lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. TPP ASN Kota Tasikmalaya berpotensi dipotong hingga 40 persen. Skenario itu muncul setelah pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Rencana tersebut memang belum menjadi keputusan final. Namun, usul pemangkasan telah masuk ke meja pembahasan APBD Perubahan 2026. Artinya, gunting anggaran sudah dikeluarkan dari laci. Tinggal menunggu keputusan: disimpan kembali atau digunakan untuk mengerat penghasilan pegawai.
Salah satu musababnya adalah penerimaan retribusi daerah yang seret. Dari target Rp48 miliar, realisasinya hingga pertengahan tahun baru sekitar Rp10 miliar atau 22 persen. Jika lajunya tidak banyak berubah, penerimaan sampai akhir tahun diperkirakan hanya mencapai Rp20 miliar hingga Rp24 miliar.
Angka memang tidak mengenal iba. Ketika pendapatan menyusut, belanja mesti disesuaikan. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: mengapa TPP ASN Kota Tasikmalaya begitu lekas ditemukan saat pemerintah mencari anggaran yang dapat dikorbankan?
Barangkali karena investor masih berada jauh di luar kota, sedangkan TPP ASN tersimpan rapi di dalam tabel anggaran. Yang dekat memang lebih mudah digunting.
Janji Investasi Viman Bukan Sekadar Bisik Kampanye
Viman Alfarizi Ramadhan memasuki palagan Pilkada Kota Tasikmalaya bukan dengan citra politikus biasa. Ia membawa latar belakang pengusaha, pendidikan bisnis, pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Barat, serta jejaring keluarga yang dikenal luas dalam dunia usaha dan transportasi.
Bekal semacam itu tentu menerbitkan harapan. Publik wajar membayangkan jejaring bisnis tersebut dapat direngkuh menjadi investasi, lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi baru, dan pada akhirnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seorang dokter ditunggu obatnya. Seorang pengusaha yang menjadi wali kota, tentu ditunggu investornya.
Harapan itu bukan dibangun dari ruang kosong. Dalam visi-misi Pilkada 2024, pasangan Viman–Diky secara gamblang mencantumkan agenda “meningkatkan investasi daerah”. Mereka juga menawarkan pengembangan industri, jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, hingga kawasan industri terpadu.
Dalam program Radar Bertanya pada Oktober 2024, Viman bahkan menyampaikan tekad membawa APBD Kota Tasikmalaya melampaui Rp2 triliun per tahun. Siasatnya melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pelibatan perusahaan swasta yang memiliki peran penting di tingkat pusat dan daerah. (Sumber: Radar Tasikmalaya)
Setelah terpilih, janji tersebut tidak surut. Ia justru memperoleh nama yang lebih sedap didengar: Tasik PELAK, singkatan dari Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Kewilayahan.
Program ini ditujukan untuk menumbuhkan UMKM, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi ke daerah. (Sumber: Portal Kota Tasikmalaya)
Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya 2026 bahkan menyebut konektivitas dan kemantapan jalan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi bisnis serta menarik investasi dari luar daerah. Infrastruktur yang baik diyakini mampu memikat investor karena dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. RKPD Kota Tasikmalaya 2026
Kosakata pembangunannya sudah lengkap: investasi, industri, jejaring, kolaborasi, daya saing, dan kawasan ekonomi. Semuanya berkelindan menjadi sebuah ikrar besar.
Tinggal satu yang perlu disuguhkan kepada publik: hasilnya.
Ketika Gunting TPP Bergerak Lebih Cepat
Tentu saja, investasi tidak datang seperti pesanan makanan. Investor membutuhkan kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, infrastruktur, tenaga kerja, serta iklim usaha yang sehat. Muskil pula mengharapkan seluruh persoalan fiskal selesai hanya dalam satu atau dua tahun pemerintahan.
Namun, kegelisahan publik juga bukan tanpa alasan. Pemerintahan Viman–Diky telah berjalan lebih dari setahun. Ketika tekanan anggaran mulai menyentuh penghasilan ASN, pemerintah berkewajiban membuka catatan investasinya secara terang.
Berapa modal baru yang masuk? Siapa investornya? Berapa lapangan kerja yang tercipta? Sektor apa yang bertumbuh? Seberapa besar sumbangannya terhadap PAD?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan slogan atau akronim program. Publik membutuhkan angka, nama, lokasi, dan hasil. Sebab, investasi bukan perhiasan pidato. Ia harus meninggalkan jejak dalam denyut ekonomi kota.
Tanpa penjelasan itu, pemotongan TPP akan tampak sebagai jalan pintas. Kegagalan mencapai target pendapatan bersalin rupa menjadi pengorbanan pegawai. Retribusi yang tersendat tidak dibayar oleh pembenahan tata kelola, tetapi oleh berkurangnya pendapatan ASN.
Padahal, efisiensi semestinya dimulai dengan menyisir belanja yang paling tidak produktif: perjalanan yang tidak mendesak, seremoni berlebih, kajian yang berakhir di lemari, serta kegiatan yang manfaatnya lebih tipis daripada map pertanggungjawabannya.
Jangan sampai kebijakan penghematan begitu lantip menemukan penghasilan pegawai, tetapi mendadak rabun ketika berhadapan dengan pemborosan.
Viman pernah menawarkan harapan baru dengan bahasa seorang pengusaha: memperluas jejaring, menggandeng swasta, meningkatkan investasi, dan memperbesar kapasitas anggaran. Kini, publik berhak menagih neraca dari seluruh janji tersebut.
Janji politik memang selalu manis ketika dilafalkan di panggung kampanye. Namun, ketika realitas berhadapan dengan hambatan dan tantangan, rasanya tak elok jika jalan paling pragmatis yang diambil: Potong TPP ASN! (AS)
