lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Penggiat Sarasa Pangandaran, Tedi Yusnanda, mengungkapkan bahwa Kabupaten Pangandaran saat ini menghadapi defisit anggaran akibat pengelolaan keuangan yang tidak efektif.
Menurutnya, masalah ini bukan hanya bersifat politik, tetapi merupakan tanda dari tata kelola keuangan yang buruk.
“Persoalan ini bukan sekadar isu politik, melainkan masalah tata kelola yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) dan penundaan gaji honorer adalah dampak langsung dari defisit anggaran ini. Banyak pihak yang khawatir bahwa masalah keuangan ini bisa memperburuk pelayanan publik.
“TPAPD dan gaji honorer yang tertunda hanya contoh kecil dari dampak defisit ini,” tambahnya.
Tedi menekankan bahwa masyarakat harus realistis dalam menghadapi masalah ini, bukan hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu.
Ia berpendapat bahwa Pangandaran memerlukan pemimpin yang mampu mengatasi defisit anggaran secara sistematis dan berpikir jangka panjang.
“Pangandaran butuh pemimpin yang tak hanya pandai berjanji, tapi juga mampu memberikan solusi nyata,” kata Tedi.
Menurutnya, pemimpin yang ideal harus memiliki dua karakter penting: arsitek yang handal dalam merancang pembangunan berkelanjutan dan dokter spesialis yang bisa mendiagnosis masalah akut di sektor keuangan.
“Kita butuh pemimpin yang mampu melihat ke depan dan merancang pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemimpin ini harus bisa menangani masalah keuangan yang sudah sangat parah,” jelasnya.
Tedi menambahkan, pemimpin dengan karakter seperti arsitek akan merencanakan pembangunan yang memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengibaratkan pemimpin ideal ini sebagai seseorang yang mampu merancang masa depan Pangandaran dengan pijakan yang kuat dan strategi yang matang.
“Pemimpin yang kita butuhkan harus punya visi jelas untuk pembangunan jangka panjang,” katanya.
Namun, karakter arsitek saja tidak cukup. Menurut Tedi, situasi keuangan Pangandaran yang kritis memerlukan seorang pemimpin dengan kapasitas sebagai “dokter spesialis”.
Pemimpin ini harus mampu mendiagnosis masalah secara tepat dan memberikan solusi yang efektif agar Pangandaran bisa pulih dari krisis anggaran.
“Keuangan daerah kita seperti pasien dengan penyakit kronis, butuh penanganan khusus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa krisis keuangan ini bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan janji-janji politik semata. Tedi mengkritik praktik politik yang sering kali mengedepankan popularitas tanpa memperhatikan kapabilitas dan rekam jejak yang jelas.
“Pemimpin tidak bisa hanya diambil dari mereka yang populer. Kita butuh bukti kapasitas dan kinerja yang nyata,” katanya.
Dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Tedi menegaskan bahwa masyarakat Pangandaran harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin.
Menurutnya, masa depan Pangandaran tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki solusi konkret dan pengalaman nyata dalam mengatasi masalah anggaran.
BACA JUGA: Pendekatan Pemerintah dalam Menanggulangi Perkawinan Anak
“Ini soal masa depan daerah, bukan sekadar mengisi jabatan kosong,” tegasnya.
Tedi berharap Kabupaten Pangandaran dapat segera pulih dari krisis anggaran ini. Ia percaya bahwa dengan pemimpin yang tepat, Pangandaran bisa bangkit dan kembali menuju arah yang lebih baik.
“Saya yakin, jika kita memilih dengan bijak, Pangandaran bisa keluar dari krisis ini,” pungkasnya.
