Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA – Kepastian pembayaran THR ASN Pemkot Tasikmalaya menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 hingga kini masih menunggu keputusan final pemerintah daerah. Padahal, Wali Kota Tasikmalaya memastikan kondisi kas daerah sebenarnya tersedia.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai kapan keputusan resmi akan diumumkan.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa pemerintah kota saat ini masih merumuskan skema pembayaran THR dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, pembahasan intensif masih terus dilakukan bersama Sekretaris Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujar Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Diskominfo, Jumat (6/3/2026).
Kas Daerah Ada, Tapi Pemerintah Tidak Ingin Gegabah
Di tengah belum adanya keputusan resmi, pernyataan wali kota yang menyebut kas daerah tersedia menjadi perhatian tersendiri.
Viman menegaskan bahwa secara posisi keuangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya memiliki dana yang cukup. Namun pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pengeluaran anggaran secara tergesa-gesa tanpa perhitungan yang matang.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari.
“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” kata dia.
Pemerintah kota saat ini tengah memaksimalkan pengelolaan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk melakukan pengaturan manajemen kas agar pengeluaran tetap terkendali.
Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan belanja daerah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.
Menjaga Tradisi Tanpa Pinjaman Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Viman juga menyinggung satu fakta menarik mengenai kondisi fiskal Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Menurutnya, hingga saat ini Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang belum pernah mengambil pinjaman daerah.
“Secara informasi, di Jawa Barat mungkin Kota Tasikmalaya satu-satunya daerah yang belum minjam uang. Itu sesuatu yang kita jaga,” ujarnya.
Di tengah banyaknya pemerintah daerah yang mulai memanfaatkan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran atau mendukung pembangunan, sikap tersebut dinilai sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.
Langkah ini sekaligus menunjukkan kehati-hatian pemerintah kota dalam mengelola keuangan.
Momentum Membenahi Tata Kelola Fiskal
Viman menilai dinamika fiskal yang tengah dihadapi berbagai daerah justru menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk memperbaiki tata kelola keuangan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus semakin disiplin agar setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini momen yang tepat untuk menata pengelolaan keuangan. Kita pastikan tata kelola keuangan dan prosesnya juga lebih baik,” ujarnya.
Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Pinjaman Bukan Tabu, Tapi Harus Produktif
Meski hingga kini belum pernah memanfaatkan pinjaman daerah, Viman menegaskan bahwa pemerintah kota bukan berarti sepenuhnya menutup opsi tersebut.
Namun jika suatu saat pinjaman dilakukan, dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.
“Bukan anti minjam. Kalau ada pinjaman, harus untuk yang produktif, investasi. Bukan untuk belanja yang habis begitu saja,” tegasnya.
Karena itu, dalam konteks pembayaran THR ASN Pemkot, pemerintah kota saat ini memilih fokus pada pengelolaan kas yang ada dibandingkan menambah sumber pembiayaan baru.
Strategi “Rem dan Gas” Anggaran
Untuk sementara, strategi yang ditempuh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah mengatur ritme pengeluaran anggaran secara selektif.
Pendekatan ini sering disebut sebagai strategi “rem dan gas” anggaran, yaitu menahan sebagian belanja yang belum mendesak, namun tetap memastikan kebutuhan publik tetap terpenuhi.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban pembayaran THR ASN Pemkot dan keberlanjutan kondisi fiskal daerah.
Keputusan final mengenai pembayaran THR diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah pembahasan bersama TAPD selesai dilakukan. (HS)
