lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Di tengah derasnya sorotan publik terhadap kinerja Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, ada satu pemandangan menarik, atau mungkin menyedihkan. Pemandangan tersebut cukup mencolok: “Kemana legisltor dari Partai Gerindra?”. Karena faktanya, tak satu pun dari 10 anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang berasal dari Partai Gerindra tampil ke depan. Alih-alih untuk memberikan pembelaan, sekedar menjalankan fungsi penyeimbang saja tidak.
“Padahal, jika mengikuti pakem politik Indonesia pada umumnya, fraksi pemerintah biasanya hadir sebagai penyeimbang sekaligus benteng pertahanan bagi kepala daerah. Dalam dunia politik lokal, praktik ini sudah jadi pemandangan yang lumrah,” terang Diki Sam’ani, seorang peminat isu sosial-politik dari Forum Diskusi Albadar, saat diwawancarai Lintas Priangan, Selasa (3/6/2025).
Namun, menurut Diki, fenomena diamnya para legislator Gerindra justru menciptakan ruang gema yang hanya berisi kritik sepihak, tanpa suara penjelas atau penyeimbang.
“Kalau diam semua, masyarakat bisa mengira bahwa kritik itu sepenuhnya benar. Akibatnya, citra wali kota bisa merosot, jajaran SKPD repot, dan kepercayaan kepada pemerintah bisa menurun,” tegasnya.
Antara Tidak Peduli atau Tak Punya Kompetensi
Diki menduga ada dua kemungkinan penyebab fenomena di atas.
“Pertama, bisa jadi karena mereka tidak peduli. Mungkin sedang sibuk dengan urusan pribadi. Kedua, sebagian diantaranya bukan mustahil memang tidak tahu harus bicara apa, alias tidak paham isu. Jangan-jangan juga karena memang tak punya kompetensi,” ucap Diki, meskipun ia meyakini sebenarnya ada politisi senior di Gerindra seperti Andi Warsandi misalnya.
“Untuk yang baru-baru jadi wakil rakyat, mereka kan harusnya sudah siap. Situasi seperti hari ini harusnya sudah terbayangkan sejak awal terjun ke dunia politik. Jangan malah setelah terpilih, lebih terkesan seperti ‘penonton VIP’ dari pinggir lapangan. Ini yang bikin miris.”
DPRD Didominasi Non Kader Politik
Pernyataan Diki bukan tanpa dasar. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa sebanyak 61% anggota DPR periode 2024–2029 berasal dari latar belakang pebisnis, alias bukan aktivis partai atau kader ideologis. Banyak dari mereka masuk lewat “jalur cepat”, bukan karena kemampuan substansi, pengalaman organisasi maupun kompetensi.
“Riset ICW itu diperkuat juga oleh hasil riset PolGov UGM, yang secara tegas mengungkap, betapa politik uang dan patronase sangat menentukan siapa yang duduk di kursi dewan. Jadi, bukan hal aneh kalau ada anggota DPRD yang terlihat bingung. Padahal kepala daerah dari kubu mereka sedang dicecar,” tambah Diki.
“Kalau ingin memperbaiki citra pemerintahan dan memperkuat posisi politik, Pimpinan Gerindra harus mengevaluasi kualitas dan loyalitas kadernya di DPRD. Jangan sampai kursi di dewan hanya diisi oleh mereka yang pandai selfie tapi gagap berbicara di forum resmi. DPRD itu bukan tempat magang. Atau masa iya mereka cuma bisa nunggu Kang Haji Aslim pulang dari Tanah Suci, kasihan Viman,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar Wali Kota Viman lebih selektif dalam menjalin komunikasi politik, termasuk dengan fraksi partainya sendiri. “Kalau wali kotanya sering diserang tapi fraksinya diam, jangan-jangan mereka memang bukan teman seperjuangan, tapi hanya rekan seangkot waktu kampanye dulu,” pungkas Diki setengah tertawa. (Lintas Priangan/AA).
