Hasto Ditahan, Megawati Tebar Larangan
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Hari Kamis, 20 Februari 2025, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi mereka dalam retret yang direncanakan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati sendiri. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari yang sama.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK
Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika Hasto diduga terlibat dalam upaya penyuapan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.
Selain itu, Hasto juga diduga menginstruksikan Harun Masiku untuk menghindari penyidik dan menghilangkan barang bukti dengan cara merendam telepon genggamnya ke dalam air. Harun Masiku hingga kini masih berstatus buronan. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan pada Desember 2024, dan penahanannya resmi dilakukan pada 20 Februari 2025. Hasto dan PDIP telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa penyelidikan ini bermotif politik. Namun, KPK menegaskan bahwa kasus ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik.
Instruksi Penundaan Retret oleh Megawati
Dalam surat instruksinya, Megawati menegaskan bahwa sebagai Ketua Umum, ia memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan kebijakan dan instruksi demi eksistensi, program, dan kinerja partai. Oleh karena itu, ia memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang guna mengikuti retret tersebut. Bagi mereka yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, Megawati juga menginstruksikan agar seluruh kader tetap dalam komunikasi aktif dan siap siaga untuk menerima perintah selanjutnya.
Respon Kader PDIP terhadap Instruksi
Instruksi Megawati ini mendapatkan berbagai respons dari kader PDIP di daerah. Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, misalnya, memutuskan untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret di Akmil Magelang sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Ketua Umum. Imron menegaskan bahwa sebagai kader partai, ia wajib mematuhi setiap instruksi yang diberikan oleh pimpinan partai. citeturn0search14
Namun, tidak semua kader mengambil langkah serupa. Bupati Malang, misalnya, tetap berangkat ke Magelang meskipun ada larangan dari Megawati. Keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan sikap di antara kader PDIP dalam menanggapi instruksi tersebut.
Analisis dan Implikasi Politik
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dan instruksi penundaan retret oleh Megawati mencerminkan situasi politik yang kompleks di tubuh PDIP. Sebagai partai oposisi utama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PDIP berada dalam sorotan tajam. Penahanan Sekjen partai dapat mempengaruhi stabilitas internal dan citra partai di mata publik. Instruksi Megawati untuk menunda retret mungkin bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan internal partai dan memastikan bahwa seluruh kader fokus pada penanganan krisis yang sedang dihadapi.
Selain itu, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya PDIP untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap Hasto Kristiyanto. Dengan menunda retret, partai memberikan sinyal bahwa mereka serius dalam menghadapi situasi ini dan tidak akan mengabaikan masalah yang menimpa salah satu petingginya.
Di sisi lain, keputusan beberapa kader untuk tetap mengikuti retret meskipun ada instruksi penundaan menunjukkan adanya dinamika internal di tubuh PDIP. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi kepemimpinan Megawati dalam menjaga kesolidan partai di tengah tekanan politik dan hukum yang sedang berlangsung.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dan instruksi penundaan retret oleh Megawati Soekarnoputri menandai babak penting dalam perjalanan politik PDIP. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya partai untuk menghadapi tantangan hukum dan politik secara terkoordinasi. Bagaimana PDIP mengelola situasi ini akan sangat menentukan arah dan masa depan partai dalam kancah politik Indonesia. (Lintas Priangan)