lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tasikmalaya, H. Hanafi, S.H., M.H., menilai capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan kota berada pada jalur positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan semakin merata dan manfaatnya masuk sampai ke ruang usaha, tempat kerja, serta kehidupan keluarga masyarakat Kota Tasikmalaya.
Pertumbuhan yang Dijaga Bersama
“Tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus dapat diterjemahkan melalui capaian yang terukur di daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah modalnya, tetapi tujuan akhirnya tetap kesejahteraan masyarakat,” kata Hanafi kepada Lintas Priangan melalui sambungan telepon, Minggu (16/8/2026).
Menurut Hanafi, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen menunjukkan aktivitas produksi, perdagangan, jasa, konsumsi, dan investasi di Kota Tasikmalaya terus bergerak. Capaian tersebut menjadi semakin berarti karena berlangsung ketika inflasi dapat dijaga pada angka 2,67 persen.
Inflasi yang terkendali, kata dia, penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan kehilangan sebagian manfaatnya apabila pada saat yang sama kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok terlalu tinggi.
“Pertumbuhan dan pengendalian inflasi harus berjalan beriringan. Ekonomi harus bergerak, tetapi harga kebutuhan masyarakat juga harus dijaga agar daya beli tidak tergerus,” ujarnya.
Indikator pembangunan manusia Kota Tasikmalaya juga memperlihatkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia pada 2025 mencapai 76,59, naik 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 76,03.
Hanafi mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil kerja bersama di bawah arahan Wali Kota Tasikmalaya yang melibatkan seluruh perangkat daerah, dunia usaha, pelaku pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan warga.
Ia menilai Wali Kota Tasikmalaya telah memberikan arah yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik harus menjadi jalan menuju kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak dapat dikerjakan oleh satu perangkat daerah. Arahan Wali Kota adalah memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh sektor bergerak menuju sasaran yang sama. Tugas kami adalah menjaga koordinasi itu agar kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutur Hanafi.
Capaian positif juga terlihat pada penurunan angka kemiskinan. Data 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 75.220 orang atau 10,84 persen dari jumlah penduduk. Persentasenya turun 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Hanafi, penurunan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya perbaikan. Namun, angka 75.220 orang juga mengingatkan bahwa agenda pemerataan kesejahteraan harus terus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Turunnya angka kemiskinan merupakan kabar baik dan harus kita jaga bersama. Namun di balik angka 10,84 persen terdapat lebih dari 75 ribu warga. Karena itu, keberhasilan pembangunan berikutnya harus ditandai dengan semakin banyak keluarga yang keluar dari kerentanan ekonomi,” katanya.
Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan IPM tersebut tercantum dalam indikator makro terbaru yang dirilis BPS Kota Tasikmalaya.
Dari Angka Makro ke Penghasilan Keluarga
Hanafi mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya hidup di dalam tabel statistik. Pertumbuhan harus terlihat pada meningkatnya transaksi pedagang, bertambahnya pesanan pelaku usaha, terbukanya kesempatan kerja, serta menguatnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
“Angka makro memberi kita gambaran mengenai arah ekonomi. Namun masyarakat menilai pertumbuhan dari hal yang sangat nyata: apakah usahanya lebih ramai, apakah penghasilannya meningkat, dan apakah kebutuhan keluarganya dapat dipenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.
Untuk memperluas manfaat pertumbuhan, menurut Hanafi, kebijakan ekonomi harus dibangun sebagai satu rantai yang saling terhubung. Pelatihan usaha perlu disertai akses pemasaran. Kemudahan perizinan harus diikuti kepastian berusaha. Pembangunan infrastruktur harus membuka akses ekonomi, sedangkan promosi produk harus berujung pada transaksi.
Ia menilai Kota Tasikmalaya memiliki kekuatan pada sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, kerajinan, kuliner, dan usaha mikro, kecil, serta menengah. Kekuatan tersebut perlu terus dipertemukan dengan teknologi, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan peningkatan kualitas produk.
“Pelaku usaha tidak cukup hanya dilatih membuat produk. Mereka harus dibantu membaca pasar, memperbaiki kualitas, menggunakan teknologi, membangun merek, dan menemukan pembeli. Ukuran akhirnya bukan berapa kali pelatihan digelar, tetapi berapa usaha yang bertahan dan berkembang,” kata Hanafi.
Dalam kapasitasnya sebagai Asda II, Hanafi mengoordinasikan bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa. Posisi tersebut membuatnya berada pada simpul yang menghubungkan kebijakan ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan belanja pemerintah perlu diarahkan agar menghasilkan manfaat ekonomi lanjutan. Sepanjang sesuai dengan ketentuan, belanja pemerintah dapat ikut memperkuat rantai pasok, membuka kesempatan bagi pelaku usaha, dan menggerakkan perputaran ekonomi daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Infrastruktur memberi akses, pengadaan memenuhi kebutuhan layanan, dan pada saat yang sama aktivitas tersebut harus menciptakan perputaran ekonomi yang sehat,” ujarnya.
Hanafi juga menekankan pentingnya pemerataan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat perdagangan, tetapi perlu bergerak sampai ke kecamatan dan kelurahan melalui pengembangan potensi yang sesuai dengan karakter setiap wilayah.
Kelurahan dapat memetakan usaha, keterampilan, dan komoditas unggulan yang dimiliki masyarakat. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi, mulai dari pelatihan, akses permodalan, pendampingan, sampai pemasaran.
“Setiap wilayah mempunyai potensi berbeda. Pemerintah tidak boleh menggunakan satu resep untuk semua. Ada wilayah yang kuat di perdagangan, kerajinan, kuliner, pertanian perkotaan, atau jasa. Potensi itu yang harus kita tumbuhkan,” tuturnya.
Ia meyakini capaian ekonomi Kota Tasikmalaya dapat terus ditingkatkan apabila seluruh perangkat daerah menjaga konsistensi dan bekerja dalam arah yang sama. Pemerintah bertugas menciptakan ekosistem, sedangkan dunia usaha dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menggerakkan perekonomian.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurut Hanafi, harus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang semakin inklusif. Kedaulatan ekonomi dibangun melalui kemampuan daerah mengembangkan potensinya, keadilan diwujudkan dengan pemerataan kesempatan, dan kemakmuran ditandai oleh meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Pertumbuhan 5,39 persen adalah modal yang baik. Tugas kita berikutnya adalah memastikan pertumbuhan itu semakin kuat, semakin merata, dan semakin banyak dirasakan masyarakat. Itulah cara Kota Tasikmalaya ikut mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Hanafi. (AS)
