Ia juga mengaku tidak akan menempuh komunikasi lagi dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini, ia akan memperdalam informasi di lapangan. Kalau sudah fix, hari ini juga langsung saya sebar press release ke teman-teman media.
“Nggak ada lagi komunikasi sama DPRD. Kemarin juga sia-sia. Kami cuma tinggal cek di lapangan keberadaan perusahaan yang pernah dijadikan pelaksana kegiatan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kami akan cek hari ini perusahaan tersebut di lapangan. Kalau ternyata benar dugaan kami, perusahaan itu tidak jelas, atau tidak pantas, langsung kami buat press release untuk teman-teman media,” pungkas Diki. (Lintas Priangan)