lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Catatan keresahan warga akibat gangguan kelompok bermotor di Kota Tasikmalaya bertambah dari empat sepanjang 2025 menjadi tujuh hingga 16 September 2026. Jumlah temuan laporan dalam pemberitaan dan unggahan publik tersebut naik 75 persen, ketika tahun 2026 belum berakhir.
Korban jiwa juga bertambah. Penelusuran mencatat satu korban meninggal pada 2025, sedangkan pada 2026 ditemukan dua kematian terkonfirmasi serta satu laporan kematian tambahan yang masih perlu diverifikasi, termasuk keterkaitannya dengan geng motor. Jika laporan tambahan itu terkonfirmasi, jumlahnya menjadi tiga orang atau naik 200 persen dibandingkan 2025.
Keresahan Bertambah, Warga Menunggu Hasil
Gangguan yang dikeluhkan warga mencakup konvoi ugal-ugalan, knalpot bising, balap liar, hingga gerombolan yang meresahkan lingkungan. Selain korban meninggal, sejumlah korban luka juga tercatat pada 2025 maupun 2026.
Dua kematian terkonfirmasi pada 2026 terjadi dalam peristiwa di Kawalu dan Mangkubumi. Di Kawalu, seorang pemuda meninggal akibat kecelakaan saat kejar-kejaran yang diduga berkaitan dengan kelompok bermotor. Di Mangkubumi, seorang remaja meninggal setelah mengalami cedera kepala dalam bentrokan yang diselidiki polisi.
Adapun laporan kematian tambahan di kawasan Jalan Veteran masih memerlukan verifikasi.
Diki Samani dari Albadar Institute mempertanyakan hasil penanganan pemerintah daerah terhadap gangguan yang berulang tersebut.
“Menjenguk keluarga korban itu penting. Tetapi masa kemampuan Pemkot berhenti pada datang berempati, lalu pulang membawa imbauan? Warga membutuhkan perlindungan sebelum ada korban berikutnya,” ujarnya.
Menurut Diki, keseriusan pemerintah harus terlihat dalam langkah yang bisa diperiksa masyarakat: strategi pencegahan, inovasi penanganan, kecepatan merespons laporan, dan dukungan anggarannya.
“Apa strateginya? Seperti apa inovasinya? Anggaran yang disiapkan berapa? Masyarakat menunggu jawaban konkret. Ini urusannya nyawa dan rasa aman, tidak bisa terus dinanti-nanti,” katanya.
Fiskal Terbatas, Keselamatan Warga Bukan Prioritas?
Pertanyaan itu mengemuka ketika Pemkot Tasikmalaya menghadapi keterbatasan fiskal. Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan sebelumnya mengakui bahwa pemerintah tidak bisa menjalankan seluruh program secara bersamaan sehingga perlu menyusun ulang prioritas belanja.
Bagi Diki, keterbatasan tersebut justru menjadi ujian terhadap pilihan pemerintah.
“Kalau anggaran terbatas, tunjukkan apa yang didahulukan. Apa yang lebih penting dari nyawa warga dan rasa aman warga? Jangan sampai keselamatan terus menunggu giliran,” ujarnya.
Ia mendorong keterbukaan anggaran agar masyarakat dapat menilai dukungan terhadap perlindungan warga, termasuk membandingkannya dengan belanja kegiatan seremonial.
“Berapa untuk pencegahan dan perlindungan warga, berapa untuk kegiatan seremonial? Buka angkanya supaya masyarakat bisa melihat prioritas pemerintah,” katanya.
Pemkot sebelumnya telah menyampaikan rencana diskusi lintas sektor, perluasan CCTV, serta dukungan operasional bagi satgas dan patroli malam. Pada 14 September 2026, Sekretaris Daerah Asep Goparullah kembali meminta Satgas Penanganan Geng Motor memperkuat koordinasi.
Rencana tersebut kini menghadapi tuntutan pembuktian: berapa titik rawan yang sudah diawasi, bagaimana laporan warga ditindaklanjuti, serta apa hasil evaluasi terhadap gangguan berulang?
“Jangan sampai imbauannya terus-terusan, tapi korbannya terus bertambah. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil: jalan yang aman dan laporan yang segera ditangani,” tegas Diki.
Bahan publik yang dihimpun belum memberikan rincian terpadu mengenai pembiayaan, realisasi perluasan CCTV, dan capaian pencegahan. Rincian itu diperlukan untuk menguji pelaksanaan rencana serta hasil penanganannya. (NS/AS)
