lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. “Tema HUT ke-81 Republik Indonesia, ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang memberi kepastian kepada setiap warga. Kemerdekaan belum terasa utuh apabila masyarakat masih kehilangan waktu, tenaga, dan ongkos hanya karena tidak mengetahui persyaratan atau tahapan pelayanan,” kata Camat Cigalontang, Roni Imroni, S.Sos., M.M.
Bagi Cigalontang yang terdiri atas 16 desa, keadilan pelayanan berarti memastikan warga memperoleh informasi yang sama meskipun tinggal jauh dari kantor kecamatan. Prinsip itu sedang diterjemahkan melalui pengembangan CamGPT Cigalontang, layanan berbasis kecerdasan buatan yang disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses informasi mengenai 107 urusan pelayanan melalui satu ruang percakapan.
Warga Tidak Boleh Pulang karena Persyaratan Kurang
Dalam wawancara melalui saluran telepon dengan Lintas Priangan, Minggu, 16 Agustus 2026, Roni mengatakan jarak geografis bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi masyarakat ketika mengurus pelayanan. Ketidakpastian informasi justru kerap membuat perjalanan warga menjadi lebih panjang.
Seorang warga, misalnya, dapat datang ke kantor desa atau kecamatan setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Namun, setelah tiba, ia baru mengetahui bahwa dokumen yang dibawanya belum lengkap. Warga tersebut akhirnya harus pulang, mencari dokumen tambahan, kemudian mengulangi perjalanan yang sama.
“Yang melelahkan masyarakat terkadang bukan proses pelayanannya, tetapi ketidaktahuan sebelum berangkat. Mereka sudah datang, ternyata ada persyaratan yang kurang. Akhirnya harus pulang dan kembali lagi. Persoalan seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi menyangkut waktu, tenaga, dan biaya warga,” ujar Roni.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena pelayanan publik bukan hanya dinilai dari keramahan petugas atau kecepatan penyelesaian dokumen. Pelayanan juga harus mampu memberikan kepastian sejak masyarakat masih berada di rumah.
“Pelayanan yang adil bukan berarti semua warga harus datang ke kantor yang sama. Pelayanan yang adil adalah ketika seluruh warga memperoleh kepastian informasi yang sama, baik yang tinggal dekat maupun yang berada di desa paling jauh,” katanya.
Roni memahami persoalan itu dari pengalamannya menjalani berbagai penugasan di lingkungan pemerintahan. Sebelum dipercaya menjadi Camat Cigalontang pada pertengahan 2026, ia pernah bertugas di kecamatan dan terakhir menjabat Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika.
Pengalaman tersebut membuatnya melihat bahwa teknologi tidak seharusnya berhenti sebagai alat menyebarkan informasi. Teknologi harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
“Teknologi jangan hanya membuat informasi pemerintah terlihat ramai di layar. Ukurannya adalah apakah informasi itu benar-benar membantu warga. Kalau masyarakat menjadi lebih paham, tidak salah membawa persyaratan, dan tidak perlu bolak-balik, berarti teknologi tersebut bekerja,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kemudahan informasi tidak akan menghilangkan peran petugas pelayanan. Teknologi justru harus membantu petugas memberikan penjelasan yang lebih seragam sekaligus mengurangi kesalahpahaman mengenai persyaratan dan kewenangan setiap tingkatan pemerintahan.
Ada pelayanan yang cukup diselesaikan di desa, ada yang memerlukan pengantar kecamatan, dan ada pula yang menjadi kewenangan perangkat daerah atau instansi lain. Masyarakat, menurut Roni, berhak mengetahui jalur tersebut sejak awal.
“Jangan sampai warga berpindah-pindah kantor karena tidak mengetahui siapa yang berwenang. Pemerintah harus memberikan arah yang jelas. Jarak desa boleh jauh dari kantor kecamatan, tetapi pelayanan pemerintah tidak boleh ikut menjauh,” tegasnya.
Membawa Informasi Pelayanan ke Rumah Warga
Upaya memberikan kepastian tersebut menjadi dasar pengembangan CamGPT Cigalontang. Layanan itu dikonfigurasi secara khusus untuk membantu masyarakat memahami mekanisme dan persyaratan 107 urusan yang berhubungan dengan pelayanan desa, kecamatan, maupun instansi terkait.
CamGPT tidak hanya menyampaikan daftar persyaratan. Warga juga dapat memperoleh penjelasan mengenai tahapan pelayanan dan kontak petugas yang menanganinya. Untuk beberapa kebutuhan, sistem tersebut dapat membantu menyiapkan rancangan dokumen seperti surat permohonan, surat pernyataan, surat pengaduan, dan pengantar penelitian.
Warga tidak harus memakai bahasa resmi ketika menggunakannya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui tulisan sederhana maupun suara. Jika informasi yang disampaikan belum lengkap, CamGPT akan mengajukan pertanyaan tambahan agar kebutuhan warga dapat dikenali dengan lebih tepat.
“Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan istilah administrasi. Warga mungkin tidak mengetahui nama layanannya, tetapi mereka mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Biarkan mereka menceritakan kebutuhannya dengan bahasa sehari-hari. Pemerintah yang harus membantu menerjemahkannya menjadi jalur pelayanan yang benar,” kata Roni.
CamGPT Cigalontang dapat digunakan melalui paket gratis ChatGPT selama warga memiliki perangkat dan koneksi internet. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai mesin pencetak, dokumen yang telah disiapkan dapat diperiksa dan dicetak melalui kantor desa atau Kantor Kecamatan Cigalontang.
Data mengenai cakupan 107 urusan, fitur dokumen, penggunaan teks dan suara, serta rencana peluncurannya pada bulan kemerdekaan sebelumnya telah dipublikasikan dalam laporan CamGPT Cigalontang, Dekatkan 107 Layanan kepada Warga.
Menurut Roni, pemanfaatan teknologi tersebut sejalan dengan program prioritas Pemerintahan Berbasis Digital di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi. Program itu antara lain dijalankan melalui optimalisasi Command Center sebagai pusat integrasi data, informasi, pemantauan dan respons cepat, serta pengoperasian Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
Arah digitalisasi tersebut tercantum sebagai salah satu dari 13 program prioritas gerak cepat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Arah Bapak Bupati adalah menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat, cepat, dan memberi manfaat nyata. Di tingkat kecamatan, arah itu harus kami terjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Digitalisasi tidak boleh sekadar memindahkan antrean dari depan loket ke depan layar. Digitalisasi harus mengurangi kerumitan,” ujar Roni.
Ia berharap CamGPT tidak berhenti sebagai katalog digital 107 pelayanan. Sistem tersebut dapat terus dikembangkan dengan informasi mengenai potensi desa, produk UMKM, pertanian, pariwisata, agenda masyarakat, hingga saluran penyampaian laporan warga.
Namun, Roni menegaskan bahwa tahap pertama harus tetap difokuskan pada persoalan paling mendasar: memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus disiapkan, ke mana harus mengurus, dan siapa yang dapat dihubungi.
“Jangan buru-buru membuat teknologi terlihat canggih kalau pertanyaan sederhana warga belum terjawab. Kita mulai dari kebutuhan paling nyata. Warga bertanya, pemerintah memberi jawaban yang jelas, lalu pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih mudah,” katanya.
Bagi Roni, langkah tersebut merupakan cara Cigalontang mengisi kemerdekaan dari ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedaulatan dibangun ketika pemerintah mampu mengelola pelayanannya sendiri secara responsif. Keadilan hadir ketika seluruh warga memperoleh akses informasi yang setara. Kemakmuran dapat tumbuh ketika waktu dan biaya masyarakat tidak habis oleh kerumitan administrasi.
“Kemerdekaan bukan hanya diperingati dengan mengibarkan bendera. Di lingkungan pemerintahan, kemerdekaan harus diwujudkan dengan membebaskan masyarakat dari ketidakpastian pelayanan. Kalau warga semakin mudah memperoleh haknya, di situlah tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur mulai hidup di tingkat kecamatan,” pungkas Roni. (AS)
