Apakah Banyaknya Korban Berarti MBG Gagal?
Di sinilah evaluasi MBG perlu dilakukan secara lebih ilmiah dan tidak terjebak pada dua kubu.
Menyebut program langsung gagal hanya berdasarkan jumlah korban tentu belum cukup.
Sebaliknya, mengatakan kasus tersebut tidak penting hanya karena jumlah korban jauh lebih kecil dibandingkan total penerima juga tidak tepat.
Dalam evaluasi kebijakan publik tidak ada satu angka universal, misalnya 1 persen atau 5 persen, yang secara otomatis menentukan sebuah program makanan disebut gagal.
Indikator yang lebih relevan antara lain adalah:
- berapa banyak kejadian dibandingkan jumlah porsi makanan yang dibagikan;
- berapa banyak penerima yang terdampak;
- seberapa sering kejadian berulang pada dapur yang sama;
- apakah penyebabnya dapat dicegah;
- berapa banyak kasus yang membutuhkan perawatan medis;
- apakah terdapat dampak kesehatan jangka panjang;
- apakah terjadi kematian atau kecacatan;
- seberapa banyak dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan;
- seberapa cepat pemerintah menghentikan sumber masalah; dan
- apakah tindakan koreksi benar-benar menurunkan jumlah kejadian.
Dengan ukuran tersebut, evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan “berapa persen korban?”, tetapi bergeser menjadi pertanyaan yang lebih penting: “seberapa besar risiko yang sebenarnya dapat dicegah?”
Angka Kecil Tetap Bisa Menjadi Masalah Besar
Pemerintah sebelumnya pernah membandingkan jumlah kasus dengan jumlah makanan yang telah dibagikan untuk menunjukkan bahwa persentase insiden relatif kecil.
Secara statistik, pendekatan tersebut memang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kejadian.
Namun, angka persentase harus dihitung menggunakan denominator yang jelas.
Misalnya, jika yang digunakan adalah jumlah porsi makanan yang benar-benar telah dikonsumsi, maka yang dihitung bukan sekadar jumlah penerima program, melainkan jumlah kesempatan konsumsi atau person-meals.
Hal ini penting karena satu kejadian keracunan dapat mengenai ratusan orang sekaligus.
Karena itu, angka persentase yang sangat kecil tidak otomatis berarti sistem sudah aman.
Sebaliknya, angka yang besar juga tidak otomatis membuktikan seluruh program gagal apabila penyebabnya terkonsentrasi pada sejumlah kecil unit dan dapat segera diperbaiki.
Yang harus dilihat adalah pola dan kecenderungannya.
Jika kasus terus berulang meskipun evaluasi dan perbaikan sudah dilakukan, maka persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan teknis individual.
Itu bisa menjadi indikator adanya kelemahan sistem.
MBG Tetap Punya Tujuan yang Penting
Di sisi lain, evaluasi keamanan pangan tidak boleh menghapus tujuan awal MBG.
Program tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok sasaran lainnya.
Karena itu, pilihan kebijakan tidak harus selalu berada pada dua ekstrem: mempertahankan program tanpa perubahan atau menghentikannya secara total.
Ada pilihan ketiga yang justru perlu dibuktikan pemerintah, yakni melakukan koreksi secara serius sebelum ekspansi lebih lanjut.
Dapur yang tidak memenuhi standar harus dihentikan.
Dapur yang memenuhi standar harus diawasi secara berkala.
Hasil pemeriksaan makanan perlu transparan.
Mekanisme pengaduan harus mudah diakses.
Dan ketika terjadi keracunan, korban harus mendapatkan penanganan medis serta mekanisme pemulihan yang jelas.
Kasus Karo Harus Jadi Alarm
Kasus siswi di Karo menjadi alarm bahwa keamanan pangan tidak boleh diposisikan sebagai urusan administratif semata.
Jika benar terdapat hubungan antara makanan MBG dengan gangguan kesehatan berat yang dialami korban, kasus tersebut membutuhkan pemeriksaan medis dan investigasi yang transparan untuk memastikan penyebabnya.
Begitu pula dengan puluhan ribu laporan korban lainnya.
Tidak semuanya boleh langsung dianggap memiliki penyebab yang sama sebelum dilakukan pemeriksaan.
Namun, jumlah kejadian yang terus muncul juga tidak bisa dianggap sebagai gangguan kecil yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf atau penutupan sementara satu dapur.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem keamanan pangan yang sebanding dengan skalanya.
Pemerintah perlu membuka data secara berkala: jumlah porsi yang dibagikan, jumlah kejadian, jumlah korban, hasil laboratorium, penyebab kejadian, status SLHS setiap SPPG, serta tindakan korektif yang telah dilakukan.
Dengan data tersebut, publik dapat menilai apakah perbaikan benar-benar berhasil.
Jika setelah pembenahan jumlah kejadian terus turun secara konsisten, berarti sistem bergerak ke arah yang benar.
Sebaliknya, jika kejadian tetap berulang, korban terus bertambah dan pelanggaran standar masih ditemukan di banyak titik, maka pemerintah harus berani mengakui bahwa desain maupun pelaksanaan program membutuhkan koreksi yang lebih mendasar.
Pada akhirnya, evaluasi MBG bukan tentang siapa yang menang dalam perdebatan antara pendukung dan penolak program.
Yang menjadi ukuran paling penting adalah apakah anak-anak yang menjadi penerima manfaat mendapatkan makanan yang bergizi tanpa harus mempertaruhkan kesehatan mereka.
Program untuk memenuhi hak atas gizi tidak boleh berubah menjadi sumber risiko kesehatan.
Karena itu, kasus Karo dan puluhan ribu laporan keracunan yang telah tercatat seharusnya menjadi momentum untuk mengukur ulang keamanan, tata kelola dan efektivitas MBG secara terbuka, berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. (HS)
