lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. BADKO HMI Jabar menyoroti sikap Bupati Ciamis terkait belum adanya kepastian pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis yang masih kosong. Organisasi tersebut menilai, proses pengisian kursi Wabup Ciamis perlu segera ditindaklanjuti setelah adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan itu disampaikan Pengurus BADKO HMI Jawa Barat, Siraj Naufal, melalui keterangan resminya, Senin, 11 Mei 2026. Ia menyebut, kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kelengkapan struktur pemerintahan daerah.
Menurut Siraj, dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis kian menjadi perhatian publik setelah belum adanya kepastian mengenai pengisian jabatan wakil kepala daerah. Ia menilai Pemerintah Daerah terkesan tidak responsif dalam mengeksekusi arahan Kemendagri terkait percepatan proses tersebut.
Kekosongan kursi Wakil Bupati Ciamis terjadi setelah berpulangnya Wakil Bupati terpilih, H. Yana D. Putra. Hingga kini, proses pengisian pendamping kepala daerah itu dinilai belum menunjukkan perkembangan yang memadai, meski regulasi pusat disebut telah memberikan panduan operasional.
Siraj mengatakan, penundaan yang berlangsung terlalu lama dapat memunculkan persepsi negatif publik terhadap komitmen kepatuhan daerah kepada hierarki pemerintahan. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap dijaga demi stabilitas birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“Kami mencermati adanya kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis kurang menghargai arahan yang telah disampaikan Kemendagri mengenai percepatan pengisian jabatan Wakil Bupati. Persoalan ini bukan sekadar urusan administratif rutin, melainkan esensi dari kepatuhan terhadap hierarki pemerintahan,” ujar Siraj.
Menurut Siraj, kepala daerah seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menunjukkan kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menekankan agar kepentingan politik praktis tidak menghambat kepentingan masyarakat yang lebih luas.
BADKO HMI Jabar menilai, keberadaan wakil kepala daerah memiliki fungsi penting dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, Bupati Ciamis didorong segera membangun komunikasi politik yang terbuka dengan partai politik pengusung serta DPRD Kabupaten Ciamis.
Siraj menyebut, komunikasi antara kepala daerah, partai pengusung Ciamis, dan DPRD Ciamis menjadi langkah penting agar proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis berjalan sesuai koridor hukum. Ia menilai, jika mekanisme sudah tersedia, maka proses tersebut seharusnya tidak terus tertahan.
“Jika kementerian terkait sudah memberikan lampu hijau dan mekanisme yang jelas, maka proses ini seharusnya bisa segera dieksekusi. Jangan sampai muncul asumsi publik mengenai adanya upaya pembiaran kekuasaan tunggal tanpa kehadiran pendamping,” katanya.
Ia menambahkan, kekosongan kursi Wabup Ciamis kosong dalam waktu lama berpotensi menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, HMI Jabar kritik Bupati Ciamis dalam konteks dorongan agar pemerintah daerah lebih kooperatif terhadap arahan pemerintah pusat.
Dalam pernyataannya, Siraj juga menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan kerja eksekutif di daerah. Menurutnya, jabatan wakil bupati bukan sekadar pelengkap politik, melainkan bagian dari struktur pemerintahan yang berfungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan agenda pembangunan dan pelayanan publik.
BADKO HMI Jabar mendesak agar komunikasi politik tidak berhenti pada wacana. Siraj meminta ada langkah nyata dari Bupati Ciamis untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis tidak terus menggantung.
“Kepentingan rakyat Ciamis harus diletakkan di atas segala kalkulasi politik tertentu. Kami menuntut adanya sikap kooperatif dari Bupati untuk menghormati garis koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” ujar Siraj.
Ia berharap, arahan Kemendagri soal Wabup Ciamis dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah sesuai aturan. Menurutnya, kepastian proses tersebut penting agar tidak muncul spekulasi politik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait pernyataan BADKO HMI Jabar tersebut. (AI/AS)
