lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aksi ratusan driver Maxim di Kota Tasikmalaya pada Selasa (15/9/2026) tidak hanya menyuarakan keberatan terhadap program Turbo Prioritas, pendaftaran mitra baru, layanan Car Hemat, dan biaya branding kendaraan.
Di balik empat tuntutan tersebut, muncul satu persoalan yang jauh lebih menarik untuk ditelusuri: soal data kendaraan yang menggunakan branding Maxim dan pencatatannya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan itu mencuat dalam audiensi driver bersama DPRD Kota Tasikmalaya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Dede Irfan mengungkapkan, terdapat lebih dari 600 kendaraan roda empat yang terpasang stiker branding perusahaan angkutan online tersebut.
Namun, dari jumlah itu, kendaraan yang tercatat masuk dalam PAD baru 49 unit.
Selisih angka tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau permainan pihak tertentu.
Tetapi justru di situlah pertanyaan publik menjadi penting.
Mengapa terdapat perbedaan yang begitu jauh antara jumlah kendaraan yang disebut menggunakan branding dengan kendaraan yang tercatat dalam PAD?
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra dan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Wahid yang juga turut menemui para driver Maxim Tasikmalaya tersebut menyatakan turut mendorong agar pihak perusahaan bersikap kooperatif dan segera menyelesaikan segala persoalan dengan para pengemudi.
Bukan sekadar soal stiker
Bagi sebagian orang, branding kendaraan mungkin terlihat sebagai urusan sederhana.
Mobil ditempeli stiker perusahaan, driver mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya, lalu selesai.
Namun ketika branding tersebut bersinggungan dengan kewajiban daerah dan pencatatan PAD, persoalannya berubah menjadi urusan tata kelola.
Ada data yang harus jelas.
Ada pihak yang harus bertanggung jawab.
Ada mekanisme pendaftaran yang seharusnya dapat ditelusuri.
Dan ada pertanyaan mengenai siapa yang membayar, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta bagaimana seluruh kendaraan yang memenuhi kriteria dicatat oleh pemerintah daerah.
Karena itu, angka 600 lebih berbanding 49 tidak seharusnya berhenti sebagai angka yang disebut dalam ruang audiensi.
Angka itu semestinya menjadi pintu untuk melakukan verifikasi.
Apakah seluruh kendaraan tersebut memang masuk dalam kategori objek yang wajib dicatat sebagai PAD?
Apakah 600 lebih kendaraan tersebut merupakan data aktual?
Siapa yang mendaftarkan kendaraan-kendaraan tersebut?
Kapan pemasangan branding dilakukan?
Bagaimana mekanisme pelaporan dari pihak aplikator kepada pemerintah daerah?
Dan yang tidak kalah penting, mengapa terdapat perbedaan antara data di lapangan dengan data yang tercatat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah driver membayar Rp450 ribu atau Rp475 ribu untuk branding.
Driver merasa membayar, pemerintah bicara soal PAD
Dari sisi pengemudi, keberatan terhadap branding berangkat dari persoalan yang sederhana.
Mereka merasa kendaraan merupakan milik mereka, digunakan untuk bekerja, tetapi tetap harus mengeluarkan biaya untuk memasang branding perusahaan.
Dalam aksi tersebut, driver meminta agar biaya branding digratiskan.
Mereka juga mempertanyakan pencatatan branding kendaraan dalam PAD karena merasa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan data yang disampaikan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berbeda: memastikan setiap objek pendapatan daerah tercatat sesuai ketentuan.
Maka persoalannya seharusnya tidak berhenti pada siapa yang merasa dirugikan.
Yang lebih penting adalah membuka datanya.
Jika memang seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan, publik tentu membutuhkan penjelasan yang sederhana dan terbuka.
Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian administrasi, pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan di mana letak persoalannya dan bagaimana memperbaikinya.
Dari sinilah isu “permainan” harus diuji
Di tengah keresahan driver, muncul pula isu mengenai kemungkinan adanya permainan di tingkat manajemen lokal.
Namun sampai saat ini, isu tersebut belum memiliki bukti yang cukup untuk disebut sebagai fakta.
Karena itu, tudingan semacam itu tidak boleh langsung diarahkan kepada individu tertentu.
Tetapi bukan berarti pertanyaan publik harus dihentikan.
Justru sebaliknya.
Kalau ada dugaan ketidakteraturan, cara paling sehat untuk menjawabnya adalah membuka mekanisme dan datanya.
Misalnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya menggunakan branding Maxim di Kota Tasikmalaya?
Berapa biaya yang dibayarkan oleh driver?
Kepada siapa pembayaran tersebut disetorkan?
Apakah seluruh pembayaran masuk melalui sistem resmi perusahaan?
Siapa pihak yang melakukan pendataan kendaraan?
Bagaimana data tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah?
Dan berapa kendaraan yang seharusnya masuk dalam pencatatan PAD?
Jika seluruh pertanyaan itu bisa dijawab secara transparan, maka ruang bagi spekulasi akan semakin kecil.
Sebaliknya, semakin tertutup data tersebut, semakin besar pula ruang bagi munculnya berbagai dugaan.
Turbo hanya permukaan persoalan?
Persoalan Turbo Prioritas juga menunjukkan pola yang serupa.
Maxim menjelaskan bahwa Turbo merupakan program opsional. Driver membayar Rp15.000 untuk mendapatkan prioritas order selama tiga jam.
Pihak Maxim juga menegaskan tidak ada perlakuan berbeda terhadap akun driver yang tidak menggunakan Turbo.
Namun bagi sebagian driver, persoalannya bukan semata-mata apakah Turbo wajib atau tidak.
Pertanyaan mereka jauh lebih sederhana:
Jika Turbo benar-benar opsional, apakah peluang mendapatkan order antara driver yang menggunakan Turbo dan yang tidak menggunakannya benar-benar sama?
Pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan kata “opsional”.
Ia membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana sistem bekerja.
Sebab bagi driver, order adalah sumber pendapatan.
Selisih beberapa order dalam sehari dapat berarti perbedaan antara membawa pulang pendapatan yang cukup atau tidak.
Di sinilah perusahaan memiliki kesempatan untuk menjelaskan sistem secara terbuka agar keresahan tidak berkembang menjadi prasangka.
Moratorium mitra dan persoalan keseimbangan
Tuntutan lain yang dibawa POB Priangan Timur adalah penghentian sementara pendaftaran mitra baru.
Driver lama menilai pertambahan jumlah pengemudi membuat persaingan mendapatkan order semakin padat.
Persoalan ini juga tidak sesederhana membuka atau menutup pendaftaran.
Ada kepentingan perusahaan untuk menjaga jumlah mitra dan pelayanan konsumen.
Tetapi ada pula kepentingan driver lama yang menggantungkan penghasilan dari jumlah order yang tersedia.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar apakah pendaftaran mitra baru harus dihentikan.
Pertanyaannya adalah apakah ada ukuran yang transparan mengenai keseimbangan antara jumlah driver, jumlah permintaan konsumen, wilayah operasi dan kemampuan pasar menyerap mitra.
Jika ukuran tersebut ada, publik dan driver seharusnya dapat mengetahuinya.
Demo berakhir, pertanyaan belum selesai
Aksi 15 September akhirnya membawa persoalan driver Maxim ke ruang DPRD Kota Tasikmalaya.
Pihak perusahaan juga menyatakan akan mengevaluasi sejumlah program yang dipersoalkan.
Namun ada satu hal yang sebaiknya tidak ikut selesai ketika massa membubarkan diri.
Yakni pertanyaan mengenai tata kelola.
Sebab persoalan Turbo bisa dievaluasi.
Program Car Hemat bisa dikaji.
Pendaftaran mitra baru bisa dibicarakan.
Biaya branding juga bisa dinegosiasikan.
Tetapi ketika pemerintah daerah sendiri menyebut ada lebih dari 600 kendaraan berbranding sementara yang tercatat dalam PAD baru 49 kendaraan, persoalannya sudah menyentuh wilayah yang lebih luas.
Ini bukan lagi semata-mata cerita tentang driver yang mengeluhkan pendapatan.
Ini menyangkut data, administrasi, transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, isu mengenai kemungkinan “permainan” di tingkat manajemen sebaiknya tidak dijawab dengan bantahan semata.
Jawaban terbaik adalah membuka data.
Jika tidak ada persoalan, data akan menjelaskannya.
Jika ada kekeliruan administrasi, data akan menunjukkan titiknya.
Dan jika memang ditemukan pelanggaran, mekanisme pemeriksaanlah yang harus bekerja.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti.
Publik juga tidak membutuhkan bantahan tanpa data.
Yang dibutuhkan adalah satu hal yang jauh lebih sederhana: kejelasan.
Sebab ketika angka 600 lebih kendaraan berhadapan dengan 49 kendaraan yang tercatat dalam PAD, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang benar.
Pertanyaannya adalah: apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua angka tersebut? (HS)
