lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Ciamis 2026 akan memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, pemungutan suara direncanakan menggunakan sistem digital di 40 desa.
Namun, perubahan dari sistem konvensional ke digital tidak hanya soal menyiapkan perangkat. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh pemilih memahami mekanisme baru tersebut dan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih karena persoalan teknis.
Persiapan itu kembali dibahas dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Digital Kabupaten Ciamis Tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis, Kamis (10/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengatakan digitalisasi Pilkades merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat maupun penyelenggara di daerah tersebut.
Karena itu, menurut dia, mekanisme pemungutan suara harus dijelaskan secara menyeluruh sebelum hari pelaksanaan.
“Pilkades di 40 desa ini menggunakan digitalisasi. Karena ini hal yang baru, tentu harus dipahami bersama, terutama bagaimana mekanismenya nanti ketika diterapkan di lapangan,” kata Andang.
Pilkades digital bukan berarti warga memilih dari rumah menggunakan telepon seluler masing-masing. Berdasarkan persiapan yang telah disampaikan pemerintah, pemilih tetap datang ke TPS dan menggunakan perangkat elektronik yang disediakan di lokasi pemungutan suara.
Tantangan terbesar justru berada pada kesiapan masyarakat.
Andang mencontohkan kemungkinan adanya warga yang tidak memiliki telepon seluler. Kondisi tersebut harus dijelaskan sejak awal agar penggunaan teknologi dalam Pilkades tidak menimbulkan kekhawatiran maupun kebingungan.
“Jangan sampai masyarakat paranoid dengan sistem digital. Misalnya ada warga yang tidak memiliki handphone, itu harus kita jelaskan mekanismenya sejak awal supaya di lapangan tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.
40 Desa, 176 TPS Jadi Titik Uji
Pilkades Serentak Ciamis 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026.
Sebanyak 40 desa yang tersebar di 22 kecamatan akan mengikuti pemilihan tersebut dengan total 176 TPS. Dari jumlah itu, seluruh TPS direncanakan menggunakan sistem digital.
Skala tersebut membuat kesiapan teknis menjadi faktor penting. Sebab, gangguan pada satu perangkat atau kesalahan prosedur di TPS dapat berpengaruh langsung terhadap proses pemungutan suara.
Pemerintah sebelumnya menyebut kebutuhan perangkat digital akan dipenuhi melalui dukungan pemerintah provinsi dan pengadaan oleh Pemkab Ciamis. Karena itu, selain jumlah perangkat, aspek pemeliharaan, kesiapan operator, cadangan perangkat serta prosedur apabila terjadi gangguan juga menjadi bagian yang perlu dipastikan sebelum hari pencoblosan.
Anggaran dan Perangkat Disiapkan
Pemkab Ciamis menyatakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades telah disiapkan.
Andang mengatakan persiapan tidak hanya menyangkut panitia, tetapi juga perangkat keras yang dibutuhkan di lapangan.
“Perangkat kerasnya tentu harus tersedia. Kalau diperlukan, mungkin menggunakan sistem sewa, dan itu sudah kita persiapkan,” katanya.
Digitalisasi diharapkan membuat proses pemungutan dan penghitungan suara lebih efektif serta mengurangi potensi kesalahan maupun kecurangan.
Tetapi teknologi tidak otomatis menjamin sebuah pemilihan berlangsung jujur.
Faktor manusia tetap menjadi penentu, mulai dari panitia, operator, aparatur desa, calon kepala desa hingga pihak yang melakukan pengawasan.
Integritas Panitia Tetap Jadi Persoalan Penting
Andang menegaskan penggunaan teknologi harus dibarengi dengan integritas penyelenggara.
“Dengan sistem ini mudah-mudahan risiko kecurangan bisa diperkecil. Tetapi teknologi saja tidak cukup. Integritas panitia tetap menjadi faktor utama dalam menjaga proses pemilihan,” tegasnya.
Poin tersebut menjadi penting karena digitalisasi pada dasarnya mengubah alat dan prosedur pemungutan suara, bukan menghapus potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa.
Karena itu, transparansi mengenai cara kerja sistem, siapa yang mengoperasikan perangkat, bagaimana data suara disimpan, bagaimana hasil diverifikasi, serta apa yang dilakukan apabila perangkat mengalami gangguan menjadi hal yang perlu dipahami masyarakat.
Terlebih, Pilkades 2026 menjadi pengalaman pertama Ciamis menerapkan sistem digital secara luas.
Hak Pilih Warga Jangan Sampai Terganggu
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kelompok pemilih yang kurang familiar dengan teknologi, termasuk warga lanjut usia atau masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu.
Pemerintah sebelumnya juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar perubahan sistem tidak justru membuat pemilih ragu menggunakan hak suaranya.
Andang menyebut pendampingan bagi warga yang memang membutuhkan dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada warga yang memang tidak bisa datang ke tempat pemungutan dan membutuhkan pendampingan, itu dimungkinkan sesuai aturan,” ujarnya.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Pilkades digital tidak cukup hanya dilihat dari seberapa cepat hasil penghitungan suara diperoleh.
Yang tidak kalah penting adalah apakah seluruh pemilih dapat menggunakan haknya secara bebas, rahasia dan tanpa tekanan, serta apakah setiap tahapan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Secara regulasi, pelaksanaan Pilkades kini memiliki kerangka baru setelah terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut antara lain mengatur tata cara pemilihan kepala desa.
Bagi Ciamis, penerapan sistem digital pada 40 desa sekaligus menjadi ujian tersendiri. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan perangkat, tetapi juga memastikan masyarakat memahami sistem dan panitia mampu mengoperasikannya secara transparan.
Pada akhirnya, teknologi hanya menjadi alat. Kepercayaan masyarakat tetap akan ditentukan oleh bagaimana seluruh proses Pilkades dijalankan.
Andang berharap Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung aman, tertib, jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.
“Kita harus sama-sama percaya bahwa Pilkades ini dapat dilaksanakan tanpa kecurangan,” pungkasnya. (FSL/HS)