lintaspriangan.com, KAJIAN. Indikasi korupsi Bank bjb tidak hanya muncul dari kredit macet, dokumen janggal, atau transaksi yang dibantah pihak terkait. Ada satu titik lain yang membuat persoalan ini semakin layak didalami: munculnya satu figur berinisial DSy dalam sejumlah aliran kredit bermasalah.
Dalam data yang dimiliki redaksi, DSy tidak disebut sebagai pegawai Bank bjb. Ia juga tidak dapat serta-merta disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun, namanya muncul berulang dalam jejaring beberapa debitur, personal guarantee, aliran dana, dan penarikan cek.
Di sinilah misterinya.
Jika hanya muncul sekali, mungkin bisa disebut kebetulan bisnis. Tetapi ketika satu nama muncul berulang di sejumlah kredit bermasalah, publik berhak bertanya: apakah Bank bjb sedang menghadapi banyak debitur yang gagal bayar secara terpisah, atau ada satu jejaring yang dikendalikan figur tertentu di balik sejumlah perusahaan?
Key Person Itu Apa?
Agar mudah dipahami, istilah key person perlu dijelaskan lebih dulu.
Key person berarti orang kunci. Ia tidak selalu pemilik resmi di akta perusahaan. Tidak selalu direktur. Tidak selalu tercatat sebagai pengurus. Tetapi ia bisa menjadi orang yang secara nyata punya pengaruh besar terhadap beberapa perusahaan atau debitur.
Dalam dunia bisnis, key person bisa menjadi penghubung, penjamin pribadi, pengatur hubungan usaha, pemberi arahan, atau pihak yang muncul dalam aliran dana. Karena itu, posisi key person tidak otomatis salah secara hukum.
Namun, posisinya bisa menjadi masalah jika ia diduga menggunakan beberapa perusahaan sebagai kendaraan kredit, mengatur pencairan, menarik dana, atau menjadi penerima manfaat dari uang yang seharusnya dipakai untuk kegiatan usaha debitur.
Bahasa sederhananya begini: di atas kertas, debiturnya bisa banyak perusahaan. Tapi di balik layar, bisa saja ada satu orang yang memegang kendali lebih besar daripada yang terlihat dalam dokumen resmi.
DSy dan Jejaring Debitur Bank bjb
Data yang dimiliki redaksi menunjukkan DSy disebut sebagai figur kunci yang berafiliasi dengan sejumlah debitur Bank bjb. Ia juga disebut sebagai pemberi personal guarantee atau jaminan pribadi dalam salah satu kredit.
Personal guarantee berarti jaminan pribadi. Artinya, seseorang memberi jaminan secara pribadi terhadap kewajiban kredit tertentu. Jika debitur tidak membayar, penjamin pribadi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban sesuai perjanjian.
Masalahnya, DSy tidak hanya muncul dalam satu titik. Data redaksi mencatat ia berafiliasi dengan beberapa debitur aktif Bank bjb. Beberapa di antaranya kemudian berstatus macet.
Di sinilah pertanyaan mulai mengeras. Kalau satu figur berhubungan dengan beberapa debitur, lalu banyak dari debitur itu bermasalah, maka hubungan tersebut tidak bisa dipandang sambil lalu. Minimal, harus dijelaskan.
Apakah hubungan itu hanya hubungan bisnis biasa? Apakah ia hanya penjamin? Apakah ia hanya membantu operasional? Atau justru menjadi pengendali sebenarnya dari sejumlah perusahaan yang mendapat kredit?
Pertanyaan ini penting. Sebab dalam kasus kredit bermasalah, yang harus dicari bukan hanya nama perusahaan yang meminjam. Yang lebih penting adalah siapa penerima manfaat sebenarnya.
Aliran Dana yang Perlu Dijelaskan
Data yang dimiliki redaksi juga mencatat adanya aliran dana kredit kepada satu key person berinisial DSy dari sejumlah grup usaha yang masih menjadi debitur kredit komersial aktif. Total eksposur kredit dalam jejaring tersebut disebut mencapai Rp237,57 miliar.
Angka ini sangat besar. Dan angka sebesar itu tidak boleh hanya dijawab dengan kalimat “hubungan bisnis biasa” tanpa penjelasan terbuka.
Dalam beberapa kasus, DSy juga muncul dalam alur penarikan dana. Ada dana kredit yang dicairkan ke rekening debitur, lalu ditarik melalui cek oleh DSy. Ada pula dana yang mengalir ke rekening pihak lain, kemudian penarikannya disebut dilakukan oleh DSy.
Di titik ini, pertanyaan hukumnya menjadi lebih tajam.
Jika dana kredit dicairkan untuk kegiatan usaha debitur, mengapa ada pihak kunci tertentu yang berulang muncul dalam penarikan dana? Apakah ia memang berwenang? Apakah ada kuasa tertulis? Apakah penggunaan dana sesuai tujuan kredit? Apakah Bank bjb mengetahui peran tersebut sejak awal?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dibuka. Karena uang kredit bukan uang bebas pakai. Ia diberikan untuk tujuan tertentu, berdasarkan dokumen tertentu, dengan risiko yang ditanggung bank.
Kalau dana kredit mengalir kepada pihak yang bukan debitur formal, maka harus dijelaskan mengapa itu terjadi.
Banyak Perusahaan, Satu Bayangan?
Salah satu kemungkinan yang perlu didalami aparat penegak hukum adalah apakah ada pola nominee borrower atau debitur pinjam nama.
Nominee borrower adalah kondisi ketika nama perusahaan atau orang tertentu dipakai sebagai debitur formal, tetapi pengendali atau penerima manfaat sebenarnya adalah pihak lain.
Dalam bahasa rakyat kecil, ini seperti memakai nama orang lain untuk meminjam uang, tetapi uangnya dinikmati oleh orang berbeda.
Pola seperti ini sangat berbahaya bagi bank. Sebab di atas kertas, bank berhadapan dengan satu debitur. Namun dalam kenyataan, uang dan keputusan usaha bisa saja dikendalikan pihak lain. Akibatnya, ketika kredit macet, tanggung jawab menjadi kabur.
Data redaksi belum menyimpulkan bahwa DSy adalah pengendali seluruh debitur tersebut. Namun, kemunculannya yang berulang dalam jejaring debitur bermasalah, aliran dana, dan penarikan cek membuat pertanyaan itu sangat layak diajukan.
Apakah DSy hanya berada di pinggir sebagai penjamin dan penghubung bisnis? Atau ia justru berada di tengah sebagai figur yang menggerakkan beberapa perusahaan?
Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk menentukan apakah Bank bjb menghadapi kredit macet biasa atau jaringan kredit bermasalah yang lebih terstruktur.
Apakah DSy Memengaruhi Keputusan Bank bjb?
Bagian ini harus ditegaskan secara hati-hati.
Data yang dimiliki redaksi belum menunjukkan secara eksplisit bahwa DSy memengaruhi keputusan resmi Bank bjb. Tidak ada data yang secara langsung menyebut DSy memerintahkan komite kredit, mengarahkan pejabat bank, atau menentukan keputusan pencairan.
Namun, bukan berarti pertanyaannya selesai.
Justru karena DSy muncul berulang dalam beberapa kredit bermasalah, Bank bjb perlu menjelaskan apakah sejak awal mengetahui hubungan DSy dengan para debitur tersebut. Apakah bank melakukan analisis kelompok usaha atau keterkaitan antar-debitur? Apakah bank menilai risiko jika sejumlah debitur ternyata berhubungan dengan figur yang sama?
Dalam perbankan, keterkaitan antar-debitur sangat penting. Bank tidak boleh hanya melihat satu perusahaan secara terpisah jika ternyata ada hubungan pengendalian, hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan penjaminan, atau hubungan aliran dana dengan pihak yang sama.
Kalau bank tidak melihat hubungan itu, risikonya besar. Kredit bisa terlihat tersebar ke beberapa perusahaan, padahal secara risiko terkonsentrasi pada satu jejaring.
Ini seperti orang melihat lima pintu rumah berbeda, padahal semua pintu menuju ruang tamu yang sama.
Celah Indikasi Korupsi
Indikasi korupsi Bank bjb dalam konteks DSy muncul bukan karena DSy otomatis bersalah. Indikasi muncul karena ada pola yang perlu diuji.
Pertama, DSy disebut sebagai figur kunci dalam jejaring beberapa debitur Bank bjb.
Kedua, beberapa debitur yang terhubung dalam jejaring itu bermasalah atau macet.
Ketiga, terdapat aliran dana kredit kepada satu key person dalam nilai eksposur besar.
Keempat, DSy muncul dalam penarikan dana atau cek pada beberapa kasus.
Kelima, beberapa kredit bermasalah dalam klaster ini juga memiliki kejanggalan lain, seperti dokumen pencairan yang dipertanyakan, supplier yang tidak jelas, transaksi yang tidak terkonfirmasi, dan pihak pemberi pekerjaan yang membantah hubungan.
Jika pola ini berdiri sendiri, mungkin masih bisa diperdebatkan sebagai risiko bisnis. Tetapi jika semua pola ini tersambung, maka pertanyaannya menjadi lebih serius: apakah ada pihak yang menggunakan fasilitas kredit Bank bjb untuk mengalirkan dana kepada jejaring tertentu?
Dalam konstruksi hukum, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah ada penyalahgunaan kewenangan di internal bank, apakah ada pihak yang diuntungkan, dan apakah Bank bjb sebagai bank daerah menanggung kerugian dari proses kredit tersebut.
Jika ditemukan adanya rekayasa dokumen, penggunaan perusahaan sebagai kendaraan, aliran dana kepada pihak yang bukan penerima manfaat sah, atau kerja sama dengan pihak internal bank, maka persoalannya bisa naik kelas dari kredit macet menjadi dugaan tindak pidana.
APH Perlu Menelusuri Penerima Manfaat
Aparat penegak hukum perlu masuk bukan hanya untuk melihat debitur formal, tetapi juga penerima manfaat akhir.
Siapa yang sebenarnya menikmati dana kredit?
Apakah dana dipakai sesuai tujuan?
Apakah dana mengalir ke pihak yang sama melalui beberapa perusahaan?
Apakah ada hubungan antara figur eksternal, debitur, supplier, dan orang dalam bank?
Apakah ada fee, komisi, hadiah, atau keuntungan yang mengalir kepada pihak tertentu?
Apakah kredit-kredit itu macet karena risiko bisnis, atau karena sejak awal memang didesain dengan transaksi yang rapuh?
Penelusuran seperti ini penting. Sebab dalam banyak perkara keuangan, pelaku utama tidak selalu berdiri paling depan. Kadang ia berada di belakang dokumen, di balik rekening, atau di antara perusahaan yang namanya terlihat berbeda tetapi geraknya serupa.
Redaksi Akan Terus Mengupas
Tulisan ini merupakan bagian lanjutan dari rangkaian laporan mengenai indikasi korupsi Bank bjb.
Sebelumnya, redaksi telah mengulas pencairan kredit beraroma persekongkolan, proyek bayangan dalam kredit CV Pha, serta tagihan yang dibantah dalam kasus PT IEU. Kini, sorotan diarahkan kepada figur DSy yang berulang muncul dalam jejaring kredit bermasalah.
Redaksi akan melanjutkan laporan berikutnya ke klaster kredit channeling, debitur topengan, subrogasi, hapus buku kredit, kelebihan pembayaran pekerjaan gedung, serta lemahnya tindak lanjut sistem deteksi transaksi mencurigakan.
Publik berhak tahu. Sebab Bank bjb bukan hanya lembaga keuangan biasa. Ia adalah bank daerah yang membawa kepercayaan masyarakat Jawa Barat, pemerintah daerah, nasabah, dan pemegang saham publik.
Jika banyak perusahaan menjadi debitur, tetapi satu figur berulang muncul dalam aliran dana, maka pertanyaannya harus dibuka seterang mungkin.
Sebab dalam perkara uang publik, yang paling berbahaya bukan hanya uang yang hilang. Yang lebih berbahaya adalah ketika siapa penerima manfaatnya ikut dibuat samar. (AS)
